Channel9.id-Surabaya. Terkait kasus jual beli jabatan kepala desa (Kades)yang menyeret Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin (HA).
Selain Bupati Probolinggo dan suami yang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun Dari puluhan tersangka itu, lembaga antirasuah baru melakukan penahanan terhadap lima orang.
Baca juga: Tertangkap OTT, Bupati Probolinggo Tiba di Gedung KPK
Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta menjelaskan, saat ini 17 orang tersangka lainnya masih berada di rumahnya masing-masing. Ia memastikan bahwa para tersangka tidak akan kabur dari proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK.
“Ini 22 tersangka, sementara ditahan lima, yang lain kemana, yang penting masih di rumahnya,” kata Alex.
Polisi dari Polres Probolinggo mengaku siap membantu KPK jika sewaktu-waktu dibutuhkan. “Kami belum ada perintah dari pihak KPK dan siap membantu untuk mengamankan 12 tersangka, ini nunggu perintah,” tegas Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi, Selasa (31/8/21).
Diketahui dalam kasus ini Bupati dan suaminya ditetapkan sebagai pihak penerima suap bersama Camat Krejengan Doddy Kurniawan (DK) dan Camat Paiton Muhamad Ridwan (MR).
5 Orang resmi ditahan KPK, yakni: Hasan Aminuddin (Anggota DPR RI) ditahan di Rutan KPK Kavling C1, Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Muhammad Ridwan (Camat Paiton) ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, SO ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Sedangkan 17 ASN yang terlibat kasus jual beli jabatan PJ Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo diharapkan juga mengikuti proses hukum lanjutan secara kooperatif. Dari 17 orang itu 12 ASN yang memberi suap untuk menjabat PJ Kades di wilayah Kecamatan Krejengan untuk menyerahkan diri.
Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi, mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan, Bupati Probolinggo dan suaminya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
