Channel9.id-Surabaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 118 laporan dari masyarakat terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) sejak aplikasi Jaga Bansos diluncurkan 29 Mei 2020.
Laporan tersebut ditujukan kepada 78 pemerintah daerah yang terdiri dari tujuh pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Jatim menjadi salah satu instansi yang paling banyak dilaporkan ke KPK terkait penyaluran Bansos yaitu sebanyak lima laporan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DRPD Jatim, Daniel Rohi meminta agar Pemprov Jatim melakukan pemutakhiran data agar distribusi Bansos lebih merata dan tepat sasaran.
“Gugus Tugas harus bekerja keras memastikan semua masyarakat yang terdampak sudah terdata sehingga bantuan bisa terdistribusi tepat guna dan tepat sasaran,” kata Daniel Rohi, Kamis (11/6/2020).
Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini, ketepatan sasaran dalam menyalurkan Bansos sangat krusial agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan saling tuding serta saling menyalahkan.
Daniel juga meminta Pemprov Jatim mulai memperhatikan stimulus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seiring dimulainya era New Normal Life atau Tatanan Hidup Baru.
“Karena ini sudah memasuki new normal tolong pikirkan insentif untuk pelaku UMKM supaya mereka bisa memulai lagi usahanya. UMKM perlu suntikan dana awal, dan perlu dibantu sesuai proporsi yang mereka miliki,” lanjut Daniel.
Legislator asal Dapil Malang Raya ini menilai Pemprov Jatim harus mempercepat langkah pemulihan ekonomi untuk UMKM dengan memaksimalkan anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 454 Miliar.
“Jangan sampai UMKM kita terlambat bangkit di saat sektor yang lain sudah berjalan. Era New Normal Life ini adalah momentum untuk UMKM untuk bangkit karena semua sektor bisa dikatakan memulai lagi dari nol,” pungkasnya.
