Channel9.id-Jakarta. Banyaknya buruh migran yang eksodus dari kota tempatnya menuju kampung halaman membuat pekerjaan rumah baru bagi pemerintah India. Ada dua opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah India.
Pertama, dengan membuka kembali akses transportasi untuk mengakomodasi pekerja migran yang ingin pulang kampung. Kedua, menahan para pekerja migran untuk tetap berada di kota.
Ketika krisis semakin memburuk, pemerintah negara bagian bergegas untuk mengatur transportasi, tempat tinggal, dan makanan. Sayangnya, mencoba memindahkan mereka ke desa mereka dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk lain. Ratusan ribu pekerja ditekan satu sama lain di terminal bus utama di Delhi saat bus bergulir untuk menjemput mereka.
Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal memohon para pekerja untuk tidak meninggalkan ibukota. Dia meminta mereka untuk tinggal di mana pun kalian berada. “Karena dalam pertemuan besar, kalian juga berisiko terinfeksi virus corona,” ujarnya kepada BBC.
Dia mengatakan pemerintahnya akan mengeluarkan dana jarring pemanan sosial untuk membayar sewa mereka dan mengumumkan pembukaan 568 pusat distribusi makanan di ibukota. Perdana Menteri Narendra Modi meminta maaf atas lockdown yang telah menyebabkan kesulitan dalam hidup rakyat India, terutama orang-orang miskin. “Namun, tindakan keras ini diperlukan untuk memenangkan pertempuran melawan virus corona,” tegas Modi.
Apa pun alasannya, Modi dan pemerintah negara bagian tampaknya telah putus asa karena tidak mengantisipasi eksodus ini. Modi telah sangat responsif terhadap nasib pekerja migran India yang terdampar di luar negeri, ratusan dari mereka telah dibawa pulang dengan penerbangan khusus. Tetapi nasib pekerja di dalam negeri memberikan sebuah catatan buruk yang menggelegar.
Kota, kata Chinmay Tumbe, penulis buku India Moving: A History of Migration, semestinya menawarkan keamanan ekonomi bagi pekerja migran miskin, tetapi jaminan sosial mereka terletak di desa. Sebab di desakebutuhan makanan dan akomodasi para pekerja migran ini terpenuhi. “Dengan pekerjaan berhenti dan pekerjaan hilang, mereka sekarang mencari jaminan sosial dan berusaha untuk pulang,” kata Tumbe.
India terkesan tergesa-gesa dalam memutuskan lockdown, hingga berada dalam posisi dilematis: menyediakan transportasi untuk pulang atau menahan pekerja tetap di kota. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti di India, pemerintah Indonesia menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun sebagai dana tameng menghadapi dampak virus corona. Dari alokasi tersebut, telah ditetapkan 3 prioritas. Ketiga prioritas tersebut, pertama anggaran di bidang kesehatan, prioritas kedua perlindungan sosial dan ketiga stimulus bagi dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.
Untuk prioritas pertama, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 75 triliun. “Pemerintah menyiapkan anggaran dukungan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun,” ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa, (31/3).
Prioritas kedua, terkait perlindungan sosial. Pemerintah menyiapkan PKH 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April. Ada juga kartu sembako, yang penerimanya dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta, dengan manfaat naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama 9 bulan.
Dana Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk bisa menjangkau sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp 1 juta. Selain itu juga pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
(Virdi/BBC.com)
