Channel9.id – Kediri. Jelang Muktamar NU ke-35 para kiai sepuh menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026). Para kiai sepuh mengingatkan agar seluruh peserta Muktamar NU (muktamirin) dapat menjaga marwah dan kehormatan jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
Para kiai sepuh juga mengajak para muktamirin agar menggunakan haknya secara bertanggung jawab serta menghindari berbagai bentuk tekanan, provokasi, dan pertikaian dalam proses Muktamar.
Para kiai sepuh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo), KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir (Kajen), KH Abdullah Ubab Maimoen (Rembang), KH Muhibbul Aman Aly (Pasuruan) serta KH Nurul Yaqin Ishaq.
Usai gelaran pertemuan, KH. Ma’ruf Amin mengatakan, seruan yang disampaikan para kiai sepuh ditujukan kepada seluruh muktamirin tanpa terkecuali. Menurutnya, muktamirin memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kepemimpinan NU ke depan sehingga hak tersebut harus digunakan secara bijak.
“Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang,” tegas Kiai Ma’ruf.
Dia mengingatkan para muktamirin bahwa proses pemilihan pemimpin harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan jam’iyyah, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, lanjutnya, muktamirin mesti memilih sosok yang dinilai paling mampu membawa NU ke arah yang lebih baik.
Kiai Ma’ruf juga mengingatkan konsekuensi moral bagi seseorang yang sengaja memilih pemimpin yang tidak baik, sementara ia mengetahui terdapat calon yang lebih baik.
“Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah,” tandasnya.
Menurutnya, pesan tersebut merupakan bagian dari upaya para kiai sepuh untuk menjaga agar proses Muktamar NU berlangsung sesuai dengan nilai-nilai keulamaan, akhlakul karimah, serta kepentingan jam’iyyah.
Forum pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam itu membuahkan tujuh poin peringatan yang ditujukan kepada muktamirin dan Presiden Prabowo Subianto. Berikut poin lengkap yang dibacakan KH Muhibbul Aman Aly.
Pertama, Nahdlatul Ulama adalah jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah yang menjunjung tinggi adab dan akhlakul karimah serta memegang teguh khittah nahdliyyah. Jagalah keluhuran misi, merwah, dan kehormatan jam’iyah. Jauhkan Muktamar dari segala tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan akhlakul karimah.
Kedua, muktamar adalah forum permusawatan para kiai, ulama dan pemegang amal jam’iyah. Bermusyawarahlah dengan akal sehat, hati yang jernih, dan akhlak yang mulia. Pilihlah pemimpin yang terbaik, jangan memilih pemimpin yang tidak baik. Utamakan kemaslahatan jam’iyah, perkuat persatuan dan hindari pertikaian.
Ketiga, Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah maqam keulamaan. Jaga kehormatan dan martabatnya. Jangan nodai proses penentuan AHWA dengan transaksi, tekanan, rekayasa atau cara-cara yang tidak terpuji, yang mencederai kemuliaan para ulama.
Keempat, muktamirin adalah pemegang kedaulatan dalam muktamar. Hormati hak dan kemerdekaannya. Jangan ada pengondisian, tekanan, manipulasi ataupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan.
Kelima, kepada pemerintah, kekuatan politik dan seluruh pihak di luar jam’iyah. Kami menyerukan agar menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan muktamar. Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan muktamar.
Keenam, kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi menghormati kemandirian Nahdlatul ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan yang tegas. Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU.
Yang terakhir, kami menyerukan kepada pihak-pihak yang mengacaukan proses muktamar untuk segera menghentikan tindakannya karena orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan tidak melanjutkan tindakan yang tidak terpuji itu. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa menjaga, melindungi dan membimbing Nahdlatul Ulama.
