Connect with us

Nasional

Komisi III DPR Setuju Anggaran Polri Naik Menjadi Rp131,643 Triliun

Published

on

Rapat Komisi III DPR RI

Channel9.id-Jakarta. Komisi III DPR RI menyetujui anggaran untuk Polri naik menjadi Rp131,643 triliun yang akan dicantumkan dalam anggaran dan penerimaan belanja negara (APBN) tahun 2021. Semula, pagu anggaran indikatif untuk Polri sebesar Rp111,975 triliun. Lalu Polri mengajukan tambahan anggaran Rp19,668 triliun karena merasa pagu yang ada tak mencukupi keperluan mereka.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni mengatakan penambahan anggaran disetujui karena Polri akan menjalani tugas yang berat pascapandemi Covid-19.

“Mengingat dalam 1-1.5 tahun ke depan, Indonesia masih dalam kondisi sosial ekonomi yang rawan karena pandemi, potensi naiknya tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat juga tinggi. Karenanya usulan penambahan anggaran untuk Polri ini kami setujui,” kata Sahroni dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9).

Baca juga: Mabes Polri Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Dalam rapat itu, Wakapolri Komjen Gator Eddy mengatakan perlu membiayai lima program yang akan dilaksanakan 1.413 satuan kerja. Rinciannya adalah Rp2,401 triliun untuk program profesionalisme SDM, Rp5,496 triliun untuk penyelidikan dan penyidikan pidana, serta Rp37,9 triliun untuk modernisasi almatsus.

Kemudian Polri butuh anggaran juga program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp17,017 triliun. Serta program dukungan manajemen sebesar Rp49,159 triliun.

Dengan anggaran yang besar itu, Sahroni mengingatkan Polri untuk melakukan pengelolaan secara efektif. Selain itu, ia mewanti-wanti soal penggunaan uang rakyat tersebut.

“Pastinya kami juga akan terus mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari kepolisian terkait anggaran ini, agar anggarannya betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Dalam rapat itu Polri juga mengutarakan bahwa pagu anggaran indikatif  Rp111,9 triliun yang sedianya akan mereka terima di tahun 2021 tidak mencukupi keperluan mereka. Besaran anggaran tersebut tak sesuai dengan usulan yang mereka ajukan.

Gatot mengatakan awalnya Polri mengusulkan anggaran Rp125,959 triliun. Namun Kemenkeu hanya menyepakati pagu anggaran 88,89 persen dari usulan tersebut.

“Memperhatikan rasio penggunaan anggaran dan capaian kinerja tahun sebelumnya, alokasi pagi anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran di lingkungan murni,” kata Gatot.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mendagri: Kerumunan Massa dalam Pilkada Harus Dibatasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kerumunan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama saat kampanye harus dibatasi. Mendagri mengatakan, apapun bentuknya, harus dibatasi semaksimal mungkin.

“Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi, saya tidak sependapat. Maka Kemendagri membuat surat keberatan tentang itu langsung ke KPU,” ujar Tito saat jadi narasumber dalam webinar nasional Seri 2 KSDI bertajuk,”Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi” di Jakarta, Minggu (20/09).

Meski demikian, Tito menilai jika semua kerumunan menjadi kurang fair bagi non petahana. Menurutnya, jika dibatasi total maka yang diuntungkan adalah petahana.

“Agak kurang fair jika dibatasi total, karena yang diuntungkan adalah petahana. Maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas. Oleh karena itu sebagai Mendagri, telah mengusulkan pertemuan atau rapat terbatas hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang,” jelasnya.

Baca juga: Puan Maharani Minta Semua Pihak Patuhi Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2020

Tito menuturkan, untuk mencegah terjadinya kerumunan massa yang besar, dirinya juga mendorong kampanye daring.

“Memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas,” ucapnya.

Pilkada ini, sambungnya, sebetulnya jika setting-nya baik menjadi momentum emas untuk membuat 270  daerah daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani covid-19. Mereka yang menjadi pasangan calon bergerak semua menangani covid.

“Kampanye harus dilakukan sehingga masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ini di daerahnya. Otomatis kalau bisa dibangun setting ini para calon kepala daerah ini di pikiran mereka hanya berpikir bagaimana tangani covid-19 itu,” imbuhnya.

Tito mendorong adanya regulasi untuk mencegah kerumunan sosial dan untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah ini dan tim suksesnya melakukan kampanye masif. Misalnya, lanjut Tito, dengan membagikan masker, hand sanitizer atau sabun. “Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Apresiasi Klarifikasi Mendikbud, PDIP: Agar Tidak Ada Persepsi yang Salah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PDI Perjuangan mengapresiasi klarifikasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait isu penghapusan mata pelajaran sekolah. PDIP menilai, pernyataan Nadiem yang tidak akan menghapus pelajaran sejarah adalah tepat.

”Klarifikasi secara cepat dan langsung oleh Mendikbud kami apresiasi. Yang akan dilakukan Kemendikbud adalah upaya menjadikan sejarah sebagai hal yang sangat relevan bagi generasi muda, dengan ditampilkan dengan cara yang kreatif, menarik dan penuh dialog terkait relevansi sejarah tersebut bagi tumbuhnya semangat nasionalisme,”ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulis, Minggu (20/09).

Baca juga: Mendikbud: Sejarah Tidak Mungkin Kami Hilangkan 

Menurut Hasto, penjelasan Nadiem itu sangat penting sebagai bagian dari tanggung jawab komunikasi politik agar tidak ada persepsi yang salah atas setiap kebijakan pemerintah.

“Ke depan hal-hal yang belum final, agar dikelola secara hati-hati, agar berbagai permutasi tsb tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Sebab pendidikan itu untuk masa depan,” katanya.

Bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, politik pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia hadir dalam kebijakan, sistem pendidikan, kultur, dan proses saling mencerdaskan guna menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai tradisi berpikir kritis, namun tetap membumi pada kebudayaan bangsa.

“Pesan Bung Karno agar ilmu pengetahuan mengabdi pada kemanusiaan mengandung makna bahwa pendidikan itu membebaskan rakyat dari kebodohan, dan dengannya taraf kebudayaan Indonesia semakin meningkat, diwarnai dengan nilai-nilai luhur bangsa,” tuturnya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, PDIP mengajak seluruh komponen bangsa untuk benar-benar memperhatikan pendidikan sebagai faktor kemajuan bangsa yang begitu penting.

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Nadiem tak Paham Makna Sejarah

“Indonesia memiliki rekam jejak sejarah nusantara sebagai bangsa pemimpin. Nusantara dalam perspektif sejarahnya, mengandung kehebatan tentang posisi geopolitik yang begitu strategis, sehingga menjadi titik temu dan sintesa peradaban dunia,”imbuhnya.

Melalui pendidikan yang benar, kata Hasto, pendidikan yang sarat dengan nation and character building, dan pendidikan yang memerdekakan, maka pendidikan adalah proses cetak biru.

“Dengan pijakan sejarah yang kuat, akan lahirlah semangat untuk hadir sebagai bangsa pemimpin,” pungkas Hasto.

Continue Reading

Hot Topic

Mendikbud: Sejarah Tidak Mungkin Kami Hilangkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengklarifikasi isu mata pelajaran sejarah menjadi pilihan atau tidak wajib di SMA. Bahkan di SMK, disebut akan dihapus. Nadiem membantah isu yang terlanjur beredar luas itu.

“Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita, tidak mungkin kami hilangkan,” tegas Nadiem dalam klarifikasinya melalui laman media sosial Kemendikbud, salah satunya via Instagram di akun @kemdikbud.ri, pada Minggu (20/09).

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Mendikbud Buta Sejarah 

Nadiem menyebut, isu yang beredar di masyarakat beberapa waktu terakhir merupakan salah satu materi yang tengah dibahas Kemendikbud secara internal.

“Isu ini keluar, karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak (permutasi), puluhan versi berbeda yang sekarang tengah melalui FGD dan uji publik,” katanya.

Namun, dia menjelaskan tidak ada yang menjamin permutasi tersebut yang akan menjadi keputusan akhirnya. Nadiem pun menegaskan, tidak akan ada penyederhanaan kurikulum hingga tahun 2022.

“Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih, dan bukan dalam skala nasional. Jadi sekali lagi, tidak ada kebijakan apapun di tahun 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan pelajaran sejarah,” ujar dia.

Menurut Nadiem, sejarah memiliki arti penting bagi sebuah bangsa, dan keberadaannya signifikan di dalam kurikulum pendidikan.

“Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita, agar bisa menginspirasi mereka,” ujarnya.

“Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi,” sambungnya.

Nadiem menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan sejarah pada sistem pendidikan. Sebab, lanjutnya, bagaimana pun ia terlahir dari ayah dan ibu yang merupakan aktivis nasional. Sang kakek adalah salah satu tokoh perjuangan di masa kemerdekaaan Indonesia.

“Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi,” jelasnya.

Nadiem berharap, klarifikasi yang disampaikannya bisa menenangkan masyarakat yang sebelumnya sempat dibuat khawatir dengan isu penghilangan pelajaran sejarah dari kurikulum.

“Sekali lagi saya imbau masyarakat jangan biarkan informas yang tidak benar menjadi liar. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat,” pungkasnya.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC