Channel9.id-Jakarta. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memberikan tanggapan atas maraknya mural di fasilitas-fasilitas publik di beberapa kota yang sebagian diduga menyerang Presiden Joko Widodo mencerminkan bahwa ada kekeliruan mendasar dari persepsi dan praktik demokrasi dari para pembuatnya.
Dengan begitu, KSP meminta, agar mural yang dibuat masyarakat tidak mengorbankan ketertiban sosial.
“Mari bangun demokrasi dengan kepatuhan hukum, etika, dan estetika demi ketertiban sosial,” ucap Deputi IV KSP, Juri Ardiantoro, dalam keterangan tertulis, Jumat (03/09/2021).
Juri menerangkan, pejabat negara tidak antikritik dengan mural. Namun, ada aturan yang tidak memperbolehkan membuat mural sembarangan demi menjaga ketertiban sosial.
“Mural-mural yang sengaja ditebarkan yang baru-baru ini menyerang Presiden Jokowi Widodo adalah cermin dari perbuatan yang justru keluar dari ketiga unsur tersebut karena menganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, minim nilai-nilai etika dan estetika,” terangnya.
Juri menilai, mural yang beredar belakangan ini mengganggu ketertiban sosial. Sehingga, pesan dalam mural tersebut minim nilai-nilai etika dan estetika.
“Selain itu, kritik harus mengandung semangat dan unsur-unsur yang membangun. Termasuk memberi solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi objek kritikan,” lanjutnya.
Bahkan, Kepala Negara enggan memperkarakan mural yang sudah ada selama ini. Seperti yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021, Presiden Jokowi menganggap kritik penting bagi bangsa dan negara.
Jadi, membuat mural-mural itu tidak masalah juga tidak dilarang. Tetapi penting diperhatikan, apakah mural itu diperbolehkan ‘digambar’ di tempat publik tersebut ? Apakah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, dan apakah kontennya tidak menyerang pribadi-pribadi orang secara sembarangan ?
“Silakan saja mengungkapkan dan berekspresi untuk membangun demokrasi yang penuh keadaban dan optimisme kita sebagai bangsa,” pungkanya.
