Connect with us

Ekbis

Lawatan ke Jepang, Luhut Minta Dukungan Pembentukan SWF Indonesia

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Penasehat Perdana Menteri Jepang, Izumi Hiroto, dalam sebuah lawatan di Jepang. Kunjungan tersebut guna meraih dukungan atas pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau dikenal sebagai Nusantara Investment Authority (NIA).

Pertemuan berlangsung di Kantor Perdana Menteri Jepang, Kamis (03/12). Bersama Luhut, turut hadir Menteri BUMN Erick Thohir dan Duta Besar RI Heri Akhmadi.

“Tujuan saya dan Menteri Erick ke Tokyo adalah untuk mengundang Jepang tingkatkan investasi melalui lembaga SWF yang akan dibentuk berdasarkan amanat UU Omnibus. Nusantara Investment Authority (NIA) akan memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menanamkan investasi dalam bentuk equity atau aset dengan pengelolaan yang transparan dan profesional”, kata Luhut, dalam keterangan tertulis yang dibagikan oleh KBRI Tokyo.

Baca juga: Luhut Berpeluang Teruskan Kebijakan Ekspor Benih Lobster 

Sebelumnya, Luhut dan Erick juga telah bertemu dengan Sekjen Partai Liberal Democratic Party (LDP) untuk Majelis Tinggi, Seko Hiroshige, yang juga mantan Menteri Economic, Trade and Industry Jepang. Pertemuan ini untuk membahas dukungan parlemen Jepang atas investasi pemerintah dan swasta Jepang di SWF Indonesia dan mendapat sambutan positif.

Dalam kesempatan terpisah Luhut dan Erick juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah pimpinan kalangan bisnis Jepang. Antara lain Mitsui&Co, Mitsubishi Corp, Sojitz, Nippon Steel dan Hanwa.

SWF Indonesia atau NIA yang akan mulai beroperasi awal tahun 2021 ditargetkan menjadi salah satu kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, dimana komponen pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari permintaan domestik, melainkan juga dengan mendorong masuknya investasi. Pemerintah Indonesia telah siap menyuntikan modal awal Rp 75 triliun untuk pembentukan NIA ini.

“SWF ini kami harapkan dapat menjadi partner bagi investor asing untuk berinvestasi di sektor-sektor yang atraktif dan prioritas di Indonesia, antara lain jalan tol, airport dan pelabuhan. Kita ingin aset-aset yang dimiliki BUMN dapat dioptimalisasikan nilainya”, ujar Erick.

“Jepang secara umum mendukung pembentukan SWF Indonesia. Beberapa kalangan bisnis Jepang pun telah menyatakan ketertarikannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan health tourism di Bali, manajemen operator pelabuhan serta tingkatkan investasi di kawasan industri Batang”,imbuh Heri Akhmadi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Jokowi: Pengawasan OJK Jangan Mandul

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pelaku keuangan harus menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat. Kepala Negara meminta OJK agar tidak kendor dalam pengawasan sehingga tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, (15/01).

“Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas. Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, dan harus mengeluarkan taringnya,” tegasnya.

Baca juga: OJK: Kondisi Perbankan dalam Kondisi Stabil dan Aman

Tak hanya itu, Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas. Ia pun mendorong agar industri keuangan Indonesia bisa membangun sistem internal yang berstandar internasional secara baik.

“Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sebuah sistem yang berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan kita,” katanya.

Lebih lanjut Jokowi meminta agar kerja sama antara sejumlah sejumlah pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap dilanjutkan.

“Saya sangat senang selama 2020 kemarin, kerja sama antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan LPS, berjalan beriringan dengan baik, setiap masalah selalu direspons dengan cepat. Untuk tahun ini, pemerintah ingin agar kerja sama tersebut dilanjutkan,” tandasnya.

Continue Reading

Ekbis

Presiden: Anggaran Besar Harus Beri Daya Ungkit bagi Perekonomian

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggaran besar yang diperoleh kementerian harus berdampak signifikan dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional. Selain itu, daya ungkit tersebut juga semestinya mampu memberikan kesempatan kerja dan dampak ganda lain yang lebih luas.

Hal itu disampaikan secara khusus oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jumat, 15 Januari 2021, Presiden menyaksikan secara virtual penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini yang dilakukan PUPR untuk tahun anggaran 2021.

“Saya memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober tahun 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini,” kata Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kementerian PUPR termasuk kementerian yang memperoleh alokasi anggaran yang sangat besar pada tahun ini, yakni mencapai Rp149,8 triliun. Kepala Negara mengharapkan agar anggaran tersebut juga dapat membuat sektor konstruksi nasional kembali bergeliat di tengah pandemi saat ini.

“Anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” tuturnya.

Kembali bergeliatnya sektor konstruksi pada akhirnya tidak saja memberi kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tetapi juga memberikan dampak ganda seperti menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, industri baja, besi, alat berat, bahkan turut menggerakkan sektor informal dan usaha kecil lainnya.

Dalam laporannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan terdahulu dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 dalam rangka memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Sejak Oktober 2020, Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun.

“Hingga hari ini tanggal 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tendernya 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun,” ucap Basuki.

Paket tender tersebut terdiri atas 209 paket senilai Rp2,1 triliun yang telah selesai tender dan 982 paket senilai Rp12,5 triliun yang siap ditandatangani secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penandatanganan tersebut turut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada kesempatan ini.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa masih terdapat sisa paket kegiatan infrastruktur yang juga harus segera ditenderkan dan diselesaikan. Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri PUPR untuk melakukan percepatan kembali dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.

“Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, di tahun 2021 kita harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda,” ujar Presiden.

Di masa pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat yang sangat terdampak dan bahkan kehilangan pekerjaan. Kecepatan dalam mengeksekusi pekerjaan, terutama di sektor infrastruktur padat karya, adalah hal yang sangat dinantikan dan membantu meringankan beban masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja.

Namun, meski harus bekerja cepat, tata kelola pemerintahan tentunya tidak boleh diabaikan. Segala proses yang dilakukan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang paling penting outcomenya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” tandasnya.

 

Continue Reading

Ekbis

Wuih, Neraca Perdagangan Indonesia 2020 Cetak Surplus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 2,10 miliar dengan total nilai ekspor US$ 16,54 miliar dan total nilai impor sebesar US$ 14,44 miliar.

“Pada bulan Desember 2020, Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 2,10 miliar,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Jumat, 15 Januari 2021.

Suhariyanto menjelaskan posisi ekspor pada Desember 2020 menggembirakan karena secara month on month (bulanan) meningkat 8,39 persen. Sedangkan secara year on year (tahunan) meningkat 14,63 persen karena adanya peningkatan ekspor dari pertanian, industri maupun tambang.

Baca juga: BPS: Neraca Dagang November 2020 Surplus US 2,62 Miliar 

Sedangkan impor pada Desember 2020 meningkat 14 persen secara bulanan sedangan secara tahunan turun tipis 0,47 persen. Sejumlah komoditas yang jadi pendorong utama surplus pada Desember lalu di antaranya lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral serta besi dan baja.

Surplus perdagangan pada Desember lalu dengan sejumlah negara yaitu Amerika Serikat, India dan Filipina. Sedangkan defisit perdagangan dengan Cina, Australia dan Brasil.

Ada pun secara kumulatif, sepanjang Januari-Desember 2020, neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 21,74 miliar dengan total nilai ekspor Indonesia sebesar US$ 163,3 miliar dan total nilai impor mencapai US$ 141,5 miliar. “Total ekspor selama 2020 negatif 2,61 persen tetapi impor mengalami kontraksi yang jauh lebih dalam sebesar 17,34 persen,” kata Suhariyanto.

Menurut Suhariyanto, surplus Indonesia sebesar US$ 21,74 miliar merupakan tertinggi sejak 2011 yang mencetak US$ 26,06 miliar.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC