Connect with us

Opini

Komjen Listyo Sigit Prabowo, Institusi Polri, Indonesia Maju, dan Persatuan Nasional

Published

on

Oleh: Firman Jaya Daeli*

Channel9.id-Jakarta. Presiden RI Jokowi mengusulkan Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kepada DPR-RI. Pengusulan ini untuk mendapat Persetujuan DPR-RI sebagai dasar konstitusional bagi Presiden RI Jokowi mengangkat Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Presiden RI Jokowi menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno sebagai perwakilan resmi Presiden RI Jokowi (Pemerintah Nasional) untuk menyampaikan dan menyerahkan Surat Presiden RI perihal pengusulan ini kepada DPR-RI.

Kemudian Ketua DPR-RI Puan Maharani yang didampingi oleh para Wakil Ketua DPR-RI sebagai Pimpinan DPR-RI, menerima dan membacakan Surat Presiden RI sembari menyampaikan pernyataan resmi kelembagaan mengenai tahapan, prosedur, dan mekanisme konstitusional ketatanegaraan selanjutnya. Mensesneg RI Pratikno, juga menyampaikan pernyataan singkat, jelas, dan padat atas perihal ini.

Puncak terakhir dari tahapan, prosedur, dan mekanisme konstitusional ketatanegaraan ini, ditandai dan dimaknai dengan agenda final kenegaraan dalam bentuk protokol pemberhentian Kapolri lama dan pengangkatan Kapolri baru. Kemudian Presiden RI Jokowi mengangkat dan melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis, berdasarkan Persetujuan DPR-RI. Tahapan dan tingkatan sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengajukan sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat jenderal bintang tiga (Komjen) sebagai bakal calon Kapolri kepada Presiden RI Jokowi.

Konstitusionalitas pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan oleh Presiden RI Jokowi secara substansial dan prosedural. Presiden RI Jokowi, juga menjalankan keseluruhan substansi tahapan dan prosedur tingkatan ketatanegaraan dalam perihal pergantian Kapolri. Inilah bentuk nyata dan konsistensi komitmen ketaatan dan kepatuhan Presiden RI Jokowi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi dan berfalsafah Pancasila dalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga: Polisi Komjen Listyo Sigit Anggota Terbaik

Beberapa perwira tinggi Polri (jenderal bintang tiga) yang diajukan Kompolnas sebagai bakal calon Kapolri kepada Presiden RI Jokowi, yaitu:  Wakil Kapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono ; Kepala BNPT-RI Komjen Pol. Boy Rafli Amar; Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo ; Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto; dan Kabaharkam Polri Komjen Pol. Agus Andrianto.

Kelima bakal calon Kapolri ini adalah beberapa sosok jenderal yang berpengalaman dan berprestasi. Dan merupakan beberapa sosok bakal calon Kapolri yang tepat, sesuai, dan terbaik karena bermodalkan pada keutuhan sisi integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas. Rata-rata para bakal calon Kapolri merupakan Bhayangkara Negara, yang mantap dan matang teruji melalui berbagai jalur dan jenjang penjaringan dan penyaringan kepemimpinan satuan kerja dan satuan wilayah Polri secara profesional serta dengan ketat, jelas, dan teratur.

Saya kebetulan mengenal dekat dan bersahabat lama dengan kelima jenderal bintang tiga yang merupakan bakal calon Kapolri yang diajukan Kompolnas ini di atas. Secara khusus, saya kebetulan juga mengenal dekat dan bersahabat lama dengan Listyo Sigit Prabowo sejak menjadi Kapolsek Duren Sawit Polres Jaktim dan Kapolsek Tambora Polres Jakbar Polda Metro Jaya, dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Mantap/Senior. Persahabatan berlanjut sampai sekarang ini ketika diusulkan sebagai calon tunggal Kapolri memimpin institusi Polri. Saya berkomunikasi dan berbicara dengan Komjen listyo Sigit Prabowo, secara langsung sesaat setelah selesai Konferensi Pers pembacaan dan pernyataan resmi mengenai Pengusulan calon tunggal Kapolri dari Presiden RI Jokowi kepada DPR-RI. Saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pencalonan menjadi Kapolri.

Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah lulusan Akpol tahun 1991, kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969. Ada beberapa perwira tinggi jenderal lulusan Akpol tahun 1991, yang mengabdi di beberapa jabatan kepemimpinan satuan kerja (Pejabat Utama/PJU) Mabes Polri; dan jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri (Kapolda dan Wakil Kapolda). Sosok Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah lulusan Akpol tahun 1991, yang memecahkan rekor meraih jenderal bintang satu (Brigjen), dengan jabatan Kapolda Banten. Kemudian memecahkan rekor lagi meraih jenderal bintang dua (Irjen), dengan jabatan Kadiv Propam Polri. Lalu memecahkan rekor lagi meraih jenderal bintang tiga (Komjen), dengan jabatan Kabareskrim Polri. Dan memecahkan rekor lagi meraih jenderal bintang empat (Jenderal Penuh), dengan jabatan Kapolri.

Komjen Listyo Sigit Prabowo memiliki keahlian dengan spesialisasi kejuruan dan kemampuan reserse dan intelijen. Juga memiliki riwayat penugasan di sejumlah bidang dan satuan Polri: satuan kerja SDM; serta satuan kerja Pengawasan dan Pengamanan. Pernah beberapa kali mengabdi sebagai Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil), yaitu: Kapolsek Duren Sawit Polres Jaktim Polda Metro Jaya; Kapolsek Tambora Polres Jakbar Polda Metro Jaya; Kapolres Pati Polda Jateng; Kapolres Sukoharjo Polda Jateng; Wakil Kapolrestabes Semarang Polda Jateng;  Kapolresta Surakarta Polda Jateng; Kapolda Banten.

Pernah beberapa kali mengabdi sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker), yaitu: Kasat Intelkam Polres Jakbar Polda Metro Jaya; Direktur Reskrimum Polda Sultra; Kadiv Propam Polri; Kabareskrim Polri. Pernah beberapa kali mengabdi sebagai Staf, yaitu: lama mengabdi sebagai perwira pertama di Polres Tangerang Polda Metro Jaya; sebagai perwira menengah (AKBP) mengabdi sebagai salah seorang Kabag di Biro SDM Polda Metro Jaya, dan sebagai perwira menengah (KBP) mengabdi sebagai salah seorang Kasubdit di Dit Tipidum Bareskrim Polri.

Komjen Listyo Sigit Prabowo pernah mendapat penugasan khusus dan strategis kenegaraan yaitu saat diangkat menjadi Ajudan (ADC) Presiden RI Jokowi di masa awal periode pertama kepemimpinan Presiden RI Jokowi (2014).

Komjen Listyo Sigit Prabowo merupakan jenderal yang sudah berpengalaman dan berprestasi di berbagai medan pengabdian kenegaraan dan berbagai satuan penugasan kebhayangkaraan. Pengalaman dan prestasi ini, pada dasarnya berbasis integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas, yang mewarnai dan melekat pada kepribadian dan kepemimpinan Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Sosok yang berkarakter, bersikap, berpendirian, berkomitmen, berkepribadian, kredibel, reformis, sederhana, tenang, bersahaja, familiar, berani, tegas, teguh, cerdas, tangkas, setia, tegak lurus, arif, bijak, egaliter, solider, tidak diskriminatif, tidak meledak-ledak, tidak gaduh, tidak plin-plan, relatif pendiam, tidak terlalu mau dan tidak sering berbicara, hanya berbicara sekadarnya dan seadanya secara pokok dan hakiki, mampu membangun komunikasi politik, sosial, dan budaya dengan berbagai elemen dan kalangan eksternal Polri, tidak mau menonjolkan diri, dan sebagainya.

Institusi Polri dan kepemimpinan Komjen Listyo Sigit Prabowo sedang berhadapan dan akan menghadapi berbagai pergumulan, peluang, dan tantangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Polri juga tengah berstrategi unggul dan kompetitif, berfikir cerdas dan cemerlang, bekerja efektif dan tuntas untuk mengantisipasi, menangani, dan mengatasi sejumlah hal Membangun Indonesia Maju. Polri beserta jajaran dengan formasi sepenuhnya dan partisipasi seutuhnya, harus memastikan untuk senantiasa menjaga dan memelihara kualitas sistem keamanan nasional, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat. Polri beserta jajaran, harus memastikan untuk senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ; dan juga memastikan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 secara konstitusional mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Posisi dan peran Polri secara konstitusional, mesti diletakkan dan dibangun dalam kerangka Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dalam konteks Tujuan Nasional NKRI. Tujuan ini bertemakan dan berintikan pada : (1). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; (2). memajukan kesejahteraan umum ; (3). mencerdaskan kehidupan bangsa ; (4). melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan strategis penyelenggaraan dan agenda tehnis pelaksanaan Pembangunan Indonesia Maju, pada dasarnya berlandasi dan berorientasi pada Tujuan Nasional. Pembumian Visi, Misi, Program Pemerintah Nasional NKRI (Indonesia Maju) di bawah kepemimpinan nasional Presiden RI Jokowi, membutuhkan dukungan serius, optimum, maksimal, dan efektif. Dukungan berbagai perihal strategis sebagai prasyarat dasar dan mutlak untuk menginisiasi, mengkondisikan, dan memfasilitasi peningkatan dan percepatan Pembangunan Indonesia Maju.

Perihal kondisi dan bangunan stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat, yang dinamis dan efektif, menjadi prasyarat dasar dan mutlak ketika masyarakat dan bangsa Indonesia bergotongroyong bersama jajaran pemerintah menyelenggarakan Pembangunan Indonesia Maju. Jaminan tegas dan jelas dari Negara beserta segenap jajaran untuk memastikan bertumbuhnya kualitas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap rakyat (masyarakat/publik), menjadi penting dan mutlak dihadirkan secara otentik dan konkrit. Konstruksi dan substansi penegakan hukum yang profesional, moderen, terpercaya, adil, dan nondiskriminatif, menjadi instrumen yang menciptakan dan menumbuhkan kepercayaan umum masyarakat nasional, regional, dan internasional terhadap Polri dan NKRI.

Perspektif pemikiran dan pengharapan ini mengingatkan ulang kembali akan hakekat keberadaan institusi Polri. Kinerja terbaik dan tertinggi dari Polri beserta jajaran keanggotaan dan kepemimpinan Polri, pada gilirannya amat relevan dengan issue-issue strategis, antara lain keamanan, ketertiban, kenyamanan; perlindungan, pengayoman, pelayanan; hukum dan keadilan; dan sebagainya. Perkembangan dan pergerakan institusi Polri mengandung materi yang berdampak dan berpengaruh serius, yang memiliki relasi dengan Pembangunan Indonesia Maju. Pada titik simpul strategis inilah, posisi dan peran kepemimpinan Polri (sosok Kapolri) menjadi amat relevan, penting, dan strategis.

Sosok Komjen Listyo Sigit Prabowo, hakekat keberadaan Institusi Polri, agenda dan kebijakan Pembangunan Indonesia Maju, dan semangat perjuangan penguatan Persatuan Nasional, adalah merupakan serangkaian prinsip dan perihal tematik yang utuh dan terkait antar beberapa dimensi. Juga serangkaian hal strategis prinsipil yang memiliki relasi struktural, kultural, dan fungsional. Pergumulan, peluang, dan tantangan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, yaitu antara lain: mengorganisasikan, menggerakkan, memaksimalkan, dan mengefektifkan keseluruhan sumber daya strategis dan teknis, sumber daya manusia, berbagai relasi, dan jaringan institusional yang dimiliki Polri untuk Membangun Indonesia Maju. Juga untuk menegakkan dan memajukan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bergotongroyong, kuat, demokratis, majemuk-beragam, egaliter, toleran, adil, sejahtera, dan makmur. Konsolidasi dan aksi Polri di bawah kepemimpinan Komjen Listyo Sigit Prabowo, pada dasarnya berfungsi dan berorientasi pada penataan, penguatan, dan pembangunan konsolidasi nasional Indonesia di berbagai bidang yang strategis, berpengaruh, dan menentukan.

Konsolidasi Nasional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan refleksi dari melekatnya dan menguatnya sistem dan kelembagaan nasional. Kemudian sistem dan kelembagaan ini menyatu padu bersama dengan atmosfir Pemerintah Nasional NKRI di bawah kepemimpinan nasional Presiden RI Jokowi. Kualitas konsolidasi keamanan, konsolidasi kepartaian, konsolidasi keorganisasian, konsolidasi ketahanan, konsolidasi kelembagaan, konsolidasi kemasyarakatan, konsolidasi sosial, politik, ekonomi semakin terbangun kuat, dinamis, dan rapi. Kualitas konsolidasi ini semakin menumbuhkan dan menguatkan konsolidasi nasional. Spektrum konsolidasi nasional tambah memaknai dan menguati suasana dan atmosfir Membangun Indonesia Maju.

Presiden RI Jokowi beserta jajaran Pemerintah Nasional NKRI, membangun konsolidasi nasional secara bergotongroyong, dengan semangat Persatuan Indonesia dan Persahabatan Internasional. Perihal ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia yang berideologi dan berfalsafah Pancasila, yang Bhinneka Tunggal Ika. Institusi Polri melalui fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab bersama keanggotaan dan kepemimpinan institusi, telah berperanan membangun konsolidasi nasional dan Indonesia Maju.

Atmosfir yang baik dan positif ini, menjadi perlu dan penting untuk senantiasa dilanjutkan dan dipastikan kegunaannya dan kemanfaatannya. Posisi struktural dan profesional, serta peran fungsional dan substansial institusi dan kepemimpinan Polri menjadi relevan dalam kerangka pemikiran strategis ini dan dalam konteks pertimbangan teknis ini. Pencalonan dan pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri oleh Presiden RI Jokowi, mesti diletakkan dan difahami dalam kerangka dan konteks ini.

Saya dahulu sebagai Anggota Komisi Politik dan Hukum DPR-RI, pernah terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan Fit and Proper Test terhadap calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI. Kegiatan Parlemen Nasional (DPR-RI) ini merupakan sebuah rangkaian agenda  konstitusional, sebelum DPR-RI menyampaikan sikap pendirian resmi dan keputusan formal institusional mengenai persetujuan DPR-RI terhadap calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI: Apakah Menyetujui atau Tidak. Tingkatan bobot dan leveling strategis Persetujuan berbeda dengan Pertimbangan. Perihal Persetujuan DPR-RI lebih tinggi dibanding dari pada Pertimbangan DPR-RI, karena keduanya masing-masing berbeda konsekuensi konstitusionalnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif konstitusional Presiden RI. Terminologi substansial dan ketentuan konstitusional perihal ini, pada dasarnya memastikan bahwa penggunaan dan penerapan hak prerogatif konstitusional adalah konsekuensi logis konstitusional dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan pada sistem Presidensial. Bahwa kemudian Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri harus dengan Persetujuan DPR-RI, maka perihal ini lebih karena diletakkan dan difahami dalam kerangka dan konteks check and balances politik demokrasi konstitusional Indonesia.

