Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim proses pencetakan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 untuk kepentingan pemungutan suara tidak terganggu dengan isu dugaan kebocoran data pemilih.
“Untuk kepentingan pencetakan data pemilih untuk pemungutan suara, dalam kondisi aman dan tidak terganggu,” kata Anggota KPU Idham Holik dalam diskusi daring, di Jakarta, Sabtu (2/11/2023) dikutip dari Antara.
Meski demikian, Idham mengaku belum dapat memastikan secara detail terkait kebocoran tersebut, termasuk apakah itu terkait Pemilu Serentak 2024 atau data pemilih dari pemilu sebelumnya.
“Kami belum bisa pastikan. Saat ini, gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU masih bekerja,” ucapnya.
Idham juga belum bisa memastikan kapan hasil penelusuran atau forensik digital tersebut akan disampaikan ke publik.
“Ya, prinsipnya, (kalau penelusurannya) selesai, kami akan sampaikan kepada publik,” katanya.
Sementara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital terkait kebocoran data kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dan juga KPU.
“Untuk update hasil investigasi dan forensik digital dugaan insiden kebocoran data KPU, pada Sabtu (2/12/2023) pukul 11.00 WIB, BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Dittipidsiber Polri dan KPU,” kata Juru bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).
Ariandi menjelaskan laporan tahap awal yang diserahkan oleh BSSN tersebut terkait dengan dugaan kebocoran data yang ada di KPU RI. Laporan itu, kata dia, merupakan hasil analisis dan forensik digital dari aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari dugaan insiden yang terjadi.
“Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” kata Ariandi.
Ariandi mengatakan dalam penanganan insiden kebocoran data KPU ini, BSSN akan melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam rangka pengamanan siber Pemilu 2024.
Sebelumnya, data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diretas oleh hacker bernama Jimbo. Data DPT tersebut dijual di pasar gelap dark web.
Informasi ini pertama kali diketahui di internet lewat BreachForums dan diramaikan lewat retweet di akun X milik konsultan keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
Dalam unggahan tersebut, terlihat screenshot situs BreachForums memperlihatkan hacker dengan anonim Jimbo menjual data sampel hasil peretasan data KPU. Ia mengklaim bahwa data ini berisikan informasi NIK, KK, nomor KTP, alamat lengkap, tanggal lahir, dan lainnya.
Tertera informasi bahwa harga seluruh data tersebut dijual dengan nilai USD74.000 atau setara dengan Rp1,1 miliar. Jimbo menyediakan sampel gratis sebanyak 500 ribu data.
Jimbo membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang ia dapatkan. Dia mengklaim menemukan 204.807.203 data unik yang jumlahnya persis sama dengan jumlah daftar pemilih tetap menurut KPU RI yaitu 204.807.203 pemilih.
Hacker tersebut melampirkan sejumlah tangkapan layar yang menegaskan bahwa dirinya benar-benar berhasil meretas data KPU.
HT
