Channel9.id_jakarta. Anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Sarifuddin Suding mengkritik proses penyusunan anggaran di institusi Polri yang harus berdasar kebutuhan bukan keinginan para vendor. Menurut pemantauan dirinya sering sekali menemukan terdapat barang-barang pengadaan yang dibeli oleh pihak kepolisian menjadi tak terpakai dan tidak efektif.
“Sedapat mungkin anggaran di kepolisian ini betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan institusi kepolisian. Jangan didasarkan pada kebutuhan para vendor. Jangan didasarkan pada keinginan para pengusaha,” kata Suding dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/09).
Baca juga: Komisi III DPR Setuju Anggaran Polri Naik Menjadi Rp131.643 Triliun
Suding mencontohkan refocusing anggaran Polri dalam penanganan virus corona (Covid-19) yang malah dialihkan untuk masalah teknologi informasi (IT). Dia mempertanyakan anggaran tersebut yang malah tidak dialokasikan dengan benar.
“Kalau tidak salah ada Rp6,7 Triliun dana refocusing menyangkut masalah Covid-19 ini dialihkan ke masalah IT. Ini ada apa,” ujar Suding.
“Sekali lagi kalau ini atas keinginan para pengusaha sampai kapan ini kami bisa efektivitaskan menyangkut masalah anggaran di institusi kepolisian,” tambah dia.
Suding berkata Polri perlu membuat peta jalan (roadmap) atau skala prioritas dalam menentukan pembelanjaan anggaran yang telah disediakan.
Terkait hal itu, Gatot menegaskan pihaknya tidak mengikuti keinginan vendor dalam melakukan pembelanjaan anggaran di institusinya. Dia pun mengungkapkan saat ini pihaknya sudah membuat road map ke depan untuk melakukan pembelanjaan.
“Jadi kami membeli barang itu bukan maunya vendor sekarang ini. Jadi kami sudah membuat yang namanya blueprint dan ada road map-nya,” kata Gatot menanggapi Suding.
Diketahui,Komisi III DPR RI menyetujui anggaran untuk Polri sebesar Rp131,643 triliun yang akan dicantumkan dalam anggaran dan penerimaan belanja negara (APBN) tahun 2021.
Semula, pagu anggaran indikatif untuk Polri sebesar Rp111,975 triliun. Lalu Polri mengajukan tambahan anggaran Rp19,668 triliun karena merasa pagu yang ada tak mencukupi keperluan mereka.
IG
