Connect with us

Hot Topic

Lemkapi: 84,2% Masyarakat Puas Kinerja Polri

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelang 100 hari kerja. Hasilnya, 84,2% masyarakat puas atas program Presisi Kapolri.

“Kami melihat ada kenaikan cukup signilfikan bila dibanding dengan 2020. Di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri berada pada angka 82,9%,” ujar Direktur Eksekurif Edi Hasibuan, Rabu 5 Mei 2021.

Edi menjelaskan sejumlah alasan publik puas kinerja Polri. Di antaranya Polri banyak melahirkan inovasi dalam pelayanan umum. Polri juga banyak menggunakan teknologi semakin baik dan transparan dalam pelayanan publik.

“Selain itu, kebijakan Kapolri menetapkan Polsek yang tidak lagi mengurus perkara dan kini mengedepankan penyuluhan dan pembinaan keamanan, disambut positif masyarakat,” ujar Edi.

Manager Riset Lemkapi Andi Triharyono menyampaikan, sejumlah inovasi yang banyak diapresiasi publik antara lain penerapan ETLE atau Tilang Elektronik.

Baca juga: Lemkapi: Komjen Listyo Sigit Akan Bawa Warna Baru di Tubuh Polri

Publik menilai terobosan tilang elektronik yang digagas Kapolri dalam program Presisi Kapolri ini tidak mengenal diskriminasi dalam penegakan hukum dan sudah dioperasikan serentak di hampir seluruh Polda.

“Sisten tilang elektronik memaksa masyarakat patuh dalam berlalulintas di jalan,” katanya.

Terobosan lain yang juga banyak diapresiasi adalah pemberantasan dan penanganan terorisme yang dinilai banyak pihak sangat humanis dan kecepatan polisi dalam mengungkap berbagai kejahatan, seperti perampokan, senpi ilegal di kapal Iran, kasus mafia tanah, TPPO jaringan internasional, pembunuhan, penipuan, dan jaringan narkoba terbesar yang dirilis Kapolri dengan barang bukti sabu 2,5 ton.

Sementara, ada sekitar 10,3% responden mengaku belum sepenuhnya puas atas pelayanan polri. Publik memberikan keluhan masih ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam penanganan perkara pidana, baik itu pidana umum maupun pidana narkoba.

Selain itu, publik juga menginginkan agar penanganan korupsi di kepolisian diperkuat. Selain puas dan kurang puas, ada sekitar 5,5% publik tidak memberikan komentar karena masih mempelajari dan memberikan waktu kepada Kapolri terus bekerja.

Survei ini dilakukan sejak 21 April sampai 4 Mei 2021 dengan menyasar 800 responden. Riset dilakukan melalui sambungan telepon. Metode penelitian menggunakan porposive random sampling dengan usia 20 – 50 tahun dan human of error sebesar 3,5%.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan Idulfitri Kamis 13 Mei 2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.

Keputusan itu merupakan hasil Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Selasa 11 Mei 2021.

Kemenag melakukan pemantauan hilal di 88 titik di 34 provinsi. Dari 88 titik itu, tidak ada yang melaporkan melihat hilal.

“Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara rukyat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistikmalkan (digenapkan 30 hari) sesuai dengan hasil sidang isbat tadi,” kata Yaqut.

“Ini sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idulfitri secara bersama-sama,” lanjutnya.

Sidang isbat didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004. Dalam sidang Kemenag menggunakan dua metode, yaitu hisab (perhitungan) dan rukyat (melihat langsung). Kedua metode itu tidak dibenturkan, melainkan saling melengkapi satu sama lain.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Firli Bahuri Non Aktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menonaktifkan 75 pegawainya yang tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN.

Salah satu dari 75 orang tersebut adalah penyidik senior Novel Baswedan. Berdasarkan surat yang beredar, penonaktifan 75 pegawai KPK itu berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Keputusan tersebut mengagetkan semua pihak karena sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri sempat mengatakan tak akan menonaktifkan pegawai yang tak lulus tes.

Baca juga: BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Bagi KPK Beda dengan CPNS

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu seperti dilansir Antara. Berikut ini poin-poinnya: Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Setoran Kades dan Camat ke Bupati Nganjuk Kisaran Rp2 Juta – Rp50 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat diduga tidak hanya melakukan praktik jual beli jabatan. Novi juga menerima setoran dari hasil praktik jual beli jabatannya.

“Jadi untuk setorannya bervariasi ya, karena juga ada dari desa dia kumpulkan, kemudian setelah jadi kepala desa ada yang setor Rp2 juta, kemudian dikumpulkan naik ke atas, dari desa ke kecamatan,” kata Argo dalam konferensi pers, Selasa 11 Mei 2021.

Argo menjelaskan, setoran yang diberikan berbeda-beda dari kades hingga camat. Dengan kisaran dari Rp2 juta hingga Rp50 juta.

“Kemudian ada Rp15 juta juga ada, Rp50 juta juga ada, jadi bervariasi antara Rp2 juta sampai dengan Rp50 juta,” kata Argo.

Selain itu, Argo menyampaikan, pihaknya telah memeriksa 18 saksi terkait kasus ini. Usai pemeriksaan 18 saksi tersebut, polisi akan melakukan pemeriksaan tersangka dan melakukan gelar perkara. Kemudian kasus tersebut dinaikan statusnya ke penyidikan.

Baca juga: Polri Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk

Adapun Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC