Channel9.id – Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, ada korupsi yang dilakukan elite di Papua terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Karena itu, pihaknya tengah mencari formula terkait regulasi terbaik supaya Dana Otsus bisa dirasakan masyarakat. Terlebih, Dana Otsus rencananya akan ditingkatkan di tahun depan.
“Karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitenya di sana. Rakyat tidak kebagian. Kita atur bagaimana caranya,” kata Mahfud dalam keterangan resmi, Jumat (4/12).
Mahfud menyampaikan, pemerintah kini tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Kepres) berkaitan dengan pembangunan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan.
Pemerintah juga sedang menggodok revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Revisi itu mencakup dua hal, yakni berkaitan dengan jumlah dana Otsus yang akan disalurkan dan mengenai pemekaran provinsi di Papua.
“Pembesaran atau perpanjangan pemberian dana Otsus dari semula itu dua persen menjadi 2,25 persen. Revisi Undang-undangnya dalam waktu dekat ini,” katanya.
Mengenai pemekaran provinsi di Papua sendiri ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan wilayah Papua yang cukup luas.
“Nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya itu yang nantinya mulai digarap secepatnya sesuai prosedur. Tujuan semua kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Itu sikap pemerintah, kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
(HY)
