Connect with us

Hukum

Masih di Bawah Umur, Polri Minta PDRM Serahkan Penanganan Tersangka Parodi Lagu Indonesia Raya

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri meminta Polisi Diraja Malaysia (PDRM) menyerahkan penanganan tersangka WNI dalam kasus parodi lagu Indonesia Raya.

Dalam perkara ini, dua tersangka merupakan anak-anak di bawah umur. Keduanya adalah MDF (16) yang ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, dan NJ (11) dicokok di Sabah, Malaysia.

“Sejauh ini belum ada koordinasi yang lebih atau jawaban dari PDRM. Karena pihak Polri meminta kasus yang ditangani PDRM bisa diserahkan kepada pihak Polri,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Senin 4 Januari 2021.

Ahmad menyampaikan, kasus tersebut penting untuk ditangani Polri sebab tersangka masih di bawah umur.

Belum lagi, status tersangka yang masih WNI juga merupakan urgensi dari penanganan kasus itu kepolisian Indonesia.

Namun, hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah NJ dapat disidik Polri atau tidak

Diketahui, Dittipidsiber Bareskrim Polri bekerja sama dengan PDRM untuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian, PDRM menangkap NJ, pemilik akun MY Asean yang mengunggah dan menyebarkan video tersebut.

Sementara itu, MDF ditangkap Polri di Cianjur, Jawa Barat pada tengah pekan lalu.

Dalam perkara ini, Polri menjerat MDF dengan sangkaan pasal 4 huruf 5 ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Selain itu, MDF juga terkena pasal 64 A juncto pasal 70 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Namun, karena masih di bawah umur, MDF akan menjalani proses hukuman sesuai UU Anak. Jerat pidana kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU tersebut di antaranya mengatur tentang hak-hak anak, keadilan restoratif, upaya diversi, syarat, dan ketentuan penahanan terhadap anak.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Awas, Pembuat dan Pengguna Tes PCR Palsu Diancam Pidana 4 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan bagi pemalsu hasil tes polymerase chain reaction (PCR) Covid-19 bakal dikenakan sanksi pidana. Wiku menyebut, hal ini sudah diatur dalam Pasal 267 ayat 1 dan pasal 267 ayat 1 KUHP.

“Dengan ancaman pidana kurungan selama 4 tahun. Baik yang membuat ataupun menggunakannya,” tegasnya saat siaran pers yang dikutip pada Jumat (22/01).

Baca juga: Polisi Tangkap Pembuat Surat Keterangan Hasil Swab PCR Palsu 

Wiku menuturkan, untuk mencegah pemalsuan surat PCR pihak verifikator akan memperketat pemeriksaan hasil tes Covid-19 bagi para calon pendatang yang akan masuk ke Indonesia ataupun pelaku perjalanan domestik. Mereka diwajibkan mengantongi hasil tes Covid-19 yang menyatakan status negatif atau tidak terpapar.

“Petugas verifikