Connect with us

Hukum

Kasus Impor Benur, KPK Periksa Bupati Kaur Bengkulu

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi. Dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara suap penetapan izin ekspor benih lobster yang telah mentersangkakan mantan menteri kelautan dan perikanan (KKP) Edhy Prabowo (EP).

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (11/1).

Suharjito adalah Direktur PT Duta Putra Perkasa (DPP) dan merupakan penyuap Edhy Prabowo dan koleganya. Keterangan Gusril Dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan terhadap tersangka Suharjito.

Baca juga: Saksi Kunci Korupsi Benur Meninggal Positif Covid-19

Dalam perkara ini, KPK juga mentersangkakan Staf khusus Menteri KKP Safri (SAF) dan Andreu Pribadi Misata (APM), Pengurus PT ACK Siswadi (SWD), Staf Istri Menteri KKP Ainul Faqih (AF) serta pihak swasta Amiril Mukminin (AM) sebagai penerima suap. Mereka diduga telah menerima suap sedikitnya Rp 9,8 miliar.

Uang tersebut diterima Edhy melalui rekening PT ACK yang merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster. Gelontoran dana tersebut masuk ke rekening PT ACK melalui Ahmad Bahtiar dan Amri.

Ahmad lantas mentransfer uang tersebut ke staf istri Edhy Prabowo, Ainul sebesar Rp 3,4 miliar. Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Edhy dan istrinya Iis Rosta Dewi, SAF dan APM untuk belanja barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat.

Para tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Jadwalkan Pemeriksaan 6 Saksi Kasus Nurhadi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi untuk pemberkasan tersangka Ferdy Yuman terkait penyidikan kasus merintangi penyidikan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Keenam orang yang diagendakan untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi diantaranya tiga orang karyawan swasta Tonny Wahyudi, Indra Hartanto, dan Bambang Rachmadi. Kemudian, Hartono Budiono sebagai pengurus rumah tangga, Cahyadi Gunawan dari unsur swasta dan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Soeparman.

“Keenamnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka FY (Ferdy Yuman),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, Senin (25/1).

Baca juga: KPK Periksa Anak Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi Sebagai Saksi 

KPK sebelumnya telah resmi menahan seorang bernama Ferdy Yuman pada Minggu (10/1). Ia diduga menghalang-halangi proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. KPK menangkapnya di sebuah hotel yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur.

Pelaksana harian (Plh) Deputi Penindakan KPK, Setyo menyampaikan, Ferdy resmi ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Minggu, 10 Januari 2021 sampai dengan Jumat, 29 Januari 2021. Penahanan terhadap FY juga mematuhi protokol kesehatan.

“Tersangka Ferdy Yuman ditahan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 10 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (10/1).

Ferdy disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Digugat Tommy Soeharto Rp 56 Miliar, Kementerian ATR: Lahannya Sengketa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) angkat suara ihwal pihaknya digugat Tommy Soeharto sebesar Rp 56 miliar. Staf Khusus Menteri ATR Tengku Taufiqulhadi, mengatakan memang lahan dan bagunan Tommy Soeharto dilewati fasilitas umum yakni Tol Antasari-Depok.

Meskipun, kata dia, sebenarnya lahan yang diminta ganti rugi oleh Tommy tersebut adalah lahan sengketa antara Tommy Soeharto dengan pihak lain. Namun pemerintah tidak bisa menunggu terkait putusan dari sengketa antara Tommy Soeharto dengan pihak lain.

“Rumah dan lahan tersebut masih di dalam sengketa. Sengketa antara Pak Tommy dengan yang lain. Karena jalan tol harus dibuat cepat tidak bisa menunggu sengketa Pak Tommy dengan yang lain tersebut sampai selesai,” kata Taufiqulhadi, Senin (25/1) dilansir JawaPos.

“Itu adalah kasus lama bukan kasus pengadilan. Ini masalah ganti rugi karena rumah dan lahan Pak Tommy ini dilewati oleh fasilitas umum yaitu Jalan Tol Antasari-Depok,” ujar sambungnya.

Taufiqulhadi menambahkan, gugatan yang dilakukan oleh Tommy Soeharto adalah wajar.

“Nah langkah kita dalam gugatan Pak Tommy sekarang kami dari ATR BPN menganggap yang dilakukan Pak Tommy ini adalah sesuatu yang wajar. Kenapa karena hak konsititusional mencari keadilan. Maka apa yang dilakukan sekarang ini sah dan wajar saja,” ungkapnya.

Baca juga: Kantornya Kena Gusur, Tommy Soeharto Minta Kompensasi Rp56,67 Miliar

Kementerian ATR juga bakal mengikuti proses yang ada dalam sidang gugatan yang dilakukan oleh Tommy Soeharto ini.

“Iya kalau memang itu pemerintah dan dalam hal ini salah satunya ATR yang digugat, maka kami akan mengikuti proses hukum dan kami akan hadir,” ungkapnya.

Pemerintah juga akan menyiapkan bukti-bukti yang ada terkait gugatan Tommy Soeharto sebesar Rp 56 miliar ini. “Kan semuanya telah ada buktinya, semua ada dokumen kalau diminta,” tuturnya.

Sebelumnya, pengusaha nasional sekaligus putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, menggugat pemerintah Indonesia sebesar Rp 56 miliar.

Gugatan tersebut dilakukan karena salah satu aset bidang tanah dan bangunan miliknya terkena gusuran proyek pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan.

Properti milik Pangeran Cendana tersebut adalah bangunan kantor seluas 1.034 meter persegi, pos jaga seluas 15 meter persegi, bangunan garasi seluas 57 meter persegi, dan tanah seluas 922 meter persegi.

Ada 5 tergugat dalam gugatan yang dilayangkan Tommy Soeharto di PN Jakarta Selatan antara lain:

  1. Pemerintah RI cq Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kanwil BPN DKI Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
  2. Pemerintah RI cq Kementerian PUPR cq Kepala Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari
  3. Stella Elvire Anwar Sani
  4. Pemerintah RI cq Pemda DKI Jakarta cq Pemerintah Wilayah Kecamatan Cilandak
  5. PT Citra Waspphutowa

IG

Continue Reading

Hukum

Menteri Tito Karnavian Instruksikan Perpanjang PPKM di Tujuh Provinsi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan Inmendagri yang ditandatangani pada 22 Januari 2021.

Perpanjangan PPKM diberlakukan mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021 pada tujuh wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang diprioritaskan. Tujuh provinsi itu, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat, dengan daerah yang diprioritaskan adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan), Jawa Tengah (Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Surakarta dan sekitarnya), DIY (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo).

Kemudian, Jawa Timur (Surabaya Raya dan Malang Raya), serta Bali, meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan sekitarnya.

Perpanjangan PPKM tersebut berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) terhadap PPKM tahap pertama periode 11 hingga 25 Januari 2021.

Melalui Inmendagri tersebut, kepala daerah diminta mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimaksud, di antaranya membatasi kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring (online), pembatasan layanan makan di tempat di restoran maksimal 25 persen, hingga pembatasan operasional mal dan pusat perbelanjaan hingga pukul 20.00 WIB.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC