Channel9.id-Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya telah melakukan penyidikan adanya dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta pada 2019.
Saat ini, kata dia, lembaga antirasuah sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kurupsi dari pengadaan tanah tersebut.
“Sekarang kita sedang mengumpulkan keterangan saksi dan bukti tentang peristiwa tindak pidana korupsi di BUMD di Jakarta,” ujar Firli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/3).
Baca juga: BI Turunkan Uang Muka Pembelian Kendaraan Nol Persen
Firli memastikan ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah tersebut. Namun saat ini KPK terlebih dahulu melakukan proses pengumpulan barang bukti dan saksi-saksi. “Perkara korupsi pasti akan menemukan tersangka sesungguhnya. Nanti kita akan beritahu setelah lengkap,” katanya.
Sebelumnya KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga digelembungkan (mark up), salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga anti rasuah telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA), selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.
Indikasi kerugian negara sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total sembilan kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.
IG
