Connect with us

Nasional

Khofifah Terapkan Mikro Lockdown Daerah Zona Merah di Jatim

Published

on

Khofifah Terapkan Mikro Lockdown Daerah Zona Merah di Jatim

Channel9.id-Surabaya. Untuk mengantisipasi penyebaran kasus virus Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia, Pemerintah memutuskan akan memperketat dan memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Penguatan itu akan dilakukan mulai hari ini, Selasa 22 Juni hingga Kamis 5 Juli mendatang.

Pengetatan PPKM mikro ini pun akan diberlakukan di provinsi Jawa Timur, melihat Kasus COVID-19 di Jawa Timur terus menanjak naik. Tercatat, ada 700-an kasus COVID-19 per-hari di Jatim.

Baca juga: Penanganan COVID-19, Wali Kota Surabaya Berkoordinasi dengan Bupati Bangkalan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, PPKM Mikro Jawa Timur akan diperketat, terutama di kabupaten/kota yang masuk zona oranye dan zona merah COVID-19.

“Jadi begini, kalau pengetatan PPKM, kita ini kan PPKM perpanjangan ke-9, sampai 28 Juni. Nah kalau PPKM pengetatan itu berarti di titik-titik yang terkonfirmasi zona COVID-19 oranye dan zona merah,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa (22/6/21).

Khofifah menjelaskan Jatim memilih opsi PPKM mikro ketat. Bila ada sebuah klaster di daerah, akan dilakukan mikro lockdown, seperti yang diterapkan di Kota Pasuruan serta Malang.

“Katakan kalau sekarang itu mikro lockdown, ada di Pasuruan. Lalu mikro lockdown di Malang juga ada. Jadi satu gang dilockdown, atau beberapa rumah sekitarnya lockdown,” tegasnya.

Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim sudah melakukan pengetatan PPKM mikro di sejumlah daerah yang mengalami kenaikan kasus COVID-19 signifikan.

“Hari ini sebenarnya sudah dilakukan di Kota Pasuruan, Kota Malang, ada Kabupaten dan Kota Mojokerto, Ngawi, di Kabupaten dan Kota Madiun juga. Hari ini juga sedang dilakukan pengetatan PPKM di 8 desa di lima kecamatan di Bangkalan. Kecamatan Kota ada tiga desa, Arosbaya dua desa. Lalu di Klampis, Geger, Burneh, masing-masing satu desa,” sambungya.

Sejauh ini, lanjut Khofifah, PPKM mikro telah diterapkan di seluruh 38 Kabupaten/Kota di Jatim.
Seperti diketahui kasus positif COVID-19 di Jawa Timur sedang melonjak. Tercatat, ada 5.158 kasus aktif positif COVID-19 di Jatim. Dari data Satgas COVID-19 Jatim, Bangkalan menjadi Kabupaten dengan kasus aktif tertinggi, yakni sebanyak 941.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

KI Jabar Gelar Diskusi ‘Hubungan Siaran Pers Ombudsman untuk TWK KPK Terhadap UU KIP’

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar diskusi publik bertajuk ‘Mengukur Temuan Ombudsman RI Terkait Dugaan Penyimpangan Prosedur Assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam Proses Alih Status Pegawai KPK menjadi PNS Terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)’ pada Kamis 29 Juli 2021 siang.

Diskusi ini dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal. Hadir pula tiga narasumber yakni Guru Besar Hukum dan Kebijakan Publik Unpar Bandung, Asep Warlan Yusuf; Guru Besar Hukum International Unpad Bandung, Romli Atmasasmita; dan mantan Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.

Ijang Faisal menyampaikan, tujuan diskusi ini untuk mengukur hubungan antara tindakan Ombudsman RI memeriksa prosedur dan hasil TWK yang kemudian diungkap ke publik, dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alamsyah menyampaikan, Ombudsman berhak melakukan pemeriksaan prosedur TWK yang diselenggarakan KPK. Sebab, Ombudsman memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“TWK Pegawai KPK termasuk pelayanan publik sebagaimana diatur oleh UU No. 25/2009,” kata Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) 2009-2013 ini.

Alamsyah juga menjelaskan, Ombudsman berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap prosedur dalam pembentukan Peraturan KPK, pelaksanaan TWK Pegawai KPK dan penetapan hasil TWK.

“Hal itu sesuai dengan amanat UU No.37/2008 tentang ORI yang antara lain memberi mandat memeriksa prosedur dan hasil dari TWK komisi rasuah tersebut,” katanya.

Bahkan, Ombudsman berwenang untuk mempublikasikan temuan dengan pertimbangan kepentingan umum, dalam kadar tertentu yang ditentukan oleh Ombudsman.

“Berwenang diekspos karena menyangkut kepentingan publik, baik di bidang administrasi maupun hak informasi publik. Bukan kemudian seolah-olah memperjuangkan 75 anggota KPK yang tak lolos TWK, atau jangan selalu dikaitkan politik,” ujarnya.

Terkait hasil TWK bisa diungkap ke publik, Alamsyah menyampaikan, peserta berhak atas informasi penilaian TWK diri mereka masing-masing berdasarkan permintaan. Informasi itu juga bisa diungkap ke publik atas persetujuan peserta. Hal itu diatur dalam pasal 17 dan 18 UU KIP.

Di samping itu, Alamsyah menyampaikan, rekomendasi dari temuan Ombudsman bukan seperti hakim yang membatalkan sebuah putusan. Namun, lebih memberikan saran dan rekomendasi agar mencegah maladministrasi sebuah badan publik.

