Channel9.id-Myanmar. Junta militer Myanmar sepakat untuk mengikut seruan ASEAN yang menginginkan adanya gencatan senjata sampai akhir tahun 2021 untuk memastikan adanya pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, lapor agensi berita Kyodo dari Jepang yang mengutip utusan ASEAN ke Myanmar, Senin (6/9/2021).
Setelah junta militer mengkudeta pemerintah Myanmar pada bulan Februari, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan yang menyebabkan meninggalnya ratusan warga Myanmar, dan telah berusaha membuka diskusi antara junta dengan pihak oposisi.
Baca juga: AAPP: Korban Junta Militer Myanmar Sudah Melebihi 1,000 Orang
Sang utusan, Erywan Yusof, menyerukan adanya gencatan senjata pada konferensi dengan Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin, dan pihak militer menyetujui proposal tersebut.
“Ini bukanlah gencatan senjata politikal. Ini adalah gencatan senjata untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pekerja kemanusiaan dalam upayanya untuk memberikan bantuan,” ujar Erywan menurut laporan di hari Minggu.
“Kedua pihak tidak mempunyai pandangan berbeda dengan proposal yang saya berikan mengenai gencatan senjata,” kutip pernyataan Erywan.
Erywan juga menyatakan proposal ke partai oposisi junta militer telah diterima dan disetujui.
Aktivis pro-demokrasi Myanmar, Thinzar Shun Lei Yi mengatakan kepada Reuters, “Gencatan senjata hanya akan memberikan waktu kepada junta untuk mengisi ulang amunisinya,” ujarnya.
Maw Htun Aung, wakil menteri di National Unity Fovernment yang dibentuk untuk melawan kepemerintahan junta, menyerukan kalau ASEAN harus secara tegas mengatakan junta untuk berhenti membunuh dan meneror para warga.
Dalam interviewnya dengan Reuters pada hari Sabtu, Erywan menyebutkan kalau ia sedang bernegosiasi dengan junta mengenai ketentuan kunjungannya yang ia harap dapat bisa dilaksanakan sebelum akhir Oktober, dan juga berharap dapat diizinkan bertemu dengan Aung San Suu Kyi.
Negara-negara ASEAN berjanji akan memberikan bantuan sebesar 8 juta dolar kepada rakyat Myanmar, tambahnya.
Sejak bulan Februari, junta militer telah mengambil alih kekuasaan pemerintah setelah mereka menuduh Aung San Suu Kyi telah bertindak curang pada pemilu November 2020. Pengawas Internasional dan pengawas pemilu Myanmar menyatakan kalau tuduhan junta itu tidaklah benar.
(RAG)