Perihal ini berkaitan dengan keberadaan kelembagaan Polri sebagai institusi negara ; dan kehadiran kepemimpinan Kapolri sebagai pejabat tinggi negara yang memiliki posisi, peran, fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab yang amat strategis, berdampak, berpengaruh, dan menentukan di Indonesia (UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2000, Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait lainnya). Terminologi Persetujuan merupakan “ruang dan momentum konstitusional sebagai simbol yang melambangkan agenda pemberitahuan resmi dan penyampaian formal kenegaraan kepada rakyat Indonesia melalui mekanisme dan instrumen kelembagaan sistem demokrasi perwakilan, yaitu melalui dan kepada DPR-RI”.

Segi ketentuan konstitusi kenegaraan dan praktek tradisi ketatanegaraan Indonesia, pada dasarnya Presiden RI mengusulkan calon tunggal Kapolri ke DPR-RI (hanya seorang calon). Praktik tradisi ini karena proses konstitusional ketatanegaraan mengenai pengusulan calon Kapolri oleh Presiden RI kepada DPR-RI adalah tidak bersifat dan bukan bersifat pemilihan (selection antar sejumlah calon) serta tidak bersifat dan bukan bersifat persaingan (kompetition antar sejumlah calon). Ketentuan dan praktek ini untuk menguatkan dan menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah hak prerogatif konstitusional Presiden RI.

Segi praktek tradisi ketatanegaraan juga, DPR-RI Menyampaikan Persetujuan (Menyetujui) calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI. Hampir tidak ada ruang yang tersedia dan nyaris tidak ada titik yang tertinggal sebagai bahan argumentasi DPR-RI untuk Tidak Menyampaikan Persetujuan (Tidak Menyetujui) calon tunggal Kapolri. Meski secara formal prosedural, DPR-RI berhak menolak atau tidak menyetujui. Penerimaan dan penyampaian Persetujuan DPR-RI selain karena merupakan faktor hak prerogatif konstitusional Presiden RI, juga karena faktor dukungan optimum dan maksimal terhadap sosok calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden RI.

Sosok calon tunggal Kapolri, pada dasarnya dan biasanya memenuhi berbagai syarat-syarat dan kualifikasi yang ditentukan. Lagi pula sosok yang dicalonkan adalah simbol utama yang tertinggi dan terdepan dari sebuah institusi resmi kenegaraan, yang di dalamnya memiliki dan mengandung kata/frasa/diksi “Indonesia”, yaitu: POLRI (Kepolisian Negara Republik INDONESIA). Anatomi dan konfigurasi Parlemen Nasional (DPR-RI) berikut dengan pemetaan politik DPR-RI, pada dasarnya merupakan mitra strategis yang mendukung kebijakan, program, dan kegiatan yang baik dan positif dari Presiden RI yang mengusulkan calon tunggal Kapolri. Demikian juga dengan konteks kekinian dalam masa bakti periode kepemimpinan nasional Presiden RI Jokowi.

Ruang dan waktu konstitusional dimiliki oleh DPR-RI untuk menyampaikan Persetujuan. Ada sejumlah rangkaian kegiatan standar dalam tahapan pelaksanaan Fit and Proper Test di DPR-RI. Agenda dan konten kegiatan ini sebagai bahan masukan bagi DPR-RI ketika memutuskan menyampaikan Persetujuan (Menyetujui) calon tunggal Kapolri untuk diangkat oleh Presiden RI. Proses ketatanegaraan ini menjadi kesempatan terbaik bagi DPR-RI untuk menunjukkan dan memastikan bahwa agenda penegakan NKRI, pembangunan Indonesia Maju, dan penguatan Persatuan Nasional adalah tugas dan tanggung bersama secara bergotongrorong.

Lembaga DPR-RI menjadi garda terdepan mengajak masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab bersama mengukuhkan dan memastikan bahwa NKRI adalah sebuah Rumah Besar Kerakyatan, Kebangsaan, dan Kenegaraan Indonesia. Juga merupakan Rumah Bersama dan Milik Bersama sebagai tempat berkehidupan untuk menumbuhkan dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan yang otentik, konkrit, dan toleran.

DPR-RI dapat meniup terompet dan bisa membunyikan klakson untuk menunjukkan dan mengukuhkan “keagungan dan kebesaran” Indonesia. NKRI senantiasa dan semakin berdiri tegak dan berjalan utuh karena memiliki ideologi dan falsafah Pancasila dengan Nilai-Nilai Pancasila. Memiliki konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dengan ketentuan konstitusi yang egaliter dan nondiskriminatif. Memiliki motto dan etos semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan prinsip-prinsip kebhinnekaan (kemajemukan) dan ketunggalan (kesatuan/keutuhan/kebersamaan). Proses ketatanegaraan dan prosedur konstitusional Persetujuan DPR-RI semakin mendukung posisi dan peran DPR-RI untuk menegakkan dan mengukuhkan Persatuan Nasional dan Membangun Indonesia Maju.

Hak prerogatif konstitusional Presiden RI Jokowi mengusulkan calon tunggal Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada DPR-RI, sesungguhnya dan sejatinya melambangkan dan menyampaikan sejumlah pesan moral kenegaraan dan pernyataan kultural kebangsaan. Presiden RI Jokowi “berkomunikasi” dengan tegas dan kuat akan perihal Keindonesiaan Indonesia Maju. Presiden RI Jokowi, juga “berpesan” dengan kuat dan terang benderang akan perihal Indonesia Maju yang inklusif, responsif, akomodatif, toleran, dan nondiskriminatif terhadap kebhinnekaan, kemajemukan, keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia.

Presiden RI Jokowi sungguh-sungguh serius, berkemauan kuat, dan bertekad bulat untuk memberitahukan dan mengingatkan ulang kembali bahwa NKRI ini adalah Rumah Besar Kerakyatan, Kebangsaan, Kenegaraan; Rumah Besar Bersama sebagai Milik Bersama; Rumah Besar yang Dijaga, Dikawal, Dirawat, Diorganisasikan Bersama. Setiap warga negara Indonesia dan semua warga masyarakat Indonesia berhak dan bertanggungjawab menunaikan Tugas Pengabdian Kenegaraan. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pendekatan mayoritas dan minoritas. Tidak boleh ada pembedaan perlakuan dan perlakuan berbeda terhadap asal usul dan latar belakang kepemimpinan secara diskriminatif primordial.

Presiden RI Jokowi “berkomunikasi dan berpesan” kepada publik masyarakat nasional, regional, dan internasional bahwa Indonesia Maju mencalonkan dan mengangkat Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai warga negara Indonesia, sebagai anggota Polri, sebagai lulusan Akpol, sebagai perwira tinggi jenderal bintang tiga Polri, berhak dicalonkan dan diangkat menjadi Kapolri. Ini sama sekali jelas, tegas, dan confirm bahwa perihal ini bukan dan tidak berkaitan dengan perihal alumni angkatan tua dan muda serta NRP tua dan muda. Juga sama sekali jelas, tegas, dan confirm bahwa perihal ini bukan dan tidak berkaitan dengan perihal asal usul dan latar belakang seseorang.

Namun perihal ini adalah jelas, tegas, dan confirm berkaitan dan berintikan dengan “Bumi Indonesia sebagai Negara Pancasila”. Ini adalah kultur meritokrasi yang berbasis pada integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas. Ini adalah sistem demokrasi konstitusional Indonesia yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia untuk diangkat dan bertugas mengabdi dan memimpin.

Inilah amanah, mandat, dan kepercayaan penuh kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo. Juga merupakan pergumulan, peluang, dan tantangan serius bagi Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk menerima, menanggapi, dan menjawabnya melalui dan dengan kualitas kinerja dan kepemimpinan sebagai Kapolri.

Kebijakan strategis konstitusional berbasis Nilai-Nilai Pancasila dari Presiden RI Jokowi merupakan pelajaran yang amat bernilai dan bersifat monumental. Kebijakan ini menjadi monumen yang menorehkan tinta emas bagi perjalanan dan perkembangan institusi Polri, institusi-institusi lain, dan Indonesia. Demi untuk masa kini dan masa depan bersama. Selamat dan sukses bagi Komjen Listyo Sigit Prabowo dicalonkan dan diangkat menjadi Kapolri. Semoga senantiasa sehat dan sukses dalam menunaikan Tugas Pengabdian Kenegaraan RI.

*Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Mantan Komisi Politik & Hukum DPR-RI, Pernah Menjadi Dosen Tamu Sespimmen & Sespimti Polri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Kebijakan Kemenkeu Perburuk Gini Ratio?

Published

on

By

Oleh: Gede Sandra*

Channel9.id-Jakarta. Pengeluaran penduduk bukan berarti merupakan saving/tabungan penduduk. Masyakarat yang lebih kaya cenderung lebih menabung (dan tentu saja: spekulasi) dibandingkan masyarakat yang kurang kaya. Selain memang kelompok mayoritas terbawah ini tak memiliki apapun untuk ditabung.

Artinya indeks gini pengeluaran tidak benar-benar mencerminkan ketimpangan. Seharusnya yang benar adalah indeks gini pendapatan. Walaupun memang lebih sulit untuk menghitungnya, karena melibatkan institusi pajak dan bea cukai (belakangan terbukti keduanya bermasalah fraud/hukum).

Namun ternyata, dalam indeks Gini pengeluaran saja, yang moderat, tetap terjadi peningkatan ketimpangan.

“Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio per September 2020, yaitu 0,385. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,005 poin dibandingkan September 2019 yang sebesar 0,380.” (sumber: INews.id)

Kemungkinan terjadi kesalahan dalam kebijakan perpajakan dan spending pemerintah, yang mengakibatkan pengeluaran masyarakat semakin timpang. Ada kalangan masyarakat yang seharusnya mendapatkan lebih, namun malah dialokasikan ke kalangan masyarakat yang sudah berlebih.

Pemerintah mengklaim telah melakukan segala sesuatunya dengan pruden, mengklaim lebih mengutakan ekonomi kecil dan korban PHK dalam kebijakan, tapi fakta BPS tidak demikian. Nyata telah terjadi kenaikan ketimpangan yang diukur Gini Ratio.

Masyarakat yang lebih mampu, saat menerima berbagai subsidi pajak (setelah tahun-tahun sebelumnya mendapatkan tax amnesty) lebih baik menginvestasikan kembali kepada pasar saham , membeli emas, atau bahkan membeli bond/surat utang negara.

Sementara apa yang didapat oleh masyarakat yang kurang mampu? Dari kartu pra kerja hingga bansos mereka pun dikorupsi. Rakyat kecil hanya dapat ampas. Tapi memang untuk rakyat besar, mereka yang dapat dagingnya. UU Minerba dan Omnibus Law adalah daging itu.

Pasar saham rally, investasi hasil dari subsidi pajak negara telah mengangkat indeks IHSG ke level di atas 6000-an lagi setelah jatuh sangat dalam sewaktu Pandemi. Hanya saja apa artinya pasar saham yang membaik tapi ketimpangan meningkat? Toh indeks Gini Ratio kita tetap saja memburuk.

Kemudian masalah berikutnya adalah pasar seperti menghukum ekonomi Indonesia. Saat ini suku bunga atau imbal hasil/yield surat utang Indonesia sangat tinggi. Saking tingginya hingga beberapa persen di atas suku bunga deposito. Infonya, dana perbankan tersedot sepertiga setiap pemerintah terbitkan surat utang.

Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan “crowding out effect”. Ekonomi melambat justru karena kebijakan fiskal pemerintah sendiri.

Subsidi pajak dan berbagai insentif dari pemerintah digunakan oleh kalangan masyarakat menengah atas untuk membeli surat utang negara yang berbunga ketinggian. Mereka berpikir dengan logika ekonomi yang sangat sederhana, daripada uang mereka hanya diam di deposito 4%, lebih baik dikeluarkan untuk membeli surat utang negara yang bunganya 6%. Apalagi resiko ditanggung sebesar-besarnya oleh Negara. Sangat aman.

Akibatnya pertumbuhan kredit terkontraksi menjadi minus 1,7% pada November 2020 dan kembali minus 2.7 persen  pada bulan Desember 2020. Inilah tragedi dalam ekonomi.

Karena kebijakan pemerintah sendiri, telah terjadi ketimpangan dalam keseimbangan makro ekonomi antara moneter dan fiskal, yang menyebabkan terjadinya “crowding out effect”. Pada saat suku bunga perbankan sudah sangat rendah, Bank Indonesia sudah susah payah menurunkan suku bunga acuannya, tapi suku bunga surat utang pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tetap tinggi. Ada insentif dari pemerintah yang meneybabkan dana kelompok masyarakat menengah atas  mengejar posisi paling aman, membeli surat utang negara. Sehingga perbankan menjadi kesulitan mencairkan dana untuk membangun perekonomian meskipun otoritas moneter sudah berusaha turunkan bunga acuan mereka.

Karena ekonomi mandeg akibat pertumbuhan kredit minus, penerimaan perpajakan pun pasti anjlok. Menurut ekonom Faisal Basri, pendapatan perpajakan yang diukur tax ratio berada pada posisi terendah tahun 2020, terburuk dalam 50 tahun terakhir.

*Analis Ekonomi

Continue Reading

Opini

Memahami Debt Service Ratio Utang Pemerintah

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Dalam rangka menyiapkan materi kuliah daring pengantar ekonomi Indonesia sesi ke-100, penulis mencari bahan tambahan melalui internet, pada beberapa hari lalu. Tema kuliahnya adalah tentang Debt Service Ratio (DSR). DSR utang luar negeri (ULN) Indonesia dan DSR utang pemerintah. Salah satu bahan yang diperoleh adalah berita tentang paparan Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, dalam webinar Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tentang Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah, tanggal 23 Februari.

Ada informasi tentang DSR utang pemerintah dalam berita itu yang kebetulan berbeda jauh besarannya dengan materi kuliah yang sedang dipersiapkan. Khawatir jurnalis kurang presisi dalam mewartakannya, penulis mencari rekaman acara dimaksud di youtube, untuk mencermatinya sendiri. Ternyata memang ada salah satu slide tentang DSR to income, yang berupa grafik dan sedikit penjelasan verbal pada menit ke 14.

Grafik hanya menyajikan besaran DSR dalam persentase, tidak ada besaran nilai yang dipakai untuk menghasilkannya. Juga tak ada penjelasan secara lisan (dalam rekaman) tentang apa acuan angka pembilang dan penyebutnya. Dari narasi lisan dan urutan slide, pesan yang ditangkap penulis adalah tentang masih cukupnya kemampuan membayar beban utang dan cukup aman. Peningkatan risiko pada tahun 2020 disebabkan karena dampak pandemi.

Terlepas dari peningkatannya yang disebabkan oleh pandemi, grafik tersebut menyajikan besaran DSR pada tahun 2020 sebesar 23,8%. Padahal, perhitungan DSR yang penulis lakukan berdasar definisi yang lazim telah mencapai 46,42%. Bahkan, paparan Prastowo sendiri telah menyajikan data mentah serupa pada salah satu slide, berupa perkembangan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pemerintah.

Paparan Prastowo yang berkop Kementerian Keuangan itu tampaknya memiliki definisi atau rumus yang berbeda dari yang umum dikenal tentang DSR utang pemerintah. Menimbulkan pertanyaan tentang apa definisinya, berdasar rujukan apa, dan apakah rutin dihitung dan dipublikasi oleh Kementerian Keuangan. Pertanyaan lebih teoritis, apa kegunaan dari DSR semacam itu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengartikan rasio debt service sebagai rasio belanja bunga dan pembayaran cicilan pokok utang terhadap penerimaan (Laporan hasil pemeriksaan Nomor 19e/LHP/XV/06/2020, tanggal 15 Juni 2020). Dengan definisi itu, BPK menyajikannya berupa grafik tentang besaran DSR dari Utang Pemerintah tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Tampak bahwa DSR pada tahun 2018 sebesar 39,06%, dan pada tahun 2019 sebesar 38,31%. (halaman 25)

BPK mengatakan DSR mengalami peningkatan sepanjang Tahun 2013-2018, dan pada 2018 telah melampaui batas yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF), yang sebesar 25-35%. Namun belum melampaui batas atas yang direkomendasikan International Debt Relief (IDR), yang sebesar 28-63%. BPK menilai hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak sebesar peningkatan pembayaran cicilan pokok dan bunga setiap tahunnya.

Sebelum sampai kepada besaran DSR dan indikator lainnya, BPK menjelaskan arti penting indikator utang pada bagian awal laporannya agar menjadi perhatian khusus. Dikatakan bahwa dalam menjaga kesinambungan fiskal, unsur penting yang harus diperhatikan adalah terjaganya kesanggupan melunasi utang (solvabilitas). Hal tersebut sejalan dengan definisi kesinambungan fiskal yang terkait dengan kemampuan menjaga tingkat layanan dan kebijakan fiskal tanpa perubahan signifikan dan mampu melunasi utang di masa depan. (halaman 12)

Definisi DSR utang pemerintah yang serupa BPK tadi dipakai pula oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Secara cukup jelas disajikan dalam dokumennya “Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang atau Long Term Fiscal Sustainability (LTFS)” yang dipublikasikan pada tahun 2019. LTFS ini menjadi salah satu bahan utama yang direviu oleh BPK, yang disinggung di atas.

LTFS antara lain menjelaskan tentang upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal, yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengendalikan tingkat kerentanan (vulnerability) dalam batas toleransi. LTFS menyebut beberapa hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengendalikan kerentanan fiskal. Yang disebut pertama adalah Debt Service Ratio to Revenue.

Dijelaskan, indikator tersebut esensinya untuk mengukur seberapa besar kapasitas pendapatan negara dalam memenuhi pembayaran utang, baik cicilan pokok maupun bunganya. Semakin besar ratio utangnya mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal semakin kecil, yang artinya tingkat kerentanan fiskal semakin meningkat, dan sebaliknya semakin kecil ratio bermakna semakin kecil pula risiko atau tingkat kerentanan fiskal. (halaman 41-42)

Reviu BPK dan LTFS BKF Kemenkeu sama-sama merujuk pada standar dari International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Dalam hal ini dari International Standard Supreme Audit Institution (ISSAI) 5441.

DSR utang pemerintah dalam ISSAI 5441 menjadi salah satu bahasan pada bagian 2 tentang Vulnerability Indicators. Disajikan pula batas yang direkomendasikan oleh IDR dan IMF. Rekomendasi tidak hanya tentang Debt Service to income, namun ada beberapa indikator lainnya. Diantaranya:  Debt present value to income, Interest to income, dan debt to income.

Kembali pada soalan awal tulisan yaitu paparan Prastowo memakai kop kementerian keuangan dan disampaikan pada webinar resmi Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Perbedaan angka yang sangat signifikan itu membutuhkan penjelasan. Kebetulan, kepala KSP dalam pengantarnya mempersilakan masyarakat untuk bertanya dan memberi masukan. Meski tak sempat mengikuti langsung, penulis sekadar bertanya lewat twitter dan tulisan ini. Ini sama sekali bukan kritik, hanya pertanyaan saja.

Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri*

Continue Reading

Opini

Persepsi Sesat Tentang Perpres No. 10 Tahun 2021

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Trending topik yang menghebohkan jagad media di Indonesia dalam beberapa hari ini adalah tentang Perpres No.10 Tahun 2021 yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021 lalu, Dan akan efektif berlaku pada tanggal 4 Maret 2021.

Apa dan bagaimana sebenarnya Perpres No.10 Tahun 2021 itu, sehingga melahirkan opini Pro dan Kontra di masyarakat ?

Perpres No.10 tahun 2021 itu sebenarnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang “BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL”.

Perpres tersebut sebagai turunan dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka untuk mendorong Investasi, maka ditindaklanjuti dengan Perpres ini.

Dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini, dari 515 bidang usaha yang tertutup berdasarkan Perpres No.44 Tahun 2016, tersisa enam bidang saja yang tetap ditutup, yaitu:

1. Budi daya/Industri narkoba
2. Segala bentuk perjudian
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix/CITES
4. Pengambilan / Pemanfaatan koral alam
5. Industri senjata kimia
6. Industri bahan kimia perusak ozon

Persespi Sesat

Banyaknya bidang usaha yang diatur dalam Perpres ini, sebenarnya untuk mendorong Investasi dalam upaya mengatasi kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia selama kurun waktu tahun 2020 lalu sebagai dampak Pandemi Covid yang melanda di seluruh dunia.

Jika upaya ini berhasil dilakukan Pemerintah, maka kita dapat berharap dalam pertumbuhan ekonomi kwartal pertama tahun 2021 nanti, tidak lagi terjadi kontraksi ekonomi seperti di kwartal ketiga tahun lalu yang mencapai minus 2,9 persen.

Hanya saja memang dari banyaknya bidang usaha yang diatur tersebut, terdapat pengaturan tentang penjualan minuman berakohol untuk wilayah dan tempat tertentu sebagaimana terdapat dalam lampiran III dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini.

Karena itulah dari kelompok yang kontra Perpres ini menyebutnya “Perpres Miras”. Sehingga dampaknya adalah, upaya mengatur dan mendorong investasi di banyak bidang lainnya, seolah terkubur oleh opini yang berkembang bahwa perpres ini adalah dan hanyalah “Perpres Miras”.

Kalau kita sempat membaca dengan seksama, sebenarnya dalam Perpres ini, juga mengatur tentang penjualan minuman beralkohol, sebagaimana seperti kalau kita lihat PP No.74 Tahun 2013 yang lalu.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol dalam Perpres No.10 Tahun 2021, adalah sebabai berikut :

1. Pelaku usaha hanya bisa berinvestasi di empat daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

2. Pelaku usaha juga harus memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

3. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.

5. Memiliki jaringan distribusi dan tempat khusus.

Target Pasar Minuman Beralkohol

Kalau melihat daerah yang dapat diperkenankan untuk investasi minuman beralkohol tersebut, adalah daerah-daerah Wisata yang banyak dikunjungi oleh para touris manca negara, yang karena kondisi alam dan sosial di negara mereka memperbolehkan minuman beralkohol, maka kebjakan tersebut tentunya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan asing ini, bukan dilihat hal lainnya.

Upaya ini dilakukan sebagai satu kesatuan dalam gerak upaya mendorong roda perekonomian dari sisi pariwisata, yang sebetulnya dalam PP.74 tahun 2013 tentang minuman berakohol juga sudah diatur.  Jadi bukan hal baru ada pengaturan minuman beralkohol di Perpres No.10 tahun 2021 ini, yang kemudian menjadikan seolah-olah para elit politik kaget.

Respon Yang Ideal

Melihat opini yang berkembang, sudah seharusnya Pemerintah merespon dengan baik dinamika yang terjadi di masyarakat, dengan melakukan penjelasan secara utuh dan komprehensif, serta pemberian penjelasan disertai dengan membuka ruang dialog publik yang luas, sehingga tidak perlu terjadi kegaduhan yang kontra produktif hingga menyita energi anak bangsa yang semestinya untuk mendorong investasi di bidang lainnya yang diatur dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini. Malah terjebak dalam retorika semu tentang suatu keadaan.

Begitu juga kita berharap kepada semua tokoh masyarakat, para elit politik dan tokoh publik lainnya, dan tentunya peran Pers juga dapat memberikan penjelasan yang objektif dan sebagaimana sebenarnya isi Perpres No.10 tahun 2021 yang mereka pahami.

Jadi ketika para elit yang mungkin sebenarnya sangat paham esensi Perpres ini, namun tetap berteriak “Cabut” Perpres tersebut, sangatlah disayangkan. Sebab mengeluarkan pernyataan dari sudut yang sempit, tentu tidaklah membantu mendorong edukasi literasi pada masyarakat.

Penulis: Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

 

Continue Reading

HOT TOPIC