Channel9.id-Myanmar. Kepemerintahan militer Myanmar bersikukuh dengan keputusannya untuk tidak memberikan akses kepada utusan ASEAN yang ingin bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Rabu (3/11/2021).
Wakil Jenderal Senior Soe Win, orang kedua dari junta militer Myanmar menyatakan memberikan akses orang luar ke seseorang yang sedang didakwa adalah tindakan melawan hukum.
“Saya percaya tidak ada negara di dunia ini yang akan mengizinkan seseorang untuk melakukan tindakan diluar hukum seperti ini,” ujarnya dalam pidatonya yang dirilis oleh media lokal.
Baca juga: KTT ASEAN Resmi Dibuka, Tidak Ada Perwakilan dari Myanmar
Pernyataannya merupakan buntut dari KTT virtual ASEAN yang mana Myanmar tidak diundang karena Min Aung Hlaing tidak dapat memenuhi janjinya dengan ASEAN yang mereka sepakati pada bulan April lalu.
Dalam protesnya, Myanmar mengkritik kalau ASEAN tidak memegang prinsip non-interfensinya dan menolak untuk mengirimkan perwakilannya selain Min Aung Hlaing atau petinggi junta lainnya
Selain itu, Soe Win juga membantah tuduhan dari ASEAN tersebut dan menjelaskan kalau kesepakatan bulan April dengan ASEAN itu tergantung dari ASEANnya mengingat adanya “urusan dalam negeri” di Myanmar.
Bantahan Soe Win itu diujarkan dalam pertemuan virtualnya dengan para auditor ASEAN pada hari Selasa lalu.
Soe Win juga menyebutkan kalau tuntutan terhadap Myanmar pada KTT ASEAN kemarin itu “dianggap dapat merusak wajah kesolidaritasan ASEAN”.
Sejak terjadinya kudeta oleh pihak militer Myanmar, negeri Asia Tenggara itu lumpuh dikarenakan aksi unjuk rasa para warga yang tidak setuju dengan tindakan junta. Selain itu pasukan etnis pemberontak juga kerap bentrok dengan pasukan junta dan junta menyebut kalau mereka adalah sekumpulan teroris.
Lebih dari 1,200 warga telah meninggal ditangan pasukan Junta, menurut kelompok monitoring lokal yang dikutip oleh PBB. Namun, junta menyebut laporan tersebut dianggap sebuah laporan yang memihak dan bertujuan untuk menyudutkan mereka.
(RAG)
