Connect with us

Hukum

Ketua KPK: Jadikan HUT Korpri Momentum Bagi ASN Melawan Korupsi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai insan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) memiliki tugas yang tidak mudah. Rumitnya permasalahan dan godaan korupsi yang kuat menjadi tantangan bagi para abdi negara.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-49 pada Minggu, 29 November 2020. Dalam HUT Korpri kali ini, tema yang diusung adalah “Korpri Berkontribusi  Melayani dan Mempersatukan Bangsa”.

“Korupsi dapat mengubah siapapun termasuk ASN, membangkitkan sifat tamak, sisi kelam manusia yang tidak lagi mampu dikontrol tidak peduli dosa, norma apalagi etika,” ujar Firli.

Baca juga: Ketua KPK: Hanya Masalah Waktu Bagi KPK Ungkap Korupsi 

Firli mengaku prihatin, perilaku korupsi yang justru dilakukan dan dipertontonkan oleh penyelenggara negara yang seharusnya melayani dan menjadi teladan masyarakat.

“Sudah terlalu banyak para penyelenggara negara yang tertangkap karena melakukan korupsi. Menteri, anggota Dewan , para kepala daerah, yang telah KPK cokok dalam OTT,”katanya.

Firli mengingatkan, bagi para ASN yang berani untuk melakukan korupsi, pihaknya tidak akan segan-segan untuk membongkarnya. Ia pun menegaskan, KPK akan menerapkan pasal dan hukuman yang berat bagi ASN pelaku korupsi.

“Ingat! Hanya masalah waktu bagi KPK untuk membongkar praktik korupsi yang terjadi di republik ini.  KPK akan menjerat siapapun, termasuk penyelenggara negara dan ASN yang masih berani korupsi dengan pasal dan hukuman terberat,”tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Cecar Keluarga Mengenai Keberadaan Harun Masiku

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mencecar saudara Harun Masiku, Daniel Tonapa Masiku, mengenai keberadaan Harun Masiku pada Selasa (19/1). KPK berupaya mendalami mengenai dugaan adanya komunikasi Daniel dan keberadaan mantan calon legislatif PDIP tersebut.

“Didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya jalinan komunikasi saksi yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan HAR,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (20/1).

Baca juga: Polisi Dalami Informasi Harun Masiku Meninggal 

Harun merupakan tersangka penyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. KPK menduga Harun menyuap Wahyu supaya dipilih menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu. Akan tetapi saat operasi tangkap tangan, penyidik gagal menangkap Harun. Hingga sekarang Harun masih buron.

Ali mengatakan dari 2017 hingga 2020, KPK memiliki 10 orang yang berstatus buron. Tiga orang tersangka sudah ditangkap, di antaranya mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Ali mengatakan KPK masih memiliki 7 orang tersangka buronan, salah satunya ialah Harun Masiku. Dia mengatakan KPK terus mencari para buronan itu. Menurut Ali, KPK telah berkoordinasi dengan polisi untuk mencari para DPO. Dia juga meminta masyarakat untuk menghubungi call center KPK di 198 bila melihat para buronan.

IG

Continue Reading

Hukum

Kejagung: Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Mirip Jiwasraya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut dugaan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker) mirip dengan kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus-Kejakgung) Ali Mukartono menerangkan, dugaan sementara di penyidikan, meyakini adanya penyimpangan terkait transaksi investasi saham dan reksadana yang merugikan keuangan negara.

“(Kasus BPJS Naker), hampir sama kayak Jiwasraya. Itu kan terkait investasi juga. Dia punya duit investasi keluar. Uang negara pokoknya,” kata Ali saat ditemui di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejakgung, Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut Ali, penggunaan uang negara yang digunakan tersebut, diduga merugi karena adanya dugaan penyimpangan, dan praktik korupsi.

“Ada dugaan yang tidak bener kan? Makanya ke penyidikan,” terang Ali.

Baca juga: Jampidsus Naikkan Kasus BPJS Ketenagakerjaan ke Penyidikan

Namun Ali menambahkan, tim penyidikan di Jampidsus belum memiliki angka pasti besaran kerugian negara. “Belum. Belum sampai ke situ, nanti kita tunggu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” terang Ali menambahkan.

Jampidsus sendiri secara resmi menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi di BPJS Naker setelah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Print-02/F.2/Fd.2/01/2021, Senin (18/1). Sprindik tersebut, menjadi acuan bagi Jampidsus untuk melakukan penggeledahan, dan penyitaan data, serta dokumen untuk dijadikan alat-alat bukti.

