Channel9.id-Jakarta. Staf khusus Presiden Jokowi belakangan menjadi sorotan publik. Dimulai dari Andi Taufan yang mengirim surat ke camat se-Indonesia agar perusahaannya Amartha Fintek menjadi relawan COVID-19. Kemudian, keterlibatan Ruangguru, perusahaan milik Staf Khusus Presiden Belva Devara, dalam program Kartu Pra Kerja.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai kasus ini menyalahi prinsip good governance. Dan kondisi ini diperparah dengan tidak adanya penjelasan dari Istana soal polemik tersebut.
“Ini parah. Prinsip good governance mestinya dipegang teguh. Peluang konflik kepentingan sangat besar. Pemerintah perlu memberi penjelasan,” ujar Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (17/4).
Proses penunjukan perusahaan pelaksana proyek ini juga tidak transparan. Apabila keterlibatan Ruangguru dalam proyek pelatihan bagi peserta Kartu Prakerja ini dilakukan tidak sesuai prosedur, maka ada indikasi kerugian negara di dalamnya.
“Tidak boleh ada indikasi salah satu pihak mendapatkan keuntungan finansial dan merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Sehingga pemerintah harus memberi klarifikasi. Menurut Mardani, berita ini sungguh menyakitkan hati publik. Sebab, masalah ini terjadi saat kondisi publik sedang dalam penderitaan akibat COVID-19.
(virdika rizky utama)
