Channel9.id-Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, berkembangnya politik identitas di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir membuat intoleransi kian mengemuka. Selanjutnya, intoleransi bisa menjadi persoalan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang disoroti secara internasional.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, politik identitas mencuat ketika Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. “Menguatnya politik identitas setelah Pilkada 2017 bisa menurunkan kualitas kebijakan publik menjadi sarat kepentingan tertentu,” kata Beka Ulung, di Jakarta, Rabu (7/8).
Beka melanjutkan, kualitas kebijakan publik yang memburuk imbas dari politik identitas yang menghadapkan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. “Akibatnya kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh desakan massa daripada pertimbanngan objektif,” imbuh Beka.
Selain itu, belakangan ini intoleransi lebih banyak dilakukan oleh pejabat negara dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif.
Kebijakan dari kepala daerah yang dinilai diskriminatif itu, lanjutnya, diterapkan lewat peratuan daerah (perda) dan keputusan kepala daerah.
