Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai juru bicara (jubir) definitif menggantikan posisi Ali Fikri. Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan alasan mengganti Ali Fikri.
“Enggak ada salahnya kalau kami berencana melakukan semacam ‘penyegaran’ sekaligus memberi ruang kesempatan pada pegawai-pegawai KPK lainnya untuk menjadi ‘corong’ lembaga,” kata Nawawi kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).
Nawawi menyebut penyegaran di tubuh Lembaga Antirasuah merupakan hal lumrah. Sebab, pegawai lain juga diyakini mumpuni menjadi juru bicara KPK.
“Banyak pegawai kompeten dalam komunikasi publik,” tuturnya.
Nawawi menyebut, Ali sudah mengemban jabatan pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK sejak 2019. Kala itu, Ali menggantikan Febri Diansyah yang mundur.
“Mas Ali sudah cukup lama menjadi plt juru bicara,” terangnya.
Nawawi pun menampik isu bahwa penggantian Ali Fikri terkait pernyataannya soal pemeriksaan KPK terhadap Hasto Kristiyanto. Ali mengumumkan soal Sekjen PDIP itu akan diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024.
“Enggak nyambung,” ujar Nawawi saat dikonfirmasi.
Dalam beberapa hari terakhir, Ali Fikri memberikan keterangan mengenai sejumlah isu, mulai dari pemanggilan Hasto, pencarian Harun Masiku, kasus pencucian uang eks Bupati Kutai Kartanegara, hingga kritik Dewas KPK terhadap Pimpinan KPK serta UU KPK.
“Kritik dari Dewas saya kira bagus kemarin, faktanya memang seperti itu, sehingga kami berharap yang ke depan Pimpinan KPK benar-benar berintegritas dan benar-benar yang mau kerja untuk penuntasan agenda-agenda korupsi, itu, sehingga kita kawal,” kata Ali.
Untuk diketahui, pada Desember 2019 lalu, Ali Fikri ditunjuk sebagai Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan bersama dengan Ipi Maryati Kuding sebagai Juru Bicara Bidang Pencegahan. Keduanya menggantikan posisi Febri Diansyah yang kala itu menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK.
Tessa yang menggantikan Ali Fikri adalah penyidik. Ia pernah mencalonkan diri sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, tetapi gagal.
HT
