Connect with us

Politik

Jubir Presiden Minta Pendukung Jokowi Tegak Lurus Tolak Wacana Tiga Periode

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Presiden, M Fadjroel Rachman, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah berkali-kali menolak secara tegas wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode. Fadjroel meminta seluruh pendukungnya sejalan dengan sikap Jokowi tersebut.

“Siapa pun yang mendukung beliau hendaknya tegak lurus kepada Pak Jokowi,” kata Fadjroel dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (11/9).

Fadjroel menuturkan, Jokowi merupakan tokoh yang tegak lurus dengan UUD 1945. Selain itu Jokowi juga dikenal tegak lurus terhadap cita-cita reformasi. Bahkan dirinya tidak mau mencampuri pendapat dari pihak yang mendorongnya untuk maju tiga periode.

“Ini kan bagian dari kebebasan berpendapat pendukung. Tentu kami mengharapkan agar tegak lurus lah dengan sikap presiden,” ujarnya.

Baca juga: Soal Amandemen UUD, Jubir Presiden: Itu Domain MPR

Meskipun wacana tersebut sampai saat ini masih terus bergulir, dirinya mengungkapkan sejumlah pendukungnya justru telah berobat dan tidak lagi mewacanakan tiga periode. “Entah tobatnya tobat beneran atau tobat seperti apa kita nggak ngerti,” ucapnya.

Fadjroel juga mengingatkan kembali bahwa Presiden sudah menjawab terkait isu masa jabatan sebanyak dua kali. Pertama yaitu pada 2 Desember 2019 lalu. Ketika itu ia menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. Ia curiga ada pihak yang ingin menjerumuskan dirinya dengan menggulirkan wacana itu.

Kedua, Presiden kembali menyampaikan hal serupa pada 15 Maret 2021. Presiden ketika itu menyebut bahwa dirinya tidak ada niat dan tidak berminat menjadi presiden tiga periode.

“Konstitusi mengamanahkan dua periode yang harus kita jaga pertama. Jadi itu sikap politik yang seperti Pandito Ratu tadi,” tegasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Anggota DPR Dapat Pensiun, Pengamat: Tidak Masuk Akal

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pengalokasian dana pensiun bagi anggota DPR tidak masuk akal.

“Fasilitas dana pensiun bagi anggota DPR ini sudah pernah ramai dibicarakan beberapa waktu silam. Memang terlihat kebijakan ini sangat membebani keuangan negara,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Kamis (16/09).

Lucius menilai pengalokasian dana pensiun ini pemborosan anggaran negara. Dana pensiun ini dianggap tidak sebanding dengan kinerja anggota DPR.

“Jadi kelihatan ini kebijakan yang kurang terlalu tepat, pemborosan anggaran negara saja,” sebutnya.

“Apalagi jika mengingat kinerja anggota selama menjabat satu periode yang mungkin tanpa catatan membanggakan. Rasa-rasanya dana pensiun itu menjadi hadiah yang sulit dipertanggungjawabkan, susah dinalar dan nggak masuk akal,” imbuh Lucius.

Baca juga: Wow, Anggota DPR Dapat Pensiun yang Bisa Diwariskan ke Anak Istri

Lebih lanjut Lucius berpendapat dana pensiun ini menambah daftar mewah fasilitas yang didapat anggota DPR, di luar gaji dan tunjangan. Dia juga melihat kebijakan dana pensiun ini sebagai bentuk praktik tata kelola keuangan negara yang amburadul.

“Gaji, tunjangan, dan dana pensiunan anggota DPR ini terlihat sebagai praktik tata kelola keuangan yang tidak didasarkan pada kebutuhan, urgensi, efektivitas dan efisiensi,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan anggota DPR akan menerima uang pensiun seumur hidup. Uang pensiun ini juga bisa diwariskan kepada istri/suami jika dia meninggal dunia.

Namun, uang pensiun seumur hidup ini akan berhenti jika yang bersangkutan kembali menjadi anggota DPR atau tidak memiliki istri/suami, serta anak yang masih di bawah 25 tahun.

Hal ini diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. Syaratnya, anggota DPR yang mendapatkan uang pensiun seumur hidup itu adalah anggota yang diberhentikan secara terhormat.

Untuk anggota DPR RI periode 2014-2019, mereka menerima uang pensiun Rp3,2 juta hingga Rp3,8 juta per bulan. Namun, ada juga potongan iuran sebesar Rp98 ribu per bulan. Total dana pensiun yang diterima maksimal 75% dari dasar pensiun.

Mantan anggota DPR juga akan mendapat tabungan hari tua (THT) melalui PT Taspen. Untuk periode 2014-2019, total THT anggota DPR RI mencapai Rp6,2 miliar untuk 556 anggota DPR. Jadi, setiap anggota DPR periode tersebut mendapat THT Rp11,18 juta.

IG

Continue Reading

Politik

DPR: Langkah Kapolri Terbitkan TR Pedoman Bertindak Tunjukkan Sikap Terbuka Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram (TR) sebagai pedoman cara bertindak jajarannya, menunjukkan komitmen Polri terbuka bagi setiap masukan masyarakat dan DPR.

“TR Kapolri tersebut semakin mempertegas komitmen Kapolri dalam menjalankan tugas dan menunjukkan institusi Polri terbuka bagi setiap masukan dari masyarakat maupun DPR,” kata Herman Herry dalam keterangannya, Kamis 16 September 2021.

Dia mengingatkan kepada jajaran kepolisian di daerah untuk tegak lurus dengan perintah Kapolri tersebut khususnya dalam menangani aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya.

Herman menilai, sejak Jenderal Listyo Sigit memimpin Polri, program Presisi Kapolri sangat mengedepankan prinsip-prinsip humanis, namun tegas dalam menjalankan tugas.

“Sejak Jenderal Listyo Sigit menjabat Kapolri, Komisi III DPR melihat program Presisi beliau sangat mendepankan prinsip-prinsip humanis, namun tegas dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian,” ujarnya.

Baca juga: Kapolri Minta Masyarakat Humanis Hadapi Aspirasi Masyarakat

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram (TR) sebagai pedoman cara bertindak jajaran di wilayah agar tetap humanis dan tidak reaktif, menyusul beberapa aksi masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi saat kunjungan Presiden Jokowi.

Surat telegram Kapolri Nomor : STR/862/IX/PAM.3/2021 diterbitkan tanggal 15 September 2021, Rabu 15 September 2021 malam.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, telegram Kapolri tersebut ditujukan kepada para Kasatwil jajaran Polda seluruh Indonesia untuk memperhatikan pedoman yang telah diarahkan oleh Kapolri.

Beberapa kejadian yang dimaksudkan, yakni di Lampung, saat Presiden meresmikan Waduk Sekampung, Kabupaten Pringsewu pada Tanggal l 2 september 2021 terdapat sekelompok orang bekas FPI alumni 212 Bandar Lampung yang akan pasang poster.

Kejadian berikutnya tanggal 7 September 2021 saat Presiden melaksanakan kunjungan di Kota Blitar, ada seseorang peternak ayam yang mengembangkan poster ke arah Presiden yang sedang melintas.

Kemudian pada tanggal 13 September terjadi pada saat Presiden kunjungan kerja di Kompleks Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo terdapat 10 mahasiswa membawa spanduk dan poster.

“Berkaitan dengan hal tersebut agar tidak terulang kembali, disampaikan kepada para Kasatwil jajaran polda seluruh Indonesia untuk memperhatikan pedoma yang telah diarahkan oleh Bapak Kapolri,” ujar Argo.

Adapun arahan Kapolri tersebut, yakni bahwa setiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.

HY

Continue Reading

Politik

Pimpinan Komisi III DPR Apresiasi ASAP Digital Nasional Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah terobosan yang diambil Polri dalam menanggulangi dan membantu meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Aplikasi Sistem Analisis Pencegahan (ASAP) Digital Nasional.

“Saya sangat kagum dan apresiasi sekali terobosan dari Polri, yakni aplikasi ASAP. Ini memperlihatkan kesungguhan Polri dalam menjaga masyarakat bukan hanya soal kriminal dan keamanan, namun juga keselamatan dari bencana seperti karhutla,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis 16 September 2021.

Dia menyatakan aplikasi ASAP merupakan terobosan yang sangat inovatif dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan sangat bermanfaat dalam upaya meminimalisir kejadian karhutla di tanah air.

Aplikasi ASAP berisi berbagai informasi terkini dalam menanggulangi karhutla, mulai dari data visual (CCTV), kondisi udara, hotspot, hingga data prakiraan cuaca.

“Aplikasi ini tentunya akan sangat bermanfaat dalam mencegah karhutla di Indonesia karena kerugian yang luar biasa yang disebabkan kejadian ini,” ujarnya.

Baca juga: Polri Luncurkan ASAP Digital Nasional

Dia mencontohkan, kebakaran di Riau pada 2019, Indonesia mengalami kerugian materiil hingga Rp50 triliun dan risiko kerusakan biodiversitas yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Karena itu, dia mengapresiasi Kapolri dan jajarannya yang sudah meluncurkan aplikasi ASAP yang juga mampu mengungkap para pelaku pembakar lahan ilegal di Indonesia.

“Ini nanti wujudnya berupa kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi. Dengan adanya pemantauan tersebut tentu akan sangat membantu pemerintah untuk mengejar dan mengungkap oknum-oknum nakal yang melakukan pembebasan lahan dengan membakar,” katanya.

Menurut dia, selain kebakaran hutan akibat cuaca, di Indonesia juga banyak sekali penyebab kebakaran hutan karena pembebasan lahan dengan cara ilegal, yaitu dibakar, dan para pelakunya sulit diungkap.

Pada Rabu kemarin, Polri meluncurkan Aplikasi Sistem Analisis Pencegahan (ASAP) Digital Nasional yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan penggabungan dan penyempurnaan dari aplikasi-aplikasi serupa yang ada di kementerian/lembaga maupun BUMN, disatukan menjadi satu sistem pengawasan dalam rangka pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara lebih cepat.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC