Channel9.id-Jakarta. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Merdeka Belajar sebagai kebijakan yang paling menghebohkan dan menimbulkan pro kontra dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Meski demikian, FSGI mengakui bahwa Merdeka Belajar bagus secara konsep. Namun, tak berhasil membumi sehingga menimbulkan konflik bagi Pendidikan Indonesia.
“Sebenarnya, Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada empat hal, yaitu infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan untuk kepemimpinan masyarakat dan budaya serta kurikulum pedagogis dan penilaian (asesmen),” ujar Sekretartis Jenderal FSGI Heru Purnomo, dikutip dari keterengan resmi, Jumat (30/12).
“Namun, tampaknya di level pemahaman kebijakan ini saja, masih jauh dari harapan… Gagasan kebijakan sampai implementasi di lapangan masih jauh panggang dari api,” sambungnya.
Meski begitu, FSGI mengapresiasi Kemendikbudristek yang sudah berupaya keras dalam mentransformasi pendidikan Indonesia agar lebih baik. Hanya saja, lanjut FSGI, Kemendikbudristek mesti melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke berbagai sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka. “Tujuannya agar mendapatkan input dan upaya perbaikan,” imbuh FSGI.
Lebih lanjut, FSGI mendorong pemerintah daerah melalui dinas-dinas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Ini termasuk melalui pelatihan-pelatihan berkualitas, infrastruktur memadai, serta komitmen semua pihak di lingkungan pendidikan dan ada evaluasi berkala.
“FSGI mendorong Kemendikbudristek berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang massif dan berkualitas untuk para kepala sekolah dan pendidik,” pungkas FSGI.
Hal itu dianggap perlu lantaran pemahaman kurikulum dan paradigma pembelajaran mesti disosialisasikan secara terstruktur dan masif ke semua guru serta satuan pendidikan. FSGI menambahkan bahwa “pelibatan instansi vertikal Kemendikbud dan kolaborasi pemerintah daerah akan lebih baik, ketimbang membidik sejumlah guru penggerak dan sekolah penggerak—yang gagal secara kuantitas dan kualitas.”
