Connect with us

Nasional

Kemendagri Monitoring Intensif Penerapan PPKM Mikro

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dinilai berhasil menurunkan angka kasus aktif Covid 19 secara signifikan dan bisa diterapkan di seluruh provinsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid 19, Doni Monardo saat rapat koordinasi tentang evaluasi PPKM Mikro bersama dengan Direktur Jenderal Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA yang berlangsung secara virtual pada Minggu (14/2) siang.

Doni mengatakan, target pelaksanaan PPKM Berskala Mikro selama seminggu ini sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan dalam menurunkan jumlah kasus aktif Covid19.

“Selama seminggu pemberlakuan PPKM Berskala Mikro, dari data yang kami miliki tanggal 12 Februari kemarin. Saat ini jumlah kasus aktifnya berada di angka 161 ribu orang. Ini turun sampai 15 ribu dari seminggu sebelumnya yang berjumlah 176 ribu kasus aktif Covid-19,” ujarnya.

Dari 7 provinsi yang memberlakukan PPKM Berskala Mikro, kata Doni, ada beberapa daerah yang benar-benar berhasil menurunkan angka Covid-19, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Bali.

Baca juga: Tujuh Hari Kasus Baru di Bawah 10 Ribu, DKI Masih Tinggi

Sementara itu, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA menjelaskan, salah satu tujuan PPKM berskala mikro ini yakni memperbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu, seperti di tingkat desa atau kelurahan melalui posko tanggap pendamping puskesmas serta tim pelacak penyebaran Covid-19.

“Jadi, kalau ditanyakan mengapa yang mikro (desa/kelurahan) yang disasar? Karena dari hasil pemantauan dan evaluasi Satgas Covid-19, lima besar kepatuhan prokes itu ada di ruang publik, seperti bandara, mall, kantor dan stasiun. Sedangkan di level komunitas/mikro itu sangat rendah tingkat kepatuhan prokesnya,” ujar Safrizal.

Safrizal juga mengatakan meskipun namanya PPKM Mikro, pemerintah tetap menjalankan kebijakan PPKM double layer, yakni selain di level mikro tapi juga di Kabupaten/Kota. Melalui kebijakan dua level ini, pemerintah berharap angka kasus aktif bisa turun hingga dua digit. Kemendagri juga akan melakukan supervisi langsung di posko kecamatan agar kebijakan ini lebih efektif.

Selain itu, kendati dalam aturan PPKM Berskala Mikro ada kriteria zona, menurut Safrizal semua desa/kelurahan yang provinsinya menerapkan kebijakan ini harus tetap membentuk posko tanggap Covid-19.

“Jadi bukan hanya yang merah. Zona hijau juga tetap harus membentuk posko untuk menjaga dan menegakan prokes agar terus hijau,” katanya.

Safrizal menegaskan agar semua provinsi yang menjalankan kebijakan ini terus melaporkan kabupaten/Kota dan kelurahan/desa yang sudah menjalankan kebijakan ini, termasuk soal anggaran dan pembangunan posko. “Diharapkan semua provinsi di Jawa Bali, menerapkan secara utuh kebijakan PPKM Berskala Mikro ini,” tuturnya.

Sementara  provinsi di luar Jawa Bali, Safrizal berharap tetap menegakan aturan prokes yang ketat dan bisa juga ikut mempedomani Inmendagri No 3/2021 dengan mendirikan posko tanggap Covid-19 di desa-desa.

“Untuk anggarannya itu merujuk pada SE Menkeu No 2/PK/2021, peruntukan dana desa sebesar 8% untuk penanganan Covid-19. Namun nanti dilihat lagi, kompatibel atau tidak sambil menunggu keputusan lebih lanjut antara Kementerian Desa dan Kemendagri,” tutupnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Sebanyak 1.172 Personel TNI-Polri Dilatih Jadi Petugas Vaksinasi Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sebanyak 1.172 anggota TNI-Polri di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dilatih untuk menjadi petugas vaksinasi covid-19.

Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal menyampaikan, peserta pelatihan meliputi 955 anggota Polri yang terdiri atas 255 tenaga kesehatan dan 700 tenaga non-kesehatan. Kemudian, ada 217 anggota TNI yang terdiri atas 10 tenaga kesehatan dan 207 tenaga non-kesehatan.

Iqbal menyatakan, anggota TNI dan Polri yang dilatih menjadi petugas vaksinasi akan menjadi bagian dari batalion khusus.

“Batalion ini nantinya bagaikan pasukan khusus yang akan memerangi penyebaran virus corona secara masif,” kata Iqbal Pada pembukaan pelatihan Batalion Vaksinator Covid-19 TNI-Polri di Markas Polda NTB di Mataram, Selasa 2 Maret 2021.

Batalion vaksinator Covid-19 TNI-Polri yang meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan akan disebar ke kabupaten dan kota untuk membantu pelaksanaan vaksinasi.

“TNI-Polri akan membantu pemerintah dalam menggencarkan vaksinasi. Melalui batalion vaksinator di NTB yang hari ini dilatih dan diberi pembekalan, kami yakin, giat vaksinasi yang akan terlaksana secara masif, akan berjalan sesuai target,” kata Iqbal.

