Connect with us

Techno

Kominfo Masuk Tim Kajian Pasal Karet UU ITE

Published

on

Kominfo Masuk Tim Kajian Pasal Karet UU ITE

Channel9.id-Jakarta. Undang-Undang Transaksi Elektronik atau UU ITE akhirnya direvisi setelah dituai banyak kritik. Saat ini ada tiga kementerian yang ditunjuk untuk mengkaji UU tersebut. Salah satunya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Menurut keterangan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, penunjukkan kementerian itu tertuang di Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM, akan mengambil langkah-langkah,” jelas Johnny, Senin (22/2).

Untuk diketahui, kajian UU ITE dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo. Tim ini terdiri dari Sub Tim I, dijabat oleh Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kominfo Henri Subiakto dan Widodo Ekatjahjana sebagai Ketua Sub Tim Kemenkumham.

Kominfo sendiri akan menangani kajian dan pedoman pelaksanaan UU ITE untuk Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Pedoman ini menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menangani sengketa yang berhubungan dengan UU tersebut dan menindaklanjuti ketika UU ITE disengketakan.

“Pedoman pelaksanaan UU ITE ini bukan norma hukum baru. Jangan sampai keliru ditafsirkan seolah-olah membuat satu tafsiran terhadap UU,” pungkas Johnny. Sebab, menurutnya, sudah jelas penjelasan atas UU sudah ada di bagian penjelasan UU. Sementara, penafsiran dalam pelaksanaan judicial sistem di Indonesia adalah menjadi kewenangan hakim.

Kemudian Johnny menyinggung terkait sejumlah pasal UU ITE yang dianggap multitafsir, yang mana sejumlah pihak pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, lanjutnya, kurang lebih sebanyak 10 kali dan ditolak.

“Namun, demi manfaat untuk kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan UU itu sendiri,” terang Johnny.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan akan melibatkan komponen masyarakat, akademisi, lingkungan kerja kementerian dan lembaga juga awak media untuk memberikan masukan terhadap pedoman pelaksanaan ini.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Facebook Memblokir Junta Militer Myanmar

Published

on

By

Facebook Memblokir Junta Militer Myanmar

Channel9.id-Myanmar. Disaat unjuk rasa besar-besaran di Myanmar telah berlangsung selama berminggu-minggu, Facebook memblokir junta militer Myanmar dalam menggunakan platformnya pada hari Kamis (25/2/2021). Bukan hanya Facebook saja, namun Instagram juga melakukannya.

Perusahaan teknologi dari Amerika Serikat itu juga mengatakan mereka akan memblokir semua entitas komersial yang mempunyai hubungan dengan Tadmadaw untuk beriklan di platformnya.

“Serangkaian kejadian dari tanggal 1 Februari di Myanmar, termasuk tindak kekerasan mematikan, semakin menguatkan alasan pemblokiran kami,” kutip Facebook di postingan blognya. “Kami percaya resiko membiarkan Tatmadaw (Tentara Myanmar) menggunakan Facebook dan Instagram sangatlah besar”.

Baca juga : Retno Marsudi Membatalkan Kunjungannya ke Myanmar

Dikatakan bahwa keputusan memblokir junta militer Myanmar dikarenakan adanya pelanggaran HAM yang sangat berat dan juga adanya resiko kekerasan yang dipelopori militer Myanmar di masa mendatang. Alasan lainnya adalah junta militer yang melanggar aturan Facebook, termasuk saat kudeta ini.

Junta militer Myanmar masih belum bisa dimintai komentar saat ini.

Facebook digunakan secara luas di Myanmar dan merupakan salah satu cara junta militer untuk memonitor rakyat Myanmar.

Dalam beberapa akhir tahun ini Facebook telah berkomunikasi dengan aktivis HAM dan juga partai politik demokratis di Myanmar. Facebook juga ikut andil dalam melawan junta militer Myanmar setelah adanya kritik terhadap Facebook yang dianggap gagal memfilter hate speech.

Sebelumnya di tahun 2018, Min Aung Hlaing dan 19 pejabat senior lainnya telah diblokir oleh Facebook. Facebook juga telah menghapus ratusan halaman dan akun yang di kelola oleh anggota militer untuk melakukan tindakan yang tidak autentik.

(RAG)

Continue Reading

Techno

Warganet Indonesia Makin Tak Sopan

Published

on

By

Warganet Indonesia Makin Tak Sopan

Channel9.id-Jakarta. Tingkat kesopanan warganet Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara di dunia. Skor kesopanan daringnya naik delapan poin, dari 67 pada 2019 menjadi 76 pada 2020.

Hal tersebut sebagaimana catatan Microsoft terkait tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020, yang tertuang di laporan berjudul ‘Digital Civility Index (DCI)’.

Adapun laporan tersebut merupakan hasil survei terhadap 16.000 responden di 32 negara di dunia, pada April dan Mei 2020. Microsoft memaparkan ada 503 remaja dan dewasa yang menjadi responden. Sembari menyurvei, Microsoft pun berupaya mempromosikan interaksi online yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih saling menghormati.

Kemudian dilakukan penilaian dengan skala nol hingga 100. Semakin tinggi skor, maka semakin rendah kesopanan daring di negara tersebut.

Untuk diketahui, negara dengan tingkat kesopanan daring terbaik secara global andalan Belanda. Skor DCI-nya sebesar 51.

Sementara itu, dalam konteks Asia Tenggara, Singapura masih menjadi negara teladan. Negara ini menempati urutan keempat secara global dan pertama di Asia Tenggara dalam hal tingkat kesopanan daring. Skor DCI-nya di 2020 ialah 59, angka ini turun empat poin dari sebesar 63, jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Kemudian disusul kedua ditempati oleh Malaysia dengan skor 63 dan berada di peringkat kelima secara global. Lalu di posisi ketiga di Asia Tenggara ditempati Filipina dengan skor 66 dan berada di peringkat 13 global. Lalu Thailand dengan skor 69 dan peringkat 19 global.

Di atas Indonesia ditempati oleh Vietnam dengan skor 72 dan berada di peringkat 24 secara global. Indonesia sendiri di urutan ke-29 dari 32 negara di dunia dan paling tak sopan se-Asia Tenggara.

Menurut laporan DCI itu, didapati bahwa penurunan DCI di Indonesia didorong oleh orang dewasa, dengan skor +16. Hal ini berdampak pada pengabaian hal negatif dalam interaksi online negatif sebesar -15 poin.

Terdapat tiga risiko utama di ruang digital yang dihadapi warganet Indonesia, yakni hoax dan scam (+13), ujaran kebencian (+5), dan diskriminasi (-2).

Laporan DCI mencatat bahwa 69% responden Indonesia mengakui tindakan yang paling umum dilakukan saat berinteraksi ialah membela diri dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Kemudian perihal perundungan di internet, 19% responden mengatakan mereka menjadi target. Sementara 47% mengaku terlibat insiden tersebut.

Secara menyeluruh, 54% kaum milenial yang paling terpukul dalam konteks. Kemudian disusul Generasi Z (47%), Generasi X (39%), dan Boomers (18%).

(LH)

Continue Reading

Techno

Kecepatan Internet Kabel dan Seluler Indonesia Nyaris yang Terendah di Dunia

Published

on

By

Kecepatan Internet Kabel dan Seluler Indonesia Nyaris yang Terendah di Dunia

Channel9.id-Jakarta. We Are Social mengumumkan peringkat kecepatan internet kabel dan internet seluler sejumlah negara. Perusahaan marketing ini mencatat bahwa Thailand menjadi juara dalam hal kecepatan internet kabel. Sementara, Uni Emirat Arab yang menjuarai kecepatan intenet seluler.

Untuk diketahui, internet kabel ialah internet yang diakses melalui sambungan kabel penyedia internet seperti First Media dan Biznet. Sedangkan, internet seluler ialah internet nirkabel yang digunakan untuk perangkat seluler dari operator seluler seperti Indosat dan Telkomsel.

Kecepatan rata-rata internet kabel Thailand mencapai 308,35 Mbps. Kecepatan ini jauh di atas rata-rata kecepatan internet kabel secara global yang mencapai 96,43 Mbps, menurut laporan ‘Digital 2021’.

Baca juga : Kominfo dan Operator Seluler Bahas Pemerataan Akses Internet

Kemudian disusul oleh Singapura, yang rata-rata kecepatan internetnya mencapai 245,32 Mbps. Lalu ada Hongkong dengan 226,83 Mbps, Romania 190,60 Mbps, dan Swiss 183,83 Mbps.

Amerika Serikat yang dikenal jauh lebih maju dari Thailand ada di peringkat ke delapan dengan rata-rata kecepatan internet 173,67 Mbps. Sementara Cina di peringkat 12 dengan kecepatan rata-rat 158,66 Mbps.

Indonesia sendiri ada di urutan ke 43 dari 46 negara yang disurvei, dengan rata-rata kecepatan Internet kabel hanya berkisar 23,32 Mbps. Di bawahnya, ada Maroko (23,00 Mbps), Kenya (20,72 Mbps), dan Nigeria (16,07 Mbps).

Kemudian, perihal kecepatan internet seluler, Uni Emirat Arab menjadi yang tercepat dengan rata-rata kecepatan mencapai 177,52 Mbps. Adapun rata-rata kecepatan internet seluler global ialah 42,70 Mbps.

Di bawah Uni Emirat Arab ada Korea Selatan dengan 169,03 Mbps dan Cina 155,89 Mbps. Lalu disusul Australia dengan 122,68 Mbps, dan Arab Saudi dengan 109,48 Mbps.

Indonesia sendiri ada di urutan ke 44 dari 46 negara yang disurvei, di mana rata-rata kecepatan internet selulernya hanya 17,26 Mbps.

Dalam laporan ‘Digital 2021’ itu, Indonesia mengungguli Chana dan India, yang kecepatan masing-masingnya mencapai 13,89 Mbps dan 12,91 Mbps.

(LH)

Continue Reading

HOT TOPIC