Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) mengatasi hambatan distribusi dan memperkuat kerja sama dengan daerah pemasok untuk mengendalikan harga pangan. Ia menilai langkah ini penting agar daerah dapat segera memenuhi kebutuhan pasokan ketika terjadi kekurangan dan mencegah kenaikan harga.
Tomsi mengatakan, pemda perlu memahami jalur distribusi bahan pokok, termasuk mengenali pengepul besar dan pelaku usaha yang menguasai pasokan di wilayah masing-masing. Dengan begitu, upaya pengendalian harga tidak hanya dilakukan melalui pemantauan pasar, tetapi juga dengan mengetahui persoalan di tingkat distribusi.
“Oleh sebab itu, kita tidak hanya turun ke pasar tapi menguasai, memahami siapa sih pengepul-pengepul besar bahan-bahan pokok itu di pasar,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, sebagaimana dikutip Channel9.id dalam tayangan langsung di kanal Youtube resmi Kemendagri, Selasa (3/11/2026).
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, cabai merah, beras, gula pasir, dan bawang merah. Tomsi secara khusus meminta pemda mewaspadai perkembangan harga gula pasir dan bawang merah, sedangkan untuk beras medium, pemda diminta berkoordinasi dengan Perum Bulog setempat.
Ia juga meminta pemda mengidentifikasi daerah terdekat yang dapat menjadi sumber pasokan alternatif apabila terjadi kekurangan bahan pokok. Menurutnya, komunikasi dengan pelaku distribusi dan daerah pemasok perlu dijaga agar penanganan kenaikan harga dapat dilakukan lebih cepat.
“Kalau memang tidak ada jalan lain silakan gerakan menanam, dan itu yang terbaik, kemudian pahami betul siapa yang menguasai distribusi seperti cabe dan lain sebagainya di daerah, siapa orangnya. Kemudian bila terjadi kesulitan segera pahami daerah terdekat yang mana championnya bisa dihubungkan,” jelasnya.
Selain memperkuat koordinasi distribusi, Tomsi meminta pemda tetap mencari solusi ketika menghadapi kendala pasokan akibat cuaca maupun faktor lainnya. Ia menilai gerakan menanam dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan apabila pasokan dari jalur distribusi mengalami hambatan.
Tomsi menegaskan, rapat koordinasi pengendalian inflasi harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan. Pemda diminta menjaga komunikasi secara berkelanjutan dengan para pelaku distribusi dan daerah pemasok untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
“Ini menandakan apa? Kita berupaya terus bertanggung jawab terhadap masyarakat kita berkaitan dengan harga kebutuhan bahan pokok,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tomsi mengingatkan agar program tersebut dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Rapat tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Hermawan, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, serta Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Hadir pula Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Miftah Farid, dan sejumlah pihak terkait lainnya.
HT
