Channel9.id-Jakarta. Kantor Twitter di Brussels, Belgia sudah tak ada lagi. Hal ini memungkinkan Twitter kesulitan untuk mematuhi aturan baru Uni Eropa (UE) terkait moderasi konten, menurut Engadget, Jumat (25/11).
Sebelumnya, jumlah orang yang bekerja di kantor turun dari enam menjadi dua orang, menyusul PHK yang dilakukan pemilik baru Twitter Elon Musk.
Selain itu, Financial Times melaporkan bahwa dua eksekutif yang tersisa ini, Julia Mozer dan Dario La Nasa, kemudian meninggalkan Twitter minggu lalu. Ini terjadi setelah Musk mengatakan kepada karyawan untuk berkomitmen pada visinya untuk menciptakan Twitter 2.0: kerja “hardcore” atau pergi.
Mozer dan La Nasa mengawasi kebijakan publik untuk Twitter di UE. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan Twitter mematuhi kode disinformasi UE dan Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA). DSA mulai berlaku minggu lalu, dan akan berlaku untuk Twitter mulai Februari 2024.
DSA memberi kekuatan lebih banyak kepada pemerintah UE terhadap praktik bagaimana platform memoderasi konten, dan kapan perusahaan teknologi harus menghapus konten ilegal. Adapun platform harus transparan tentang alasan keputusan moderasi konten. Sementara itu, pengguna platform memiliki hak untuk menentang keputusan moderasi jika konten mereka dihapus atau aksesnya dibatasi.
Jika Twitter tak mematuhi aturan DSA, maka Twitter berpotensi menghadapi hukuman berat. Regulator bisa mendenda Twitter hingga enam persen dari omset globalnya, bahkan melarang platform beroperasi. Adapun komisaris pasar internal UE Thierry Breton telah memperingatkan Musk bahwa Twitter harus mematuhi DSA.
Twitter sendiri belum buka suara, mengingat saat ini tak lagi memiliki departemen komunikasi yang bisa dimintai komentar.
Sejatinya, definisi konten legal atau ilegal, serta aturan terkait bagaimana rupa konten yang tersebut sangat bervariasi. Ini bergantung yurisdiksi. Misalnya, Jerman memiliki aturan media sosial yang cukup ketat. Nah, sedikitnya staf yang memastikan agar Twitter beroperasi sesuai aturan akan mempersulit tujuan tersebut dicapai.
“Saya prihatin dengan berita pemecatan sejumlah besar staf Twitter di Eropa,” ujar Věra Jourová, wakil presiden UE yang bertanggung jawab atas DSA. “Jika Anda ingin mendeteksi dan mengambil tindakan secara efektif terhadap disinformasi dan propaganda, ini membutuhkan sumber daya. Terutama dalam konteks perang disinformasi Rusia, saya berharap Twitter sepenuhnya menghormati hukum UE dan menghormati komitmennya.”
Sementara itu, beberapa senator Demokrat telah meminta Komisi Perdagangan Federal (FTC) untuk memastikan apakah Twitter melanggar UU Perlindungan Konsumen atau melanggar kesepakatan dengan lembaga tersebut. Salah satu aturan itu mengharuskan Twitter meninjau fitur baru yang berkaitan masalah privasi. Awal bulan ini, dilaporkan bahwa teknisi Twitter harus menyatakan sendiri bahwa mereka mematuhi aturan FTC dan aturan lainnya.