“Apalagi dari kawan-kawan ORI juga sudah infokan ke saya, bahwa isi rekomendasi dalam siaran pers tersebut pun sudah disambut tim presiden. Sudah ada pembicaraan antara Komisioner ORI dengan tim dalam menindaklanjuti temuan Ombudsman,” katanya.

Sementara itu, Romli Atmasasmita menilai, siaran pers Ombudsman terhadap hasil TWK pegawai KPK bertentangan dengan UU KIP. Menurutnya, informasi dari Ombudsman menyesatkan dan menghalangi-halangi tugas KPK dalam pemberantasan korupsi.

Di samping itu, Romli menilai, Ombudsman tidak sah melakukan pemeriksaan. Sebab, KPK merupakan badan penegakkan hukum, bukan pelayanan publik.

“Selain itu, Ketua KPK itu fungsi utamanya penegakan hukum, tidak ada fungsi pelayanan publik. Jadi, tidak relevan dari awal. 75 pegawai KPK yang tak lolos KPK bukan hanya lakukan implementasi hukum tapi juga harus faham kultur eksistensi KPK,” kata Romli.

Oleh karena itu, siaran pers tersebut tidak sesuai kewenangan ORI dan berpotensi melanggar aturan. Merujuk UU No.37/2008 tentang ORI, peran fungsi Ombudsman hanya terkait pemeriksaan atas perbuatan melanggar hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, dan menimbulkan kerugian material.

“Tidak ada asap kalau tak ada api. Akarnya bukan di siaran pers hemat saya, tapi bahwa KPK sebelum TWK ini adalah lembaga dengan kewenangan luar biasa yang sulit dikendalikan sekalipun dari internal. Kewenangan mereka tidak disertai akuntabilitas yang baik, belum dengan faksi internal. Betapa banyak tersangka yang ditetapkan tanpa bukti permulaan, betapa banyak keputusan bukan kolegial tapi kewenangan suara mayoritas,” katanya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Harian Turun, Kematian Covid Meroket

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus harian Covid-19 sebanyak 43.479  pada hari ini, Kamis, 29 Juli 2021. Angka ini lebih sedikit dibanding kemarin, Rabu (28/07) sebanyak 47.791 kasus. Dengan penambahan itu, total kasus Covid-19 yang ada di Tanah Air  mencapai 3.331 juta orang kasus positif baru sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Sementara itu, kematian akibat terpapar virus corona kembali meninggi. Tercatat 1.893 pasien Covid-19 meninggal. Sehingga, jumlah orang meninggal karena Covid-19 total berjumlah 90.552.  Angka kematian ini naik dibanding kemarin yakni 1.824.

Baca juga: Masih Tinggi, Kematian Covid-19 Bertambah 1.824 

Kabar baiknya, pasien sembuh dari virus corona terus bertambah sebanyak 45.494  pasien yang dinyatakan bebas dari Covid-19. Naik dari sebelumnya yang berjumlah 43.856 pasien sembuh dari Covid-19. Total pasien Corona yang dinyatakan se mbuh hingga saat ini berjumlah 2.596 juta orang orang.

Continue Reading

Nasional

FBJP Bangunkan Tempat Tinggal Anak Yatim-Piatu korban Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Forum Budaya Jakarta Pesisir (FBJP) berkolaborasi dengan Pemerintah Kelurahan Ancol menggelar aksi sosial berupa pembangunan rumah untuk anak Yatim Piatu di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Ketua FBJP Husein Munir dan Lurah Ancol, Rusmin, di RT 09/04, Kelurahan Ancol, Jakarta, pada Kamis (29/07/2021).

Husein mengatakan, pembangunan rumah tinggal bagi ke keluarga anak yatim piatu itu merupakan bentuk kepeduliannya kepada sesama.

“Kedua orang tua anak ini, enam bulan lalu meninggal,  jadi betul-betul keluarga yatim piatu dan kondisi rumahnya sudah tidak layak huni dan kami dari FBJP memberikan tempat yang sedikit lebih layak,” ujarnya.

Baca juga: FBJP Desak Pemerintah Rilis Protokol Isoman dan Bagikan Alat Bantu 

Husein menargetkan, pembangunan rumah tinggal bagi anak yatim piatu ini akan selesai dalam waktu satu bulan mendatang.  Sementara, selama dalam pembangunan FBJP menyewakan tempat tinggal bagi anak yatim piatu tersebut.

“Untuk membantu masyarakat lainnya, kedepannya FBJP akan melakukan kerjasama dengan steakholder yang ada melalui dana corporate sosial responsibility (CSR),” imbuhnya.

Pada kesempatan sama Lurah Ancol, Kecamatan Pademangan, Rusmin mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk kolaborasi dengan melibatkan seluruh jajaran yang ada. Ia mengapresiasi Forum Budaya Jakarta Pesisir atas pembangunan tempat tinggal bagi warganya.

“Apresiasi yang luar biasa terhadap FBJP yang cepat mendukung kegiatan kami sehingga kami sedikit lega dengan adanya bantuan ini,” kata Rusmin.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya tengah mencari solusi untuk kehidupan Riski dan keempat saudaranya lantaran saat ini mereka belum bisa bekerja.

“Kita Kelurahan Ancol saat ini tengah menjajaki dan berusaha untuk mencarikan pekerjaan bagi Riski dan keluarganya. Karena saat pandemi covid ini mereka belum mendapat pekerjaan,” tutup Rusmin.

 

Continue Reading

HOT TOPIC