Nasional
Komnas HAM Sikapi Perpres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Channel9.id – Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyebut bahwa pemerintahan Joko Widodo sedang menyiapkan Satu Unit Kerja Presiden untuk menyelesaikan Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat (UKP-PPHB) di masa lalu.
Wakil Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) yang dibuat Kemenkumham tentang unit itu pun sudah beredar. Sayangnya, kata dia, Perpres tersebut dinilai masih belum bisa menjawab tentang keadilan HAM di masa lalu.
“Saya sudah membaca draft Perpres tersebut dan dirasa belum memadai. Atau belum terlalu menjawab tentang keadilan HAM di masa lalu itu,” ujar Amirudin dalam webinar bertema ‘Meretas Jalan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat’, Rabu (21/4).
Amiruddin kemudian mengutip 2 pasal Perpres yang beredar tersebut. Pasal 3 berbunyi “UKP-PPHB melaksanakan penanganan atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM. Sedangkan pasal 4 berbunyi “Penetapan status korban, jumlah dan jenis kebutuhan/bantuan dalam rangka pemulihan korban dapat dilakukan berdasarkan data hasil verifikasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Baca juga: Pemerintah dan Komnas HAM Bahas Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Amiruddin menilai, dari bunyi Perpres tersebut tidak jelas bagaimana metodenya untuk mengungkap kebenaran. Oleh karena itu, menurutnya, Perpres perlu ada perombakan yang luar biasa. Karena Perpes itu sudah melampaui undang-undang.
“Dokumen Komnas HAM adalah dokumen tindak pidana yang hanya bisa diselesaikan oleh otoritas dalam konteks hukum pidana. Unit tersebut bukan dalam konteks penanganan kerja sistem kita. Kedua, yang sudah diverifikasi LPSK untuk apa lagi unit itu. Karena LPSK sudah memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dalam rangka memberikan bantuan bukan menyelesaikan pelanggaran HAM,” jelas Amiruddin.
“Saran saya LPSK dikasih saja anggarannya lebih besar sehingga bisa memberikan bantuan psikososial dan Kesehatan kepada korban sambal menunggu proses penyelesaian berdasarkan uu yang ada,” sambungnya.
Amiruddin berharap ke depan agar penuntasan pelanggaran HAM berat mesti memastikan prinsip-prinsip yang jelas tentang HAM sehingga bisa diterima banyak pihak. Diantaranya: 1. non diskriminasi, 2. cepat, tepat sasaran, dan efektif, 3. Persamaan dan akses yang efektif terhadap keadilan, 4. Pendampingan terhadap korban, 5. Akses informasi terhadap korban, 6.Pemulihan korban secara menyeluruh, 7. Pemulihan hak korban bukan bagian dari impunitas, 8. Pemulihan hak korban merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara serta hak bagi korban, 9. Perlindungan terhadap hak korban.
“Korban hak asasi manusia bukan menuntut perhatian, belas kasihan seperti orang menunggu antrian sembako. Tapi intinya menunggu dua hal, yakni mengapa peristiwa itu terjadi pada dirinya. Dalam hal itu juga ada kesalahan di masa lalu. Sehingga langkah-langkah itu menjawab apa yang diperlukan dalam menyelesaikan masa lalu itu,” jelasnya.
Diketahui, konsensus nasional dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu diambil dua jalan, yakni Pengadilan HAM dan atau Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi.
IG
Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 4.295, pada Senin (17/05). Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di tanah air berjumlah 1.744.045, sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.
Tercatat penambahan 212 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 total berjumlah 48.305.
Baca juga: Pascalibur Learan Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat
Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 5.754 orang. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan penambahan tersebut, jumlah penderita yang sembuh mencapai 1.6606.811 orang.
Jawa Barat menjadi masih menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 setelah menambah 1.361 kasus. Sementara itu, Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan menambah 673 kasus. Sementara itu, DKI Jakarta di posisi tiga dengan penambahan kasus sebanyak 421.
Channel9.id-Banjarbaru. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ke-72, di Taman Makam Pahlawan Nasional H. Hasan Basry, Senin (17/5).
Suasana Peringatan HUT Proklamasi Gubernur Tentara ke 72 berlangsung dengan khidmat. Upacara yang dimulai dengan pembacaan Proklamasi oleh Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA. Tampak terlihat veteran pejuang kemerdekaan Kalimantan Selatan serta beberapa komunitas sepeda onthel lengkap dengan atribut perjuangan, membuat suasana upacara semakin khidmat.
Supian HK mengatakan semangat juang yang diperlihatkan oleh Brigjend TNI (Purn.) Hasan Basry harus diwarisi oleh para pemuda saat ini.
“Pemuda-pemudi Banua saat ini harus bahu membahu melanjutkan perjuangan pejuang-pejuang yang telah gugur membela tanah air kita,” jelasnya.
Diakhir kegiatan, Supian HK juga menyempatkan diri mendoakan mendiang Brigjend. Hasan Basry. Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon oleh Ketua DPRD Supian, HK bersama Pj. Gubernur Safrizal ZA di kawasan makam Pahlawan.
Channel9.id-Jakarta. Pemerintah akan membuka pendaftaran calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 31 Mei mendatang. Pendaftaran CPNS 2021 ini akan dilakukan beriringan dengan beriringan dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Adapun jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2021 ini tercatat sebanyak 1.275.387 orang dalam penerimaan CPNS 2021.
Merujuk pada seleksi CPNS 2019 seperti dilansir dari laman sscn.bkn.go.id, batas usia pelamar CPNS Tahun 2019 saat mendaftar adalah minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
Dosen, Peneliti, dan Perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019.
Baca juga: Pendaftaran CPNS Dibuka 11-24 November, Ini yang Perlu Dipersiapkan Pelamar
Selanjutnya, pelamar CPNS juga tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
Pelamar juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian atau pegawai swasta.
Selain itu, calon pelamar juga tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, serta Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Proses pendaftaran akan dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN). Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan animo peserta yang begitu banyak di tahun lalu.
Portal tersebut akan mempermudah peserta dalam melakukan proses pendaftaran secara terpusat melalui laman SSCASN, sscasn.go.id, yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, BKN telah meningkatkan fitur teknologi dalam SSCASN, di mana peserta seleksi ASN sudah tidak perlu lagi mengunggah sejumlah dokumen, seperti ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada saat melakukan pendaftaran.
Merujuk pada penerimaan CPNS 2019 peserta seleksi masih harus menyiapkan beberapa dokumen utama. Ini diantaranya scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK), pas Foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamar. Dokumen yang perlu disiapkan pelamar tersebut kemudian diunggah ke dalam portal SSCASN.
Sedangkan pada seleksi CPNS tahun ini, akan berbeda karena adanya peningkatan fitur dalam layanan SSCASN tersebut.
“Portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kemdikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi Perguruan Tinggi di Kementerian Ristekdikti,” jelas Bima.
IG
Warga Inggris Rayakan Kebebasan Setelah Lockdown Berakhir
Kontestan Myanmar Suarakan Negaranya di Ajang Miss Universe
Bukan Lagi Terperiksa, Polri Secara Resmi Menahan Munarman
Kasus Covid-19 Bertambah 4.295, Jabar Masih Tertinggi
Rizieq Shihab Dituntut 10 Bulan Penjara
APBN Tekor, Tetapi Dana Berlebih
Kredit Usaha Mikro di Bank Umum Turun Signifikan
Reshuffle Kabinet, Soliditas Transisi dan Sayonara Generasi X
Akan di Bawah 5%, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021
Tersangka Penista Agama Jozeph Paul Zhang Sudah Keluar dari Jerman
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Masuk Jabodetabek Belum Terjadi
Dubes RI untuk Jepang Gelar Halalbihalal Virtual
Kakorlantas Sebut Jumlah Pemudik Lebaran Turun Drastis
Suharso: Makna Muhasabah Ramadhan, Evaluasi Pembangunan
Seorang Warga Kediri Tewas Terkena Ledakan Petasan, Satu Orang Jadi Tersangka
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Salat Idulfitri di Halaman Istana Kepresidenan Bogor
