Connect with us

Politik

LSI Rilis Survey, Gerindra Posisi Ke 2 Top Of Mind

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terkait partai politik pihaknya hanya memberikan dua pertanyaan untuk mengetahui respons masyarakat terkait Pemilu Legislatif 2024.

Partai politik (Parpol) yang diperkirakan bakal meraih suara terbanyak pada Pemilu 2024 hampir sama seperti 2019 yakni PDIP dan Partai Gerindra.

“Pertama adalah top of mind, ini agak mirip urutannya yang papan atasnya dengan Pemilu 2019 yaitu nomor satu PDIP 20,1%, kemudian Gerindra sekitar 11,0%; Golkar 8,3%; berikutnya PKS dan PKB rebutan posisi keempat,” kata Direktur LSI Djayadi Hanan dalam Rilis Survei LSI: Evaluasi Publik Terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024 yang digelar secara daring, Senin (22/02/2021).

Djayadi menyebutkan, PKS dan PKB dari hasil survei itu berebut karena angkanya hampir sama 6,8 dan 6,7%. “Jadi PKB dan PKS kita sebut (dalam survei) berada di posisi keempat, lanjut posisi kelima Partai Demokrat 4,0%; Nasdem 2,5%; PAN 2,5%; PPP 1,5%, dan seterusnya,” ujarnya.

Sehingga, kata Djayadi, jika diperhatikan survei secara Top of Mind ini, partai-partai baru yang non parlemen belum terlihat memiliki perbaikan dukungan.

“Kemudian survei secara semi terbuka, posisinya tetap sama yakni partai-partai baru atau partai-partai non parlemen tampak belum memiliki perubahan perbaikan dukungan yang siginifikan,” ungkapnya.

Baca juga : LSI: Masyarakat Menilai Korupsi Lebih Tinggi Saat Pandemi

Pihaknya menduga hal itu terjadi karena masyarakat melihat belum ada fakta yang betul-betul menghidup mesin partainya secara full 100%.

“Karena mungkin pemilu nya dianggap masih jauh, tapi kalau di semi terbuka, urutannya agak turun sedikit PKS ke posisi ke lima, PDIP masih diposisi pertama 24,5%, ada kenaikan dibandingkan Pemilu 2019, lalu Gerindra angkanya mirip dengan Pemilu 2019 yakni, 12,6%,” jelasnya.

Kemudian Golkar 10,0% bersaing dengan PKB 9,7%; lalu PKS 7,6%; Demokrat 5,4%; Nasdem 3,4%; PAN 3,0%; PPP 2,4%; PSI 1,5% dan seterusnya.

“Jadi jika dilihat di sini terlihat mirip hasilnya dengan Pemilu 2019 dengan ada perubahan penurunan di Nasdem terutama ya, yang tadinya lebih dari 5%, sekarang mengalami penurunan, yang lain partai politik seperti PDIP mengalami kenaikan sedikit, sedangkan Gerindra, PKB dan PKS agak stagnan atau partai lain ada kecenderungan menurun,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Dinilai Tak Serius Atasi Banjir, PSI Akan Ajukan Hak Interpelasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Justin Untayana menyatakan pihaknya menilai Gubernur Anies Baswedan tidak menjalankan amanahnya dalam penanggulangan banjir di Ibu Kota. PSI pun akan menggunakan hak interpelasi di DPRD.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Justin dalam keterangan tertulis, Kamis (25/2).

Dia juga menyebut adanya ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir di Jakarta. Mulai dari ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi hingga mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali.

“Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita. Kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies,” ucap dia.

Selain itu, Justin juga meminta agar Anies dapat menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap penanggulangan banjir yang dilakukan Kementrian PUPR.

Hal itu, lanjut Justin, terlihat pada batalnya pembebasan lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar pada APBD perubahan tahun 2019.

“Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar,” ujar dia.

Karena hal itu, Justin mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya untuk menggulirkan interpelasi. Sebab dibutuhkan dukungannya sebanyak 15 anggota dewan.

“Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal,” tandasnya.

IG

Continue Reading

Politik

34 Ketua DPD Kompak Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang kompak meminta DPP PD dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memecat segelintir kader pengkhianat yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dengan berkonspirasi bersama pihak eksternal. Seruan ini disampaikan secara serempak dalam pernyataan bersama yang dibacakan Ni’matullah, Ketua DPD PD Sulawesi Selatan.

“Kedua, bertekad untuk melawan para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat,” ujar Ni’matullah lewat keterangan tertulis (24/2).

Dua poin lainnya adalah setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai Ketua Umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Poin ketiga berbunyi, bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik, sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.

Deklarasi para Ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan KLB. Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan dua pertiga Ketua DPD sebagai pemilik suara.

Baca juga: Pengurus Demokrat Jabar dan Banten Desak AHY Pecak Kader Pengkhianat 

Para Ketua DPD ini berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY. Pertemuan dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, termasuk mensyaratkan semua peserta negatif Covid-19 dengan membawa hasil PCR swab test yang sah, mengenakan masker dan menjaga jarak.

Dalam paparannya, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021. Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah.

Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoax. Kemenangan dalam Pilkada 2020 yang melampaui target, tren elektabilitas partai dan Ketum AHY yang terus naik dari berbagai survei, soliditas pengurus serta kader dari berbagai daerah, maupun dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil membantah semua argumentasi yang digunakan untuk memecahbelah partai.

“Di sisi lain, survei-survei secara konsisten menunjukkan aktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen,” ujar AHY.

IG

Continue Reading

Politik

Mengaku Difitnah Dalangi Aksi 212, SBY: Saya Bersedia Bersumpah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku difitnah bahwa dirinya yang mendanai aksi pada 2 Desember 2016 atau Aksi 212. Laporan tersebut lalu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo saat itu.

Ditegaskannya bahwa laporan kepada Jokowi itu adalah fitnah. SBY mengaku siap bertemu dengan sosok tersebut yang telah melaporkan informasi yang tidak benar tersebut.

“Saya bersedia bersumpah di hadapan Allah SWT. Kalau perlu di depan publik, agar rakyat tahu siapa yang berdusta, dan agar kebenaran segera terkuak,” ujar SBY lewat keterangan video yang dirilisnya, Rabu (24/2).

Baca juga: SBY Sebut Moeldoko Terlibat Aktif Ambil Alih Demokrat 

Ia pernah meminta agar fitnah tersebut dibersihkan agar nama baik dirinya dan Demokrat kembali bersih. Namun SBY menyebut, permintaannya itu tak dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait.

“Saya kira tindakan cepat terhadap siapapun yang memfitnah pejabat pemerintahan, prosesnya juga akan sama cepatnya jika yang difitnah bukan pejabat negara, misalnya orang seperti saya atau siapapun yang juga menjadi korban fitnah,” tutur SBY.

Ia mengungkapkan, orang yang melaporkan hal tersebut merupakan petinggi berbintang empat. SBY pun langsung mengkonfirmasi hal tersebut dan dibenarkan oleh wakil presiden saat itu Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

“Konon yang melaporkan kepada Presiden Jokowi adalah petinggi berbintang empat,” ujar SBY.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC