Channel9.id. Amerika Serikat secara resmi telah mengakhiri kebijakan perbatasan Covid-19 dengan Meksiko, yang kemudian segera diganti dengan kebijakan baru untuk menahan gempuran imigran ilegal di daerah perbatasan, Jumat (12/5).
Namun langkah dari pengadilan di menit-menit akhir terhadap bagaimana kebijakan perbatasan ini berlaku untuk kedepannya telah membuat banyak orang bingung.
Sesaat sebelum kebijakan perbatasan Covid-19, yang disebut Title 42, itu berarkhir, kelompok advokasi imigrasi yang diwakili oleh American Civil Liberties Union, mengajukan gugatan hukum yang menggugat kebijakan imigrasi yang baru. Gugatan itu mengklaim bahwa kebijakan baru Amerika Serikat tersebut telah melanggar hukum AS dan kesepakatan internasional.
Kelompok advokasi itu berargumen bahwa kebijakan baru tersebut, yang diusung oleh Presiden Joe Biden, mirip dengan kebijakan imigran Donald Trump. Saat itu kelompok advokasi tersebut telah berhasil untuk mencegah kebijakan Donald Trump di pengadilan dan meminta pengadilan di California untuk melakukan hal yang sama.
Marsha Espinosa, juru bicara Keamanan Dalam Negeri AS, membela regulasi yang diusung oleh Biden, mengatakan ”Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi insentif kepada para migran untuk menggunakan jalur yang sah daripada harus masuk secara ilegal,” ujarnya.
Kericuhan terjadi di daerah perbatasan dimana para imigran berdesak-desakan masuk ke Amerika sebelum Title 42 berakhir dan diterapkannya kebijakan baru. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut menganggap bahwa para imigran itu ilegal jika mereka masuk tanpa mencari perlindungan di lain tempat terlebih dahulu, atau tidak menggunakan jalur yang sah sesuai dengan kebijakan baru tersebut.
Ribuan imigran sampai ada yang menerobos sungai-sungai, memanjat dinding dan mengacak-acak tanggul agar bisa masuk ke AS dalam beberapa hari terakhir, berharap dapat diproses sebelum kebijakan Title 42 berakhir.
Beberapa imigran bahkan ada yang menyerahkan dirinya ke petugas perbatasan. Ada juga yang berusaha masuk tanpa ketahuan.
(RAG)
