Connect with us

Nasional

KPU Akan Siapkan Bilik Bagi Pemilih Pilkada Bersuhu di Atas 37,3 Derajat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membuatkan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat celcius atau lebih, saat pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Komisioner KPU, Ilham Saputra, menyatakan sudah mensimulasikan rencana tata cara pemilihan di tengah masa pandemi.

“Setiap orang akan diukur suhu tubuh jika melebihi 37,3 kita siapkan bilik khusus. Protokol ini sudah kami coba untuk menghindari atau meniadakan COVID-19 pasca Pilkada,” kata Ilham dalam sebuah webinar, Selasa (29/09).

Baca juga: Bawaslu Akui Pilkada di Masa Pandemi Covid Tidak Mudah 

Ilham mendetail tata cara pencoblosan di tengah pandemi. Pertama, KPU sudah mengatur jadwal pencoblosan bagi pemilih secara berkelompok. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pencoblosan di jam tertentu.

“Orang datang itu peak season jam 10 jam 11. Nah kita berharap semua datang patuh tapi datang sesuai pukul yang tertera di kertas C6. Datang jam berapa sehingga tidak muncul kerumunan,” terang Ilham.

Kemudian, di awal masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) panitia telah menyiapkan portal cuci tangan dan pengukuran suhu tubuh. Adapun setiap kegiatan akan diberikan jarak antre satu meter. Rencananya, panitia akan menyiapkan sarung tangan dan masker di TPS.

“Tapi masih kita formulasikan apakah sarung tangan plastik atau sarung tangan karet. Kita juga masih formulasikan soal masker bagi yang bawa dari rumah atau kita sediakan,” terang dia.

Selain masker dan sarung tangan, KPU, kata Ilham, juga masih menggodok sistem pencoblosan bagi disabilitas. Sebagai contoh tuna netra harus menggunakan huruf braille dalam memilih.

“Tunanetra formulanya kita cari. Alat coblos kita semprotkan dengan alkohol agar kemudian dia aman dari paparan COVID-19,” jelas dia.

Selama di TPS, para panitia akan memakai Alat Pelindung Diri (APD). Karenanya pemilih dilarang berinteraksi dengan panitia. Usai memilih, masyarakat masih tetap harus mencelupkan jari ke tinta sebagai bukti telah memakai hak pilih.

Sistem ini, ujar Ilham, telah diuji coba selama tiga kali di tiga tempat yang berbeda, yakni di Kantor KPU, Indramayu dan Tangerang Selatan. Ilham berharap agar semua pihak bisa bekerjasama dalam menjalankan Pilkada di Desember mendatang.

“Tidak hanya tanggung jawab penyelenggara, tapi juga tanggung jawab paslon masyarakat dan pemerintah. Kesuksesan Korea dalam penyelenggaraan Pemilu itu karena di support banyak pihak termasuk masyarakat yang disiplin,” kata dia.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Antisipasi Libur Panjang, Polisi Siaga di Titik Rawan Bencana

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Jelang libur panjang dan cuti bersama, Polisi menyiapkan sejumlah antisipasi agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas hingga menjaga sejumlah titik yang rawan bencana. Hal ini karena sejumlah wilayah Jatim telah memasuki musim penghujan.

“Ada penjagaan di wilayah rawan bencana, kita turunkan personel dari internal kita polres-polres yang memang potensi-potensi terhadap bencana alam. Seperti tanah longsor, banjir dan lain-lain,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Surabaya, Selasa (27/10).

Truno menambahkan pihaknya juga bekerja sama dengan sejumlah stakeholder terkait. Misalnya dengan BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah kota dan kabupaten, Dinas Kesehatan, hingga berkoordinasi dengan TNI.

Baca juga : Dirjen Dukcapil: Sanksi Bagi Petugas yang Menghambat Pelayanan

Sementara untuk pengamanan lalu lintas, Truno menambahkan libur panjang ini bersamaan dengan digelarnya Operasi Zebra Semeru 2020. Operasi ini digelar mulai 26 Oktober hingga 8 November.
Dalam operasi zebra, Truno menyebut ada sejumlah sasaran yakni daerah yang rawan terjadi kepadatan arus lalu lintas.

“Sasaran tempat itu di jalur-jalur umum, baik itu jalur provinsi, jalur tol, jalur kabupaten dan seluruh wilayah Jawa Timur. Kemudian juga kegiatan itu kita meliputi terminal bus, kemudian tempat-tempat fasilitas umum kemudian juga bahu jalan, pasar tumpah misalnya selama masa libur panjang ini. Kemudian tempat wisata juga,” papar Truno.

“Kita melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian ini dengan tujuan keamanan, keselamatan dan kelancaran serta ketertiban masyarakat berlalu lintas,” tambahnya.

Tak hanya itu, Truno memaparkan dalam operasi zebra ini ada 3.004 personel kepolisian dari jajaran Polda Jatim yang terlibat. Para personel nantinya juga akan mengingatkan masyarakat terkait penerapan Protokol Kesehatan COVID-19.

“Tujuan operasi ini untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan selama masa pandemi. Yang kedua, berkurangnya jumlah pelanggaran dan laka lantas di wilayah Jawa Timur dan membantu memperlancar baik itu distribusi logistik maupun transportasi orang di wilayah Jawa Timur dan terciptanya situasi keamanan keselamatan lalu lintas yang aman dan nyaman,” pungkas Truno.

Continue Reading

Nasional

Keren! Kemendagri Sediakan 20 Anjungan Dukcapil Mandiri di Hari Libur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan seluruh pelayan publik, khususnya terkait pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) tetap produktif dan tetap membuka kantor pelayanan di hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang Oktober-November. Pun saat digelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Hal ini untuk menyukseskan event nasional Pilkada Serentak yang sebentar lagi digelar pada 9 Desember 2020 di 270 daerah pemilihan dengan total 309 kabupaten kota.

Baca juga: Dukcapil Tetap Buka Layanan di Hari H Pencoblosan Pilkada

Zudan menyebut, momentum hari libur nasional dan cuti bersama untuk melakukan akselerasi pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el.

“Mari kita lakukan jemput bola pelayanan perekaman data KTP-el dan pencetakan print ready record (PRR) atau data KTP-el lengkap siap cetak. Ini kita lakukan dengan niat tulus dan semangat militansi agar cakupan perekaman dan pencetakan KTP-el bisa mendekati 100 persen. Atau bagi wilayah  Papua sekurangnya mencapai 70 persen,” katanya usai rapat koordinasi dengan Mendagri di Jakarta, Senin (26/10).

Zudan mengatakan,  upaya kerja keras  Dukcapil ini tidak akan sia-sia. “Bahkan Mendagri Tito Karnavian akan memberikan apresiasi yang tinggi dengan menyediakan reward berupa 20 Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) bagi daerah yang menunjukkan kinerja terbaiknya,” jelasnya.

Diketahui selama Oktober 2020 terdapat cuti bersama yakni tanggal 28 dan 30 dengan tanggal 29 libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada November terdapat 9 hari libur akhir pekan Sabtu-Minggu. Sedangkan pada Desember terdapat lima hari cuti bersama pada tanggal 24, dan 28-31 Desember serta 25 Desember libur nasional Hari Raya Natal.

Continue Reading

Nasional

Dirjen Dukcapil: Sanksi Bagi Petugas yang Menghambat Pelayanan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi semakin penting lantaran selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan masyarakat. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pun selalu berkomitmen memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Adminduk. Semua persyaratan yang membikin ribet dipangkas habis.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, untuk memudahkan pelayanan, apabila ada petugas Dukcapil yang sengaja memperlambat layanan dokumen kependudukan bakal kena sanksi. Berdasarkan Pasal 92 UU No. 23 Tahun 2006 yang mengatur layanan Adminduk, sanksi yang diberikan yaitu berupa denda paling banyak Rp.10 juta.

“Sanksi terberat bagi institusi itu justru dari masyarakat,” ujar Zudan saat dialog Ngopi Bareng Prof. Zudan Episode ke-17 bertajuk “Pelanggaran Adminduk Apa Sanksinya” yang disiarkan secara live streaming melalui channel TV Desa dan channel Dukcapil KDN di Youtube, Selasa (27/10).

Baca juga: Dirjen Dukcapil Minta Jajarannya Gelar Program Sapa Masyarakat

Menanggapi kasus yang dialami Ny. Yaidah, warga Keluharan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsanti, Surabaya, Zudan mengaku kecewa lantaran kesalahpahaman. Akibatnya, perempuan itu sampai harus berangkat ke kantor Kemendagri di Jakarta untuk mengurus akta kematian anaknya untuk tujuan klaim asuransi. Padahal, di kantor kelurahan setempat semestinya urusan Yaidah bisa diselesaikan.

“Saya berduka karena ada masyarakat yang dipingpong dan misinformasi sehingga si ibu mengurus hingga Jakarta. Terkesan birokrasi buruk sekali. Dukcapil sedang dihukum masyarakat. Gara-gara satu kasus saja, 514 Dinas Dukcapil Kab/Kota terkena dampaknya,” ucapnya.

Zudan menegaskan, kasus Ny. Yaidah sudah selesai pada 23 September 2020. “Beritanya baru sekarang. Hal seperti ini berawal dari mis informasi dan handling yang tidak tepat,” katanya.

Untuk itu, lanjut Zudan, Dukcapil harus selalu berbenah. “Mengurus akta kematian cukup di kelurahan. Bila tidak selesai, pihak kelurahan mesti proaktif. Jangan dibiarkan masyarakat bergerak sendiri. Dukcapil yang harus mampu memberikan solusi,”tegasnya.

Sementara kepada masyarakat, Zudan menyarankan, agar bertanya atau berkonsultasi dulu lewat layanan Whatsapp atau konsultasikan langsung ke Dinas Dukcapil terdekat.

Sebagai penanggung jawab akhir layanan Adminduk, Zudan langsung mengambil alih tanggung jawab dan tidak menyalahkan siapa pun.

“Fenomena yang tidak boleh terjadi lagi. Petugas Dukcapil dari atas sampai bawah harus aware dan care. Para Kadis Dukcapil yang lebih tinggi saya minta turun sampai ke level terendah,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC