Connect with us

Hukum

Kronologi Kasus Penculikan Anak Berkebutuhan Khusus, Korban Sempat Dicabuli Pelaku

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menceritakan kronologi kasus penculikan anak berkubutuhan khusus berinisial A (16).

Pelaku penculikan, Praditya Bayu (39) yang juga seorang pedagang bakso, menculik korban pada Sabtu 8 September di sekitar Danau Sunter, Jakarta Utara.

Korban kemudian dibawa ke kosan pelaku di daerah tersebut hingga akhirnya dicabuli. Setelah itu, pelaku membawa korban ke daerah Boyolali, Jawa Tengah.

“Korban yang memang akan dijanjikan pelaku kerja di Jombang, Jawa Timur sempat mampir di Boyolali kurang lebih dua hari,” kata Yusri saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (5/10).

Yusri menyampaikan, di Boyolali pelaku juga melakukan pencabulan kepada korban sebanyak tiga kali.

Dari Boyolali, pelaku dan korban kemudian bergerak menuju kota Jombang, Jawa Timur. Pelaku dan korban berada di kota tersebut selama dua pekan.

“Selama di Jombang ini cukup lama. Di Boyolali menginap di kos-kosan seputaran terminal Boyolali itu sekitar 1 minggu. Di Jombang dalam perjalanan sampai dengan menginapnya di kos-kosan yang ada di sekitaran terminal bus Jombang selama sekitar 2 minggu,” katanya.

Di Jombang pelaku juga sempat beralih profesi. Pelaku diketahui sempat berjualan tahu saat berada di kota Jombang.

Akhir pelarian dari pelaku sendiri terhenti di kota tersebut. Pada Rabu (30/9) pelaku dan korban berhasil diamankan oleh polisi.

Pelaku dan korban berhasil diamankan Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Kasubdit Kompol Handik Zusen, AKP Steven Chang, AKP Rulian dan AKP Tommy.

Untuk informasi, korban inisial A hilang pada Selasa 8 September 2020 lalu sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu korban keluar rumahnya dan tidak kembali.

Keluarga A kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemayoran pada 10 September 2020.

Kemudian, keluarga A mendapat informasi bahwa sang anak berada di Jombang Jawa Timur. Keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada 24 September 2020.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Djoko Tjandra Enggan Disebut Kabur Usai Vonis Bersalah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Melalui kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo, terdakwa kasus penggunaan surat jalan palsu DJoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra enggan disebut melarikan diri usai divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA), dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih (Cessie) Bank Bali pada 2009 silam.

Hal itu diungkapkan Soesilo melalui nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penerbitan surat jalan palsu.

Baca juga: Polri Serahkan Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Diketahui, surat jalan itu diduga digunakan oleh Djoko Tjandra untuk memuluskan langkahnya selama masih berstatus buron dan hendak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Juni lalu.

“Kejadian yang sebenarnya, terdakwa tidak melarikan diri, tetapi pada saat putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung itu dijatuhkan, terdakwa Joko Soegiarto Tjandra sudah berada di luar negeri,” kata Soesilo mengawali eksepsinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/10).

Hal itu, lanjutnya, untuk mendalihkan dakwaan dari JPU yang menyatakan bahwa terdakwa sudah disematkan status buronan oleh Kejaksaan Agung RI sejak 17 Juni 2009 silam.

Kala itu, Djoktjan yang juga sudah berstatus terpidana itu tidak mau kembali ke Indonesia untuk menjalani putusan yang dinilainya bertentangan dengan hukum.

Dalam hal ini, dia merujuk pada putusan atas kasus Cessie Bank Bali pada 2009 yang menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan harus menjalani dua tahun penjara.

“[Terdakwa] tidak mau kembali ke Indonesia untuk menjalani putusan yang bertentangan dengan hukum, yakni bertentangan dengan Pasal 263 KUHAP, dan merupakan miscarriage of justice (peradilan sesat), dan menybabkan ketidakadilan,” ujar Soesilo.

Dia pun kembali menegaskan bahwa sebenarnya Djoko Tjandra tidak bersalah dalam kasus yang menjerat dirinya sejak era 90-an itu.

Oleh sebab itu, dia pun menilai bahwa untuk menegakkan keadilan dalam negara hukum, maka seharusnya putusan pada 11 Juni 2009 lalu itu telah gugur. Sehingga, perkara lain yang menjerat terdakwa Djoko Tjandra tidak diperlukan lagi terjadi.

“Kita sepertinya enggan mengoreksi kesalahan dan suka membiarkan ketidakadilan itu terus terjadi,” ucap pengacara Djoko.

Dalam dakwaannya, Jaksa membeberkan bahwa Djoko Tjandra bersama dua terdakwa lain, yakni Anita Dewi Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo menerbitkan surat jalan palsu untuk memuluskan pengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan sempat ditolak pada April 2020, lantaran sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012, pemohon harus hadir sendiri untuk mendaftarkan sendiri.

Jaksa menyebut isi surat itu tidak benar. Di antaranya, alamat Anita dan Djoko Tjandra bukan lah di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayora Baru, Jakarta Selatan.

Kemudian, pekerjaan Anita dan Djoko juga bukanlah konsultan Bareskrim Polri, serta Anita dan Djoko juga tidak pernah melakukan pemeriksaan oleh dokter yang mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Tiga Admin Medsos Provokator Ditetapkan Sebagai Tersangka

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Polisi menetapkan tiga orang yang bertindak sebagai admin media sosial masing-masing berinisial MLAI (16), WH (16) dan SN (17) sebagai tersangka. Mereka diduga menggerakkan massa perusuh dalam demo tolak Omnibus Law.

“Kita sudah menetapkan tiga tersangka yaitu aktor ataupun yang membuat akun,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/10).

Baca juga: Kadiv Humas Polri: Masyarakat Demo Jangan Ricuh dan Anarkis 

Tersangka MLAI dan WH merupakan admin dari grup Facebook bernama STM Se-Jabodetabek yang memposting konten provokasi hingga informasi bohong untuk menghasut para pelajar membuat kerusuhan saat demo berlangsung.

Sedangkan tersangka SN merupakan seorang admin akun Instagram @panjang.umur.perlawanan yang juga memposting konten-konten ajakan untuk membuat kerusuhan.

“Ada tiga tersangka (untuk admin grup Facebook), yaitu MI dan WH dan satu lagi masih kita kejar,” jelas Argo.

Ketiganya dijerat Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.

Sebelumnya, Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap tiga orang pemuda yang diduga menggerakan massa perusuh dalam demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis (8/10) dan Selasa (13/10) lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menerangkan tiga orang ini berperan mengajak, memprovokasi, hingga menyebarkan berita bohong melalui media sosial. Mereka berinisial MLAI (16), WH (16) dan SN (17).

“Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya telah mengamankan 3 orang ya yang memang sebagai provokasi, penghasutan, serta ujaran kebencian dan berita bohong yang tersangkut masalah demo kemarin untuk undangan yang STM itu,” kata Yusri, Senin (19/10).

“Bukan (untuk demo), ini semua untuk melakukan kerusuhan, bukan demo, ini dihasut untuk kumpul, untuk melakukan kerusuhan,” sambungnya.

Menurut Yusri, ketiga orang ini juga kembali mengajak membuat kerusuhan kepada para pengikutnya di media sosial dalam aksi demo pada hari ini, Selasa (20/10).

Continue Reading

Hukum

Polri Tak Segan Represif Jika Demo Tolak UU Cipataker Berujung Ricuh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan aparat kepolisian tak segan bertindak represif terhadap massa yang memicu kerusuhan dalam demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta, Selasa (20/10) ini.

Demonstrasi hari ini terkonsentrasi di kawasan Medan Merdeka, diinisiasi oleh elemen buruh dan mahasiswa.

“Kepolisian tidak akan segan-segan untuk represif, dalam hal ini perusuh-perusuh yang membuat kerusuhan dengan merusak fasilitas umum, pos kepolisian, atau kekerasan-kekerasan lain,” tutur Yusri di Polda Metro Jaya, Selasa (20/10).

Baca juga: Polisi: 10.587 Personel TNI-Polri Diterjunkan Amankan Demo Mahasiswa Tolak UU Ciptaker 

Dia berkata kepolisian juga terus melakukan razia terhadap massa perusuh yang akan bergabung dalam aksi demo. Mereka yang terbukti massa perusuh di luar demonstran langsung ditangkap.

“Ini akan kita tindak tegas, dari razia kita akan amankan, tetapi kalau sudah terjadi kerusuhan akan kita tindak tegas, apalagi kalau sudah merusak fasilitas-fasilitas umum,” ujarnya.

Disampaikan Yusri, kepolisian juga melakukan patroli di wilayah perbatasan untuk mencegah massa perusuh masuk dan bergabung dalam demonstrasi di Jakarta.

Namun, Yusri menegaskan bagi massa yang memang ingin melakukan aksi demo, kepolisian akan tetap melakukan pengawalan dan pengamanan.

“Kalau itu murni untuk melakukan unjuk rasa sesuai penyampaian aspirasi yang ada, sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan ke kepolisian, kita akan kawal,” kata Yusri.

Sebanyak 10.587 personel gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Selain itu, ada 10.000 personel cadangan yang disiagakan di Monas dan Gedung DPR.

Yusri sebelumnya juga menyampaikan bahwa pihaknya mengantisipasi pergantian lintas massa perusuh di akhir aksi demo.

Berkaca pada demo beberapa 8 Oktober lalu yang berujung rusuh, Yusri menyebut selalu ada massa perusuh yang bergabung dan melakukan kerusuhan.

“Nanti yang rawan waktu mau selesai itu ada lintas ganti, lintas ganti ini adalah orang-orang yang memang niatnya untuk kerusuhan,” kata Yusri.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC