Connect with us

Hot Topic

KSP: Pernyataan Novel Soal Korupsi Bansos Rp100 T, Tidak Produktif 

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pernyataan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan soal korupsi bantuan sosial atau bansos senilai Rp100 triliun cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi.

“Kalau memang ada dugaan korupsi, silakan diusut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif,” jelas Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional (Monev PEN) Kantor Staf Presiden Edy Priyono di Jakarta, Jumat (21/5).

Edy menjelaskan, sampai saat ini tidak jelas, asal angka Rp100 triliun yang dimaksud Novel itu. Apakah dugaan korupsinya, atau nilai proyek bansosnya. Menurut Edy, kalau yang dimaksud adalah nilai dugaan korupsi, rasanya sulit diterima akal sehat. Begitu pun jika yang dimaksud adalah nilai proyek atau program bansos.

Perlu diketahui, dari total anggaran PEN 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun, alokasi untuk klaster Perlindungan Sosial adalah Rp234,3 triliun. Adapun bansos yang merupakan bagian dari klaster Perlindungan Sosial tidak bernilai Rp100 triliun.

“Jadi proyek apa yang dimaksud?” tanya Edy.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP itu pun meminta Novel sebagai bagian dari institusi penegak hukum (dalam hal ini: pemberantasan korupsi), sebaiknya dihindari pernyataan-pernyataan yang cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi seperti itu. Apalagi masih ada dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani penegak hukum, termasuk pungutan liar (pungli) bansos.

“Itu yang kami sangat sayangkan. Padahal Presiden sudah berkali-kali memberi peringatan agar tidak korupsi. Kita serahkan sepenuhnya kasus tersebut pada penegak hukum,” jelas Edy.

Edy memastikan, Pemerintah berkomitmen untuk menutup berbagai celah yang mungkin bisa digunakan untuk korupsi. Salah satu wujud paling nyata adalah arahan Presiden agar tahun 2021 pemberian bansos dalam bentuk barang diminimalkan. Sebaliknya, didorong semakin banyak pemberian bantuan secara non tunai, transfer via rekening, atau langsung kepada penerima melalui kantor pos.

Hal itu bisa dilihat dalam skema PEN 2021. Dari total anggaran klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp150,28 triliun, praktis hanya Rp2,45 triliun yang dialokasikan dalam bentuk barang, yaitu bantuan beras. “Lainnya disalurkan melalui non tunai, transfer atau melalui kantor pos langsung kepada penerima manfaat,” imbuh Edy.

Selain itu, pemerintah juga melakukan monitoring yang ketat untuk meminimalkan potensi korupsi. Kantor Staf Presiden sendiri telah membentuk Tim Monev PEN yang bekerja sejak 2020. Sejauh pemantauan KSP sejauh ini, program penyaluran bantuan sosial telah berjalan dengan baik.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

105 Orang di Gedung DPR Terkonfirmasi Positif Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan, sebanyak 105 orang terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Gedung DPR.

Hal ini diketahui usai Sekretariat Jenderal DPR menggencarkan pelaksanaan tracing dan testing untuk mendeteksi penyebaran Covid-19.

“Dari tracing kami kemarin dan hari ini ada penambahan cukup signifikan yang teridentifikasi positif,” ujar Indra, Rabu 23 Juni 2021.

Mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 terdiri dari anggota DPR, ASN, Tenaga Ahli hingga staf DPR. Adapun sebanyak 17 anggota DPR terkonfirmasi positif Covid-19.

“Selebihnya tersebar pada tenaga ahli, cleaning servis, Pamdal, dan ASN,” katanya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

MUI dan Dewan Masjid Serukan Sholat Jumat di Rumah Masing-Masing

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta membuat seruan bersama terkait penyelenggaraan sholat rawatib dan Sholat Jumat pada masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tertanggal 21 Juni 2021, ditekankan bahwa seluruh pengurus/jamaah masjid atau mushola, ulama dan khatib se-DKI Jakarta, agar mengganti Sholat Jumat dengan Sholat Dzuhur di rumah masing-masing. Selain itu, juga diimbau agar pelaksanaan sholat rawatib dilakukan di rumah masing-masing.

“Ketentuan ini berlaku mulai 22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021 atau sampai ada maklumat selanjutnya,” demikian bunyi seruan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, dan Ketua Pimpinan Wilayah DMI DKI Jakrta, KH Ma’Mun al Ayyubi, Rabu, 23 Juni 2021.

Seruan bersama tersebut dibuat berdasarkan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, dan penguatan implementasi PPKM mikro dan percepatan vaksinasi yang mulai diberlakukan 21 Juni 2021. Dalam surat edarannya,

MUI DKI menjelaskan bahwa seruan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan perkembangan penyebaran kasus Covid-19 akhir-akhir ini.

Seperti diketahui, kasus virus corona melonjak drastis sehingga DKI Jakarta dinyatakan zona merah. Dalam hal ini, MUI DKI Jakarta mempertimbangkan perlu adanya tindakan pencegahan secara menyeluruh untuk memutus mata rantai penularan, salah satunya dengan peniadaan berkumpulnya orang banyak.

Sementara itu, dalam seruan bersama itu dinyatakan bahwa azan dan iqamah tetap dilakukan setiap waktu sholat.

Selain itu, pengeras suara masjid dan mushola dapat dimanfaatkan untuk mengingatkan warga akan bahaya Covid-19 dan untuk menghindari sementara waktu tidak melakukan perkumpulan atau pertemuan.

Seruan bersama itu juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan sterilisasi masjid.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Adelin Lis Diduga Lakukan Dua Tindak Pidana Selama Buron di Singapura

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menemukan dua dugaan tindak pidana yang dilakukan Adelin Lis selama buron di Singapura.

Dua dugaan tindak pidana itu yakni menggunakan dokumen perjalanan RI (paspor) yang diduga dipalsukan dan memberikan data tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh perjalanan RI bagi dirinya sendiri.

Dua dugaan itu ditemukan usai Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian dan Atpol Singapura.

“Hasil koordinasi dan penyelidikan bersama Ditjen Imigrasi serta dengan Atpol Diketahui dua hal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh buronan Adelin Lis (AL) alias Hendro Leonardi (HL) selama pelariannya,” kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, Rabu 23 Juni 2021.

Andi menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam proses penyidikan. Koordinasi itu termasuk bantuan penyerahan barang bukti dokumen paspor palsu yang masih diamankan oleh Kedubes RI dalam hal ini Atpol/SLO Polri di Singapura.

Sebelumnya, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pemalsuan paspor yang dilakukan Adelin Lis. Adelin adalah buron Kejaksaan Agung (Kejagung) atas perkara pembalakan liar sejak 2008 lalu.

Baca juga: Polri Ikut Usut Kasus Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Adelin Lis ditangkap di Singapura pada 4 Maret 2021 karena pemalsuan paspor atas nama Hendro Leonardi. Persidangan Singapura menjatuhi hukuman kepada Adelin Lis berupa denda 14.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 140 juta dan dideportasi dari Singapura.

Adelin Lis merupakan buron kasus pembalakan liar sejak 2008 namanya masuk dalam daftar red notice Interpol.

Adelin Lis adalah pengusaha nasional di bidang kehutanan. Dia merupakan pemilik dari PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia yang sudah berkiprah selama 50 tahun memproduksi triplek dan kayu lapis yang sebagian produknya untuk ekspor.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukum kepada Adelin pidana 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan, dan uang pengganti Rp 199,8 miliar dan reboisasi 2,938 juta dolar AS.

Untuk eksekusi denda dan uang pengganti akan dilakukan Kejaksaan Agung setelah 14 hari isolasi mandiri Adelin Lis selesai dijalankan.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC