Channel9.id – Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat DPR mengambil inisiatif untuk legislative review demi membatalkan UU Ciptaker.
“DPR jangan buang badan. Tolong dicatat, khusunya dua fraksi (PKS dan Demokrat) yang menolak keras Omnibus Law UU Cipker. Kita tidak ingin adanya sesuatu yang tidak dikehendaki. Aksi-aksi perlawanan dan penolakan dari masyarakat yang begitu luas, dari serikat buruh, petani, hingga mahasiswa. Jangan tunggu jatuh korban,” kata Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (21/10).
KSPI mendesak PKS dan Demokrat tidak berlindung di balik gelombang demo. Terlebih, total jumlah anggota Fraksi PKS dan Demokrat di DPR sudah cukup mengambil inisiatif legislative review.
KSPI juga telah bersurat kepada sembilan fraksi di DPR RI agar melakukan legislative review pada Selasa 20 Oktober 2020 kemarin dengang tembusan kepada pimpinan DPR, pimpinan MPR, serta pimpinan DPP Parpol.
KSPI menyampaikan, upaya legislative review dapat dibenarkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk UU, sehingga oleh sebab itu DPR berwenang membuat sebuah UU baru untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review,” ujarnya.
Saat ini, KSPI bersama puluhan federasi serikat buruh lainnya masih mempersiapkan upaya judicial review untuk menggugat regulasi ‘sapu jagat’ tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka juga akan menggelar demo saat masa reses DPR RI berakhir pada Minggu (8/11) mendatang.
Demo itu akan digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Diikuti pula berbagai aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD di daerah masing-masing.
“Aksi ini sekali lagi tidak rusuh. Tidak anarkis, dan tidak merugikan pihak-pihak lain. Fokus. Tidak ada politik dan tidak ada yang menunggangi aksi ini,” pungkasnya.
(HY)
