Kebijakan Pemerintah Tak Sustainable, IKN Berpotensi Mangkrak
Nasional

Kebijakan Pemerintah Tak Sustainable, IKN Berpotensi Mangkrak

Channel9.id-Jakarta. Selama ini, pemahaman Indonesia mengenai ilmu pemerintahan sekaligus kebijakannya tidak berprinsip sustainable atau berkelanjutan. Demikian pendapat Eko Priyo Purnomo, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

“Meski ada RPJM dan RPJP, ini base-nya adalah siapa yang berkuasa saat itu. Kemudian pemerintah berikutnya akan mengubah rencana-rencana itu,” ujar Eko dalam seminar daring yang digelar oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI), Sabtu (4/3).

Menurutnya, salah satu contoh dari prinsip pemerintah yang tidak sustainable adalah mangkraknya Proyek Hambalang sejak 2011. Proyek ini sebetulnya sudah dimulai pada 2003 silam. Ia lantas mengkhawatirkan Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mangkrak. Apalagi mengingat jabatan Presiden Joko Widodo segera berakhir.

“Kalau mangkrak, bayangkan berapa resources yang sudah dibuang sia-sia oleh negeri ini?” tanda Eko. “Karena pendekatan kita bukan pendekatan sustainable, melainkan pendekatan orang atau program. Misalnya, karena pemimpin A nggak suka progam B, maka B (kalau terpilih jadi pemimpin), nggak akan melanjutkan program A.”

“Eko menambahkan bahwa pemerintahan Indonesia selama ini “tidak pernah AMDAL dengan single map, misalnya bagaimana dan di mana pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, mana lokasi yang jadi hunian…  Sutainable itu harusnya jadi tolak ukur dalam memandang itu.”

Adapun konsep sustainability mengacu pada upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan, menghentikan perubahan iklim, dan memajukan kemajuan sosial tanpa membahayakan nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya di Bumi. “Pendekatan sustainable development perlu dilakukan sebab akan membantu melihat bagaimana pengelolaan dan tata kelola pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi sering kali memanfaatkan sumber daya alam secara serampangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi. “Hal ini menyebabkan kontaminasi luas dan merusak ekosistem,” tandas Eko.

Baca juga: IKN Perkuat Persatuan Bangsa dan Memastikan Keberadaan Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  24  =  33