Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat adanya adanya penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 dibanding Pilpres dan Pileg 2024. Partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, dari tingkat pilwalkot sampai pilgub, berada di bawah angka 75 persen.
“Kalau kita mengacu pada hasil Pilpres partisipasi Pilpres dan Pileg DPR-DPD, reratanya di 81 persen. Ini menjadi catatan buat kita semua,” kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Afif mengatakan, partisipasi pilwalkot menjadi yang terendah dibanding pilgub dan pilbup. Rinciannya, partisipasi pemilih di pemilihan gubernur dan wakil gubernur mencapai 71,39 persen di 37 provinsi. Lalu, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati angkanya mencapai 74,41 persen di 415 kabupaten.
Sedangkan, partisipasi pemilih di pemilihan wali kota dan wakil wali kota angkanya mencapai 67,74 persen di 93 kota.
“Rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional pemilihan serentak tahun 2024 untuk pilgub dan wakil gubernur sebanyak 71,39 persen di 37 provinsi. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41 persen di 415 kabupaten, dan untuk pemilihan walikota dan wakil walikota sebesar 67,74 persen di 93 kota,” ujarnya.
Rata-rata partisipasi pemilih di Pilkada 2024 juga lebih rendah dari Pilkada terakhir pada 2020. KPU mencatat pada Pilkada 2020 rata-rata 76,09 persen. Padahal kala itu Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19.
Pada 2020, Pilkada digelar di 270 daerah. Masing-masing meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Lebih lanjut, Afif mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Salah satunya, kata dia, Pilkada 2024 beririsan langsung dengan Pemilu 2024.
“Tahapan pemilu serentak belum selesai secara keseluruhan, kita harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di-kick off, sudah dimulai dan ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi yang kita lakukan terutama jajaran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota,” sambungnya.
Selain itu, kata dia, faktor cuaca pun menjadi salah satu kendala lainnya. Ia mengatakan kondisi cuaca di November sangat tidak menentu, sehingga berdampak pada distribusi logistik.
“Tahun 2024 menjadi tahun politik di mana masyarakat masih terbawa isu di pemilu nasional, pilpres, pileg, dan seterusnya, ini juga menghangatkan situasi pilkada dan maraknya informasi hoax media sosial, ini juga menyemarakkan pilkada kita. Perlu upaya masif untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat,” tuturnya.
HT
