Politik

Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Evaluasi Mendalam Sebelum Pelonggaran PSBB

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan, pemerintah sebaiknya melakukan kajian dan evaluasi mendalam sebelum memberlakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Misalnya terkait dampaknya terhadap penurunan angka positif Covid-19.

“Sebaiknya lakukan terlebih dahulu evaluasi secara menyeluruh terhadap rencana relaksasi itu terhadap kebijakan PSBB apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penurunan angka positif Covid-19 di daerah tersebut,” katanya, Kamis (14/5).

“Apakah tingkat terputusnya mata rantai penularan Covid-19 di daerah yang menerapkan PSBB itu telah terjadi perubahan dengan cepat atau tidak,” lanjut Ace.

Politikus Golkar ini menegaskan, evaluasi juga kajian laik dilakukan. Sebab pelonggaran PSBB akan berdampak pada penanganan Covid-19 di tanah air.

Menurut Ace, pelonggaran PSBB berdampak pada dua hal. Pertama, tidak mencapai tujuan utama PSBB untuk mencegah persebaran Covid-19 di daerah yang menerapkannya.

“Kedua, kesiapan pemerintah sendiri dalam memberikan dukungan untuk menyusun dan menyediakan alat pencegahan yang sesuai dengan protokol Covid-19 yang ketat pada sektor-sektor yang mengalami relaksasi itu,” ucapnya.

Ia khawatir jika kedua hal tersebut tidak dipersiapkan pemerintah bakal dinilai tidak konsisten dalam menerapkan aturan.

“Yang berakibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan,” ungkap dia.

Pemerintah, lanjut dia, harus tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga. Jika pun harus dilakukan relaksasi, tentu berdasarkan atas evaluasi menyeluruh dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian tanpa melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

“Misalnya harus tetap physical distancing atau jaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan lain-lain,” tandasnya.

(vru)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

77  +    =  83