Deputi Direktur Bidang Humas BPJS Naker Irvansyah Utoh Banja mengakui, proses penyidikan sedang berlangsung di Jampidsus. Akan tetapi, kata dia, agar masyarakat, serta penegakan hukum tetap mengacu pada praduga tak bersalah.

“Kami (BPJS Naker), menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung,” kata dia, dalam rilis resmi BPJS Naker yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut Irvansyah, BPJS Naker, pun siap untuk memberikan keterangan dengan transparan. “Guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan,” ujar Irvansyah.

Ia pun meminta agar proses hukum yang sedang berjalan, tak mengundang spekulasi. Apalagi, prasangka yang menurutnya, dapat memicu keresahan para nasabah yang didominasi kalangan pekerja.

“Kami (BPJS Naker) berharap proses hukum ini, tidak menimbulkan spekulasi, dan keresahan publik,” ujar Irvansyah.

Saat ini, Irvansyah mengungkapkan, dana kelolaan BPJS Naker per 31 Desember 2020 mencapai Rp 486,3 triliuan. Adapun investasi mencapai Rp 32,3 triliun, dengan hasil investasi (YOI) mencapai 7,38 persen.

Sementara aset alokasi per 31 Desember 2020, meliputi surat utang sebesar 64 persen, dan saham 17 persen, serta deposito 10 persen, reksadan 8 persen, dan investasi langsung sebesar 1 persen.

Irvansyah menerangkan, sebetulnya dalam pengelolaan investasi yang dilakukan, BPJS Naker selalu mengutamakan aspek kepatuhan, dan kehati-hatian.

“Kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan termasuk pengelolaan dana, diawasi dan diaudit baik oleh Satuan Pengawas Internal, Dewan Pengawas, dan berbagai lembaga berwenang secara berkala dan rutin yaitu BPK, OJK, KPK dan Kantor Akuntan Publik. Hasil audit dari lembaga-lembaga tersebut dari tahun 2016-2019  mendapat predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM)/Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Irvansyah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Adriansyah pernah menerangkan, pengungkapan kasus BPJS Naker sebetulnya berawal dari rangkaian penyelidikan yang panjang. Menurut dia, selama penyelidikan tersebut, timnya menemukan adanya dugaan pengelolaan dana investasi yang diduga menyimpang.

“Terutama terkait dengan investasinya. Transaksinya banyak, sampai 40 T (triliun)” kata Febrie, Senin (28/12) lalu.

Febrie mengungkapkan besaran investasi tersebut, berada dalam saham dan reksa dana yang diindikasikan dilakukan dengan praktik korupsi.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri Ungkap Pabrik Kosmetik Ilegal Beromzet Rp300-400 Juta Perbulan

Published

on

By

Polri Ungkap Pabrik Kosmetik Ilegal Beromzet Rp300-400 Juta Perbulan

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pabrik kosmetik ilegal di Jakarta Utara. Pabrik ini dikelola oleh tersangka R alias Ibu I selaku ahli kosmetik. Omset pabrik ini mencapai Rp 300 – 400 juta perbulan.

“Tersangka R alias Ibu I, pekerjaanya ahli kecantikan,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan dalam keterangan tertulisnya, Selasa 19 Januari 2021.

“Kosmetik ilegal ini dijual oleh tersangka dengan harga Rp 50-150 ribu. Omzet yang didapat pun sangat banyak. Omzet perbulan selama masa pandemi kisaran Rp 300 – 400 juta dijual online,” lanjutnya.

Baca juga : Batasi Besuk Tahanan, Polda Jatim Buat Aplikasi Si Mata Hati

Krisno menyampaikan, kasus mulanya terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian, Polri menduga telah terjadi penjualan kosmetik ilegal secara daring.

“Info tersebut ditindaklanjuti Subdit 3 Ditipidnarkoba dengan peyelidikan. Pada 13 Januari 2020 tim di TKP pertama menemukan barang bukti kosmetik ilegal, tanpa izin edar dan beberapa produk izin edar dari BPOM RI sudah mati atau kadaluwarsa,” katanya.

Penggerebekan kemudian dilakukan di Klinik kecantikan IVA Skin Care, Jalan Pluit Kencana Raya Penjaringan. Tempat ini diduga yang menjajakan kosmetik ilegal. Setelah dikembangkan, Polri menemukan rumah yang diduga dijadikan sebagai pabrik pembuatan kosmetik ilegal.

“Tim berhasil menyita bahan-bahan kimia dan alat-alat mesin yang diduga digunakan untuk memproduksi kosmetika ilegal,” kata Krisno.

Atas perbuatannya, tersangka R selaku pengendali bisnis ilegal dijerat dengan Pasal 197 subsider Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

HY

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC