Channel9.id-Jakarta. PT PLN (Persero) mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 12,14 triliun pada kuartal III 2020, menurun 211 persen dibanding kuartal III 2019 yang berhasil meraup laba bersih Rp 10,87 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan PLN untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 (unaudited), pendapatan usaha PLN naik menjadi Rp 212,23 triliun dibanding Rp 209,29 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Beban usaha pun turun menjadi Rp 223,84 triliun dari sebelumnya Rp 231,90 triliun. Dampaknya, rugi usaha sebelum subsidi turun dari Rp 22,60 triliun menjadi Rp 11,60 triliun.

Baca juga: PLN Beri Diskon 75% Biaya Tambah Daya UMKM

Namun, pada kuartal III 2020 ini PLN tidak memperoleh pendapatan kompensasi dari pemerintah, hanya subsidi listrik sebesar Rp 36,42 triliun. Sedangkan pada kuartal III 2019, PLN mendapat subsidi Rp 40,64 triliun dan pendapatan kompensasi Rp 19,74 triliun.

Selain ketiadaan pendapatan kompensasi, kinerja keuangan PLN juga menurun karena kerugian kurs mata uang asing sebesar Rp 22,87 triliun. Sebagai pembanding, pada kuartal III 2019 PLN meraup keuntungan Rp 4,37 triliun dari kurs mata uang asing.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi, mengungkapkan bahwa meski di tengah pandemi COVID-19, perseroan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 181.638 GWh pada triwulan 3 tahun 2020 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen dari 180.570 GWh pada triwulan 3 tahun 2019.

“Hal ini menjadikan penjualan tenaga listrik PLN sampai dengan September 2020 mencapai sebesar Rp 205,1 triliun, bertumbuh 1,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu di mana perusahaan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar Rp 202,7 triliun. Semua ini diperoleh dengan tarif tenaga listrik yang tidak mengalami perubahan sejak 2017,” kata Agung dalam keterangan resmi, Selasa (27/10).

Peningkatan penjualan tenaga listrik didorong adanya pertumbuhan jumlah pelanggan perseroan menjadi sebanyak 77,9 juta hingga 30 September 2020 atau meningkat sebesar 3,4 juta pelanggan dibandingkan dengan posisi 30 September 2019 sebesar 74,5 juta pelanggan. Peningkatan penjualan listrik pada  sektor rumah tangga dan industri pertanian serta industri UMKM ikut mendorong pertumbuhan penjualan yang positif.

Adapun Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) perusahaan sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 sebesar Rp 55,9 triliun dengan EBITDA Margin sebesar 22,5 persen.

Untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19, pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk pembebasan tagihan rekening listrik dan keringanan biaya listrik kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga subsidi yang diperpanjang hingga bulan Desember 2020. Sebelumnya, stimulus listrik ini berlaku selama 6 bulan, yaitu April-September 2020.

Selain itu, stimulus juga diberikan dalam bentuk pembebasan biaya abonemen bagi pelanggan golongan sosial, bisnis dan industri sampai dengan 900 VA dan pembebasan rekening minimum (emin) bagi pelanggan PLN golongan sosial, bisnis, dan industri, termasuk layanan khusus dengan daya mulai 1300 VA yang berlaku mulai dari Juli hingga Desember 2020.

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti di masa pandemi, perseroan tetap terus melakukan upaya efisiensi biaya usaha. Selama triwulan 3 tahun 2020, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) perseroan sebesar Rp 1.340 per kWh lebih rendah Rp 48 per kWh atau 3,4 persen dibandingkan BPP di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.388 per kWh.

IG

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menyatakan pihaknya jmemutus kontrak 700 karyawannya. Ratusan karyawan tersebut telah menjalani kebijakan unpaid leave sejak Mei 2020 lalu.

Irfan menjelaskan, ratusan karyawan tersebut diselesaikan lebih awal kontraknya. Mereka juga merupakan karyawan dengan status tenaga kerja kontrak.

“Melalui penyelesaian kontrak lebih awal tersebut, Garuda Indonesia memastikan akan memenuhi seluruh hak karyawan yang terdampak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran di awal atas kewajiban Perusahaan terhadap sisa masa kontrak karyawan,” ujar Irfan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/10).

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Garuda Terancam Bangkrut

Irfan menambahkan, keputusan tersebut terpaksa diambil perusahaan setelah melakukan berbagai upaya penyelamatan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan di tengah tantangan dampak pandemi Covid-19.

“Ketika maskapai lain mulai mengimplementasikan kebijakan pengurangan karyawan, kami terus berupaya mengoptimalkan langkah strategis guna memastikan perbaikan kinerja Perusahaan demi kepentingan karyawan dan masa depan bisnis Garuda Indonesia,” kata dia.

Irfan mengakui, keputusan berat tersebut terpaksa harus diambil ditengah situasi yang masih penuh dengan ketidakpastian ini.

“Kami turut menyampaikan rasa terima kasih kepada karyawan yang terdampak kebijakan ini, atas dedikasi dan kontribusinya yang telah diberikan terhadap Perusahaan hingga saat ini,” ungkapnya.

Irfan menjelaskan, pandemi Covid-19 ini diluar perkiraan dirinya. Kondisi pandemi ini memberikan dampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan yang mana kondisi perseroan sampai saat ini belum menunjukan perbaikan yang signifikan.

“Namun kami yakini segala langkah dan upaya perbaikan yang terus akan kami lakukan kedepan,  dapat mendukung upaya pemulihan kinerja Garuda Indonesia agar dapat bertahan melewati krisis pada masa pandemi dan juga menjadi penguat pondasi bagi keberlangsungan Perusahaan di masa yang akan datang,” tandasnya.

Channel9.id-Jakarta. Pandemi Covid-19 membawa dampak buruk yang luar biasa dan telah menciptakan efek domino, utamanya masalah ekonomi.  Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen di triwulan pertama, dan minus 5,32 persen di triwulan kedua tahun 2020.

“Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita Indonesia” ungkap Presiden Joko Widodo, Sabtu (24/10).

Kepala Negara menjelaskan, sebelum pandemi, ekonomi Indonesia selalu tumbuh sekitar 5 persen. Di tahun 2019 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen.

Baca juga: Realiasasi Insentif Pajak Capai Rp30 Triliun

Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97 persen di triwulan pertama, dan minus 5,32 persen di triwulan kedua tahun 2020.

“Tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai dan saya meyakini insyaallah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan,” imbuhnya.

Hal tersebut terlihat dari pergerakan berbagai indikator strategis selama triwulan ketiga tahun 2020 yang telah menunjukkan perbaikan. Harga-harga pangan seperti beras tetap terjaga.

Selain itu, jumlah penumpang angkutan udara di bulan Agustus 2020 naik 36 persen dari bulan sebelumnya. Neraca perdagangan September 2020 juga surplus US$2,44 miliar. Purchasing Managers Index (PMI) mulai memasuki tahap ekspansi kembali, dan telah terjadi peningkatan konsumsi.

“Ini artinya, peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas,” tandasnya.