HY

Continue Reading

Nasional

Aksi Teror Ferry Ellas, Danton OPM yang Tewas Ditembak Satgas Nemangkawi

Published

on

By

Aksi Teror Ferry Ellas, Danton OPM yang Tewas Ditembak Satgas Nemangkawi

Channel9.id-Papua. Kontak tembak antara Satgas Nemangkawi dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terjadi di Mile 53 PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, 28 Februari 2021. Usai kontak tembak, ditemukan satu jenazah yang diidentifikasi bernama Ferry Ellas.

“Memastikan bahwa KKB yang tewas adalah Ferry Ellas. Danton KKB Tembaga pura,” kata Kapolres Mimika AKBP I Gusti Era Adinata dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Maret 2021.

Berdasarkan database Satgas Gakkum TNI-Polri, Ferry Allas (35) merupakan penembak KKB yang memiliki jabatan Danton TPN OPM kodap III kalikopi Timika Pimpinan Joni Botak.

Ferry Ellas pernah ikut beberapa kegiatan dan aksi keriminal. Pada 2019, Ferry ikut deklarasi penggabungan KKB sepegunungan tengah pada 1 Agustus 2019 di Ilaga. Ferry juga pernah terlibat perampasan HP terhadap Masyarakat Sipil (Swasta) Di kab. Puncak Ilaga pada bulan Agustus 2019.

Pada 2020, Ferry ikut bergabung dengan dengan KKB gabungan melaksanakan gangguan keamanan di Tembagapura.

Pada tahun itu, Ferry terlibat dalam kasus penyanderaan guru dan melakukan tindak pidana pencurian HP korban (guru) pada 22 Februari 2020 di kampung jagamin. Dia juga terlibat dalam penembakan terhadap Pos Pam TNI/Polri di Opitawak pada bulan Maret 2020.

Sebelumnya sempat terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dan KKB di areal PT Freeport pada Minggu 28 Februari 2021. Saat itu aparat keamanan gabungan sedang patroli, lalu diserang dengan tembakan oleh sejumlah anggota KKB kelompok Joni Botak.

Continue Reading

Nasional

Sasmito Pimpin AJI Indonesia Bersama Ika Ningtyas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kongres XI AJI 2021 memilih pasangan Sasmito– Ika Ningtyas sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI Indonesia periode 2021-2024. Keduanya terpilih dalam kongres virtual pertama dalam sejarah AJI, 27 Februari – 3 Maret 2021. Sasmito-Ika akan menggantikan Abdul Manan-Revolusi Riza yang memimpin AJI Indonesia periode 2017-2021.

Pemilihan ini diselenggarakan secara online, yang diikuti sekitar 400 peserta, yang terdiri dari peserta delegasi dan non-delegasi. Total anggota AJI secara keseluruhan 1800, yang tersebar di 40 AJI kota di seluruh Indonesia. Dalam pemilihan ini, Sasmito-Ika mendapat dukungan suara 119 dari total 228 suara sah, sedangkan pasangan Revolusi Riza-Dandy Koswara meraih 109 suara.

“Tantangan ke depan cukup besar. Mulai dari rezim yang otoriter, regulasi yang mengancam dan banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dari segi ekonomi juga kita banyak tantangan. Selain pademi, juga ada disrupsi digital,” kata Sasmito, yang juga jurnalis Voice of America ini, saat memberikan sambutan usai disahkan menjadi Ketua Umum AJI, Selasa 2 Maret 2021 dini hari.

Pandangan senada disampaikan Ika Ningtyas. “Ini amanat yang tidak mudah di tengah tantangan luar biasa ini, mulai dari multi krisis dan belum lagi dari disrupsi digital,” kata jurnalis Tempo ini.

Ika dan Sasmito menegaskan bahwa semua tantangan itu tidak akan bisa dihadapi tanpa bantuan dan kerjasama dari seluruh anggota AJI.

Tantangan yang dihadapi oleh AJI tercermin dari resolusi yang dihasilkan dalam Kongres XI AJI, dalam soal kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan.

Dari aspek kebebasan pers, resolusi kongres menggarisbawahi sejumlah kebijakan yang mengancam kebebasan pers dari regulasi seperti KUHP dan Undang Undang Informasi Elektronik. Dalam soal kesejahteraan, salah satu tantangannya adalah bagaimana pemerintah memperkuat implementasi regulasi dan memonitoring kepatuhannya di perusahaan media.

Dalam Kongres XI ini, ada sejumlah perubahan kebijakan yang dihasilkan. Salah satunya adalah dimasukkannya klausul kasus kekerasan seksual sebagai kategori pelanggaran berat. Pasal soal kekerasan seksual juga dimasukkan dalam Kode Perilaku Anggota AJI. Berbeda dengan ketentuan di Anggaran Rumah Tangga AJI, kasusnya diperiksa dengan Kode Perilaku jika ada unsur pengaruh profesinya sebagai jurnalis dari kekerasan tersebut.

AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI menjadi anggota sejumlah organisasi di tingkat global: International Federation of Journalists (IFJ), berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange (IFEX), berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network (GIJN), berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC