Connect with us

Hukum

KPK Tuntut Bupati Nonaktif Muara Enim Lima Tahun Penjara

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati nonaktif Muara Enim Juarsah lima tahun penjara dan subsider enam bulan kurungan, dalam kasus gratifikasi pembangunan 16 proyek jalan. JPU KPK, Ricky Benindo Magnas menyebut Juarsah menerima fee sebesar Rp4 miliar dari proyek tahun 2018.

“Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan vonis lima tahun penjara karena pelanggaran Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Ricky di Pengadilan Tipikor Palembang, Jumat (8/10).

Menurut jaksa, uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi sampai pencalonanan anak dan istrinya sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan dan Palembang. Tuntutan itu karena tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta selama tidak jujur dan tidak mengakui kesalahan.

“Hal yang meringankan belum pernah dihukum,” kata dia.

Baca juga: Tertangkap OTT, KPK Amankan Bupati Muara Enim 

JPU juga menuntut membayar denda Rp300 juta dan denda berupa uang pengganti sebanyak Rp4 miliar. Jika tidak dibayar, aset akan diganti untuk mengganti uang pengganti dan jika tidak mencukupi maka penggantian pidana penjara selama satu tahun.

Usai persidangan Juarsah tidak mempermasalahkan tuntutan jaksa. Pihaknya akan menyiapkan pembelaan pada persidangan selanjutnya. Dirinya tetap menyangkal terlibat dalam lingkaran korupsi fee proyek pengerjaan jalan yang sudah menjerat banyak pejabat teras Pemkab dan anngota DPRD Muara Enim.

“Tidak masalah, soalnya di sidang tidak seperti itu. Di sidang tidak ada satupun bukti saya menerima. Saya tetap berkomitmen tidak ada gratifikasi,” ujar Juarsah.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Sebagai Tersangka

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa. Anak mantan gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin itu dicokok KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (15/10) lalu.

“Dari kegiatan ini, tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) Rp 1,5 miliar,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu (16/10).

Operasi senyap itu dilakukan setelah KPK menerima informasi akan adanya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara. Uang tersebut akan diberikan dari tersangka Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy (SUH) kepada Dodi Reza Alex Noerdin.

Uang tersebut diberikan Suhandy melalui Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori (HM) dan Kabid Sumber Daya Air (SDA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari (EU).

Suhandy kemudian melakukan transfer dari rekening perusahaannya ke rekening bank milik salah satu keluarga Eddi. Anggota keluarga tersebut lantas melakukan tarik tunai untuk kemudian diserahkan kepada Eddi.

Eddi selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Herman untuk diberikan kepada Dodi Reza Alex Noerdin. KPK kemudian mengamankan Herman di salah satu tempat ibadah di Kabupaten Musi Banyuasin dan ditemukan uang Rp 270 juta dengan dibungkus kantong plastik.

Alexander mengatakan, tim selanjutnya mengamankan Eddi dan Suhandy serta pihak terkait lainnya. Dia melanjutkan, mereka kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan.

Tim KPK kemudian juga mengamankan Dodi Reza Alex Noerdin di Jakarta. Dodi ditangkap di salah satu lobi hotel di Jakarta dan selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.

KPK mengamankan enam orang dalam operasi senyap tersebut. Selain Dodi, Herman, Eddi dan Suhandi, lembaga antirasuah itu juga mengamankan Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, IF; Ajudan Bupati, MRD; Staf Ahli Bupati, BRZ dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, AF.

Dari keenam orang tersebut, KPK lantas menetapkan empat tersangka yakni Dodi Reza Alex, Herman Mayori, Eddi Umari dan Suhandy. Dalam perkara ini, Dodi diyakini menerima suap Rp 2,6 miliar dari empat proyek yang dimenangkan tersangka Suhandy.

“Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH dari empat proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar,” kata Alexander lagi.

Atas perbuatannya, tersangka Suhandy sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan tersangka Dodi, Herman dan Eddi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

IG

Continue Reading

Hukum

Polisi Tangkap Direktur BSTV Bondowoso Terkait Berita Hoaks

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, direktur televisi swasta lokal di Jawa Timur yang ditangkap terkait penyebaran berita hoaks dan SARA bernama Arief Zainurrohman (AZ). AZ adalah Direktur BSTV Bondowoso.

“AZ ini adalah direktur salah satu PT di Jawa Timur, PT media televisi di Jawa Timur,” kata Yusri, Jumat 15 Oktober 2021.

Namun, Yusri menegaskan, AZ ditangkap terkait postingannya di channel akun YouTube Aktual TV. AZ tidak menyebarkan berita hoaks di PT perusahaan televisinya.

“Dia adalah direktur, tapi bedakan konteks pidana di sini beda dengan konteks medianya dia. Karena yang dia sampaikan konteks yang dia sampaikan berita bohong ini bukan melalui PT perusahaan televisi, tapi ada konten yang dia buat di salah satu YouTube,” katanya.

Baca juga: IJTI Ungkap Sosok Direktur TV Swasta Lokal yang Ditangkap Polisi

Yusri menambahkan, Aktual TV yang dioperasikan AZ tidak terdaftar di Dewan Pers. Selain AZ, polisi juga mengamankan M dan AF.

“M, ini adalah pengelola channel yang melakukan editing, mengupload dan konten kreator Aktual TV ini. Sedangkan AF itu pengisi suara,” ujar Yusri.

Saat ini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap ketiganya itu.

HY

Continue Reading

Hot Topic

KPK Panggil Ketua DPD Nasdem Probolonggi Terkait Kasus Suap

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua DPD Nasdem Probolinggo, Achmad Rifa`i alias Haji Rifa`i.

Haji Rifa`i diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Puput Tantriana Sari (PTS), selaku Bupati Probolinggo.

“Hari ini (15/10) pemeriksaan saksi TPK terkait seleksi jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, dugaan gratifikasi dan TPPU untuk tersangka PTS,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Jumat (15/10).

Baca juga: Tertangkap OTT, Bupati Probolinggo Tiba di Gedung KPK 

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota nonaktif DPR Hasan Aminuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sebelumnya, Puput dan Hasan merupakan tersangka dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

“Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) dan tersangka HA (Hasan Aminuddin) dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan gratifikasi dan TPPU,” ujar Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (12/10).

IG

Continue Reading

HOT TOPIC