Channel9.id-Jakarta. Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahidu, Rizal Ramli, mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo tentang terkait larangan ekspor crude palm oil (CPO). Langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan asal populer.
“Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon) Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek (emoticon),” kata Rizal dalam unggahan Twitter, @RamliRizal, Sabtu, 23 April 2022.
Selain Rizal Ramli, peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus, menduga akan ada kompensasi atau penalti yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara tujuan ekspornya. Sebab, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke banyak negara, di antaranya Cina, India, Pakistan, Amerika Serikat bahkan Malaysia.
Dia mengatakan secara umum, kontrak ekspor kelapa sawit bersifat jangka panjang. Selain itu, jika pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO tidak akan serta-merta membuat harga minyak goreng turun.
Menurut Heri, bahan baku minyak goreng di dalam negeri kemungkinan akan melimpah, tetapi tidak semua minyak mentah dapat diolah menjadi minyak goreng.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan banhwa pemerintah telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Larangan ekspor mulai berlaku 28 April 2022.
