Connect with us

Hot Topic

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Anies: PSBB Kemungkinan Berlanjut

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Jakarta sangat memungkinkan berlanjut. Menurut dia, penerapan bakal lebih dari dua pekan jika dalam pelaksanaannya tak ada pelambatan kasus corona.

“Saya ingin garis bawahi, jangan harap kemudian setelah dua minggu, selesai. Tidak. Tapi kalau kecepatan yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat, ya ini akan jalan terus,” ujarnya, Jumat, 11 September 2020.

Menurut Anies, PSBB yang diketatkan kembali penting dilakukan. Dia berharap, selama dua pekan ke depan warga tetap berada di rumah untuk mengurangi potensi penularan Covid-19. “Dengan berada di rumah dulu, harapannya potensi penularan ini bisa ditekan,” kata Anies.

Baca juga: Gubernur Anies: Tanpa Rem Darurat Tempat Tidur Isolasi Bakal Penuh

Anies menjelaskan, situasi penyebaran Covid-19 di Jakarta awal September cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada 30 Agustus terdapat 7.960 kasus aktif di Jakarta. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 11.810 kasus aktif pada Kamis, 10 September 2020. Artinya, kata Anies, terdapat kenaikan 48 persen kasus aktif di Jakarta dalam 10 hari pertama di bulan September atau 3.850 kasus.

“Belum pernah dalam waktu sependek ini, melihat pertambahan kasus sampai 3.850 kasus, walaupun yang sembuh juga banyak, sembuhnya 8.994 kasus,” ujar Anies.

Tidak hanya itu, di pekan pertama September angka kematian akibat Covid-19 di Jakarta juga meningkat. Dinas Kesehatan DKI mencatat, terdapat 197 kasus kematian akibat Covid di awal bulan September. “Jadi 17 persen dalam 10 hari. Ada kejadian 1.383 yang meninggal dan 197 itu terjadi di bulan September,” tutur Anies.

Di sisi lain, menurut dia, saat ini rumah sakit rumah rujukan Covid di Jakarta terancam over kapasitas. Oleh karena itu, pengetatan kembali PSBB saat ini mendesak untuk diterapkan.

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kasus Mutilasi Kalibata City, Polisi Periksa Kejiwaan Tersangka

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya akan memeriksa kejiwaan pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap Rinaldi Harley Wismanu di Kalibata City. Dalam hal ini, pihaknya akan memanggil Psikiater untuk memeriksa tersangka DAF. Pemeriksaan dilakukan karena DAF telihat tenang saat melakukan aksi kejinya itu.

Diketahui dalam kasus ini, DAF berperan sebagai eksekutor mulai dari pembunuhan hingga mutilasi.

“Tapi kalau dilihat, tidak ada sakit jiwanya. Orang normal dia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yursi Yunus, Senin (21/9).

Yusri menyampaikan, kesan tenang dari DAF terlihat dari rentetan proses eksekusi yang dilakukannya.

“Hal ini yang yang nantinya kita antar ke Psikiater,” lanjut Yusri.

Diketahui, Selain DAF, Polda Metro Jaya juga menjadikan LAS sebagai tersangka. Peristiwa ini bermula dari perkenalan tersangka LAS dengan korban lewat aplikasi Tinder. Komunikasi keduanya terus berlanjut hingga saling bertukar pesan lewat aplikasi WhatsApp.

Komunikasi terakhir antara LAS dengan korban terjadi pada 5 September 2020. Keduanya kemudian membuat janji untuk bertemu.

Selanjutnya, keduanya menyewa sebuah apartemen di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Apartemen itu disewa sejak tanggal 7 hingga 12 September.

Lalu, pada 9 September, aksi pembunuhan itu terjadi. Tersangka DAF ternyata telah lebih dulu masuk ke dalam unit apartemen yang disewa sebelum korban dan tersangka LAS tiba.

DAF bersembunyi di kamar mandi sebelum mengeksekusi korban. Kemudian, saat LAS dan korban sedang berhubungan badan, DAF selaku eksekutor langsung melakukan aksinya.

“Kedua tersangka kebingungan setelah korban tewas. Mereka akhirnya meletakkan korban di kamar mandi dan meninggalkan apartemen untuk membeli golok dan gergaji,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Polda Metro Jaya, Kamis (17/09).

Dua alat itu lantas digunakan untuk memutilasi korban menjadi 11 bagian. Jasad korban lalu dimasukkan ke dalam tas kresek, lalu disimpan dalam dua koper dan satu ransel.

Nana mengatakan kedua tersangka juga sempat membeli cat warna putih dan seprei untuk menghilangkan jejak pembunuhan dan mutilasi.

Setelah itu, jasad korban dibawa ke Apartemen Kalibata City dengan menggunakan taksi online. Di lokasi itu, jasad korban disimpan sementara sebelum dikubur.

Pasangan kekasih itu kemudian menyewa sebuah rumah di wilayah Cimanggis, Depok. Lokasi itu yang akan dijadikan tempat untuk mengubur jasad korban.

“Mereka dapat kontrakan dan sudah menggali pemakaman di belakang rumah kontrakan,” kata Nana.

Di lokasi ini pula, kedua tersangka akhirnya berhasil diringkus oleh jajaran Polda Metro Jaya. Saat penangkapan, tersangka DAF sempat melakukan perlawanan. Polisi pun menembak kedua kakinya.

Lebih lanjut, Nana mengatakan aksi pembunuhan disertai mutilasi itu dilatarbelakangi keinginan kedua tersangka untuk menguasai harta korban.

Korban yang diketahui bekerja sebagai Human Resource & General Affair Manager di sebuah perusahaan konstruksi dianggap kedua tersangka memiliki kemampuan ekonomi atau finansial yang baik.

“[Korban] Dianggap orang berada sehingga keduanya berencana menghabisi nyawa korban kemudian mengambil barang dan uang,” ujarnya.

Para tersangka pun berhasil menggasak rekening korban yang ditaksir sekitar Rp97 juta. Uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk membeli logam mulia, emas, motor N-max, hingga untuk menyewa rumah di Depok.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 KUHP juncto Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Mereka kini mendekam di Rutan Polda Metro Jaya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Kebakaran Kejagung, Bareskrim Polri Kembali Periksa 12 Orang Saksi Siang Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri kembali memeriksa 12 orang saksi dalam penyidikan kasus kebakaran Gedung Kejagung pada Senin (21/9) siang ini.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo menyatakan, dua belas saksi yang kembali dipanggil merupakan saksi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik.

“Hari Senin (21/09) pukul 13:00 tim penyidik gabungan polri kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung memeriksa 12 saksi dari bagian 131 orang yang pernah dimintai keterangan pada tahap penyelidikan,” kata Ferdy kepada wartawan, Senin (21/9).

Baca juga : Kebakaran Kejagung, DPR: Kalau Ada Kesengajaan, Harus Diusut Tuntas Pelakunya

Saksi yang dihadirkan adalah saksi yang berada di gedung utama Kejagung saat adanya insiden kebakaran. Mereka berasal dari pihak internal maupun eksternal dari Kejaksaan Agung RI.

“Saksi yang diperiksa adalah saksi yang berada di Gedung Utama ketika terjadi kebakaran baik berasal dari luar Kejaksaan (tukang, Red) maupun yang berasal dari dalam Kejaksaan seperti pramubakti dan cleaning service,” ungkapnya.

Pemeriksaan nanti akan dilakukan di gedung Bareskrim Polri dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri dengan memperhatikan Protokol Kesehatan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Mendagri Tunda 3.000 Pilkades di Seluruh Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memutuskan menunda 3000 pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades di seluruh Indonesia karena pandemi Covid-19. Penundaan karena pemerintah tidak bisa mengontrol penyelenggaraan pilkades.

“Pilkades saya tunda semua, ada 3.000, semuanya sudah kami tunda. Kenapa? Karena kami tidak bisa kontrol. Karena itu kan yang melaksanakannya adalah panitianya bupati menurut undang-undang,” kata Tito, Minggu, 20 September 2020.

Baca juga: Menteri Tito: Pemerintah Siapkan Dua Perppu Terkait Pilkada

Tito mengatakan sudah mengirimkan surat edaran dan memerintahkan kepada seluruh bupati untuk menunda pilkades. Pilkades akan ditunda sampai dengan pelaksanaan pilkada tahun ini rampung. “Karena pilkada bisa kami kontrol, tapi kalau pilkades penyelenggara tiap kabupaten masing-masing. Iya kalau punya manajemen yang baik, kalau tidak rawan sekali,” ujarnya.

Adapun untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, Tito menegaskan akan tetap digelar. Keputusan pemerintah sudah bulat, meski banyak pihak mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19.

Tito mengatakan saat ini pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Perppu akan mengatur secara keseluruhan teknis pelaksanaan pilkada, mulai dari pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum mengenai protokol kesehatan.

Opsi lain, kata Tito, merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada dalam situasi wabah. “Peraturan KPU harus segera revisi dan harus segera dalam beberapa waktu hari ini. Ini perlu ada dukungan dari semua, supaya regulasi ini, karena regulasi ini bukan hanya dari Mendagri,” ujarnya.

Sebelumnya, berbagai kalangan mendesak pemerintah Pilkada 2020 ditunda. Terutama setelah marak terjadi pelanggaran protokol kesehatan oleh para calon saat mendaftar ke KPU 4-6 September lalu. Bawaslu mencatat 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC