Connect with us

Nasional

Marak Intoleransi, Setara Institute: Pemerintah Pusat Harus Hadir

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Insiden pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) kembali marak. Jelang setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, berbagai pelanggaran KBB dan ekspresi intoleransi menunjukkan peningkatan intensitas.

Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan, sepanjang 2019, terjadi 200 peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air.

“Tahun lalu, ada kecenderungan peningkatan ekspresi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas,” ujar Halili dalam pernyataan tertulis, Selasa (29/09).

Baca juga: Video Usik Ibadah, Kang Emil: Mari Saling Menghormati Keyakinan dan Beribadah

Halili menuturkan, Setara Institute telah mencatat beberapa peristiwa menonjol yang menyita perhatian publik dalam sebulan terakhir, yakni:

1.Pada 1 September 2020, terjadi pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Kecamatan Napagaluh, Kabupaten Aceh Singkil.

2.Tanggal 13 September 2020, terjadi gangguan sekelompok orang intoleran atas ibadah terhadap jemaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi.

3.Pada 20 September 2020, terjadi penolakan ibadah dilakukan oleh sekelompok warga Graha Prima Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor terhadap jemaat dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI).

4.Pada 21 September 2020, terjadi pelarangan ibadah bagi umat Kristen di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, tindakan intoleransi tersebut bertentangan dengan hak konstitusional.

“Kami mengutuk setiap tindakan yang menghalang-halangi penikmatan hak konstitusional setiap warga untuk beragama dan beribadah,” ujarnya.

“Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan dan nyata-nyata melanggar hak konstitusional atas KBB yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E Ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945,” sambung Ismail.

Pemerintah, kata dia, seharusnya hadir untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional minoritas.  Ismail menilai, Pemerintah selama ini lebih sering absen ketika kelompok minoritas diintimidasi, direstriksi, didiskriminasi, bahkan dipersekusi.

“Kalau pun hadir, aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan, cenderung berpihak pada kepentingan pelaku intoleransi dan pelanggaran yang mengatasnamakan mayoritas,” ucapnya.

Menurut Ismail, seharusnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengambil kebijakan progresif untuk menjamin tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif dan toleran.

Pemerintah daerah, ucap dia, merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB, dengan 157 tindakan, baik dalam bentuk tindakan langsung (violation by commission), peraturan intoleran dan diskriminatif (violation by rule), maupun pembiaran (violation by omission).

“Pemerintah pusat tidak boleh diam, melainkan harus hadir menangani penjalaran intoleransi yang secara terus-menerus terjadi di daerah,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Hina Islam, Jokowi: Indonesia Mengecam Keras Pernyataan Macron

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice, Prancis. Jokowi juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina Islam.

“Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa, yang kedua Indonesia mengecam pernyatan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai pernyataan umat Islam di seluruh dunia,” kata Jokowi melalui siaran Youtube, Sabtu (31/10).

Baca juga: Menag RI Kecam Pernyataan Macron

Pernyataan Macron, lanjutnya, mencederai persatuan dunia. Jokwoi menegaskan kebebasan berekespresi yang menodai simbol agama harus dihentikan.

“Kebebasan berekspresi yang menodai kesakralan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Jokowi pun mengecam terorisme, namun dia menegaskan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama manapun. “Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun,” katanya.

Continue Reading

Nasional

Libur Panjang, Dispendukcapil Surabaya Tetap Berikan Pelayanan

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Dispendukcapil Surabaya tetap buka dan memberikan pelayanan seperti biasanya. Baik online maupun tatap muka, selama masa libur panjang dan cuti bersama ini

Menurut Kadispendukcapil Surabaya, Agus Imam Sonhaji, dibukanya pelayanan saat long weekend ini penting dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pelayanan secara online lewat aplikasi www.klampid.disdukcapilsurabaya.id juga tetap diproses petugas.

“Jadi petugas tetap masuk untuk melayani yang online itu sesuai dengan jadwal. Apalagi masyarakat dapat menginput data dan mengakses web bisa dari mana saja,” kata Agus, Sabtu (31/10).

Pelayanan tatap muka seperti perekaman e-KTP juga dilayani. Dalam sehari, kapasitas yang diberi sebanyak 250 orang.

“Karena perekaman ini mengharuskan tatap muka, maka kami beri kapasitas 250 per hari. Tetapi untuk pendaftarannya perekaman harus melalui online dahulu,” ujarnya.

Selama libur panjang, pelayanan tatap muka dibuka sejak pagi pukul 08.00 – 18.00 WIB. Petugas dibagi menjadi beberapa shift. Shift pertama pukul 08.00 – 13.00 WIB, shift kedua pukul 13.00 – 18.00 WIB.

Dalam per hari, ada sekitar 31 orang yang melakukan perekaman. Kepada masyarakat yang ingin mengurus perekaman e-KTP, maka harus mendaftar online dulu. Kemudian akan ditindaklanjuti oleh petugas untuk perekaman.

“Jadi akan kami tindaklanjuti sesuai dengan jadwal. Tidak perlu khawatir libur nasional ini. Apapun pelayanan berbasis online yang terdapat dalam website tersebut juga tetap akan diproses,” pungkasnya

Continue Reading

Hot Topic

Jasa Marga Catat 509.140 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 509.140 kendaraan meninggalkan Jakarta selama 27 Oktober-29 Oktober 2020. Angka itu naik 40,3 persen jika dibandingkan dengan lalu lintas selama new normal.

Corporate Communications & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru mengimbau pengguna jalan untuk meninggalkan Jakarta selama periode libur panjang cuti bersama dan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H untuk menghindari puncak arus kendaraan kembali ke Jakarta dan pulang lebih awal.

Ia menyarankan pengguna jalan untuk menghindari waktu yang bersamaan kembali ke Jakarta. Hal ini untuk menghindari kepadatan yang berpotensi terjadi pada Minggu, 1 November 2020.

Baca juga: Penjelasan Jasa Marga Terkait Tarif 9 Ruas Tol yang Akan Naik

“Kami mengimbau agar pengguna jalan dapat mengatur waktu perjalanan kembali ke Jakarta lebih awal. Kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk dapat memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan penempatan petugas di lokasi rawan kepadatan,” ungkap Heru dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (31/10).

Heru menyatakan pemberlakuan contraflow pada arus balik perlu dilakukan untuk menghindari kepadatan pertemuan dua lalu lintas Jalan Tol Cipularang dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta di Km 66 Simpang Susun Dawuan, serta kepadatan jelang akses masuk masuk dan rest area Km 62 dan Km 52.

“Kami juga memastikan proyek pekerjaan di jalan tol berpotensi mengganggu lajur dihentikan sementara, termasuk pekerjaan mobilisasi peralatan,” terang Heru.

Heru juga mengimbau agar pengguna jalan memastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima dan mematuhi protokol kesehatan saat berada di tempat istirahat, isi BBM, dan saldo uang elektronik yang cukup. Selain itu, pengguna jalan juga diimbau untuk mengisi saldo uang elektronik yang cukup, mematuhi rambu-rambu, dan istirahat jika lelah berkendara.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC