Channel9.id, Jakarta – Pemerintah pusat memberlakukan mekanisme pelaporan berkala mingguan guna memastikan transparansi serta efektivitas alokasi anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pola transparansi publik ini menjadi bukti nyata keseriusan penanganan lintas sektor secara masif dan terukur.
“Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Dana Rp100,1 triliun ini dikawal ketat, dan kami membuka pembaruan progres dari tiap kementerian/lembaga setiap pekan agar masyarakat mengetahui capaian riil di lapangan,” ujar Tito usai memimpin Rapat Koordinasi PRR Pascabencana Bidang Pendidikan di Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Fokus Pemulihan Sektor Pendidikan hingga Ekonomi Rakyat
Mekanisme laporan mingguan dibuka dengan pemaparan sektor pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang mengonfirmasi bahwa aktivitas belajar-mengajar di 4.922 sekolah terdampak bencana telah beroperasi kembali 100 persen.
Tito menjelaskan, skema rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya berfokus pada fisik jalan, jembatan, dan sarana kesehatan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tetapi juga menjangkau pemulihan mata pencaharian warga terdampak.
“Pemulihan dilakukan secara menyeluruh. Kementerian Pertanian bergerak cepat merehabilitasi sawah yang tertimbun material bencana, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus memulihkan tambak-tambak warga agar roda ekonomi lokal segera bangkit kembali,” pungkasnya.
