Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketegasan harus dilakukan kepada setiap pelanggar hukum yang melakukan tindak kejahatan baik pada negara maupun masyarakat.

“Sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 3 Desember 2021.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan yang dilayangkan kepada pemerintah. Kepala Negara meminta agar setiap unsur kepolisian dapat menghormati kebebasan berpendapat.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Realisasi Investasi

Apabila ada kritik, kepolisian diminta untuk menanggapi kritikan tersebut dengan pendekatan persuasif dan dialogis.

“Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silakan, tapi kalau enggak jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” tambahnya.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar kepolisian terus menjaga ketegasan dan kewibawaan dalam tubuh Polri. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar jajaran Polri tidak menggadaikan kewibawaan, misalnya dengan melakukan sowan kepada ormas yang sering berbuat keributan.

“Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan, Polri harus memiliki kewibawaan,” lanjutnya.

Terakhir, Presiden Jokowi berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Menurutnya, indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi sehingga hal tersebut harus dijaga dengan tetap memperhatikan kaum-kaum kecil.

“Kecil-kecil seperti itu, kecil-kecil mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawab Kapolda kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Channel9.id – Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini akan menyidangkan artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie, (Kamis 2/12/21).

Pasangan selebritas dan konglomerat anak keluarga Abu Rizal Bakrie ini dijerat pasal narkotika setelah kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Sidang perdana bagi Nia dan Ardi Bakrie, diagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Baca juga: Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Pasangan yang positif menggunakan sabu setelah aksi penangkapan pada 7 Juli 2021 lalu ini oleh Satuan Reserse Polres Jakarta Pusat.

Keduanya memang tidak dilakukan penahanan tetapi, harus melakukan rehabilitasi rekomendasi BNN.

Atas pemilikan sabu seberat 0,78 gram dan satu bong alat hisap sebagai barang bukti, keduanya akan dijerat JPU atas pelanggaran pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Natkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal empat tahun penjara.

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) menetapkan 2 tersangka dari PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) terkait dugaan tindak pidana korupsi perihal pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) tahun 2017-2018.

Kedua tersangka itu adalah eks Direktur Utama (Dirut) Ario Pramadhi dan VP Finance dan IT PT JIP Christman Desanto.

“Tersangka Ario Pramadhi Direktur Utama PT JIP, Christman Desanto (VP Finance dan IT PT JIP,” tulis Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam keterangan tertulis, Senin 29 November 2021.

Baca juga: Komisi X DPR Bakal Panggil Anies Terkait Revitalisasi TIM

Rusdi menyatakan, kasus ini terdaftar dalam laporan polisi nomor LP/A/0072/II/2021/Bareskrim tertanggal 5 Februari 2021. Penyelidikan ini dilakukan sejak tanggal 8 Februari 2021.

Polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti, yakni 15 buah HP, 3 laptop, 7 CPU Komputer PT JIP, rekening koran Bank Mandiri PT JIP, rekening koran Bank DKI PT JIP.

Kemudian, sebanyak 161 Dokumen dokumen PT JIP, dokumen perjanjian kerja sama antara PT JIP dengan PT ACB, PT IKP dan PT TPI, dokumen pencairan dana PT Jakpro ke PT JIP, serta invoice pembelian material GPON.

Selain itu sejumlah sertifikat terkait perkara menara juga ikut disita, yaitu sertifikat tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah Bekasi 3 Dokumen SHM dan sertifikat tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah Bekasi 1 Dokumen SHM.

“Barang Bukti disita dari PT Jakpro, PT JIP, PT GTP dan oknum pejabat PT JIP,” kata Rusdi.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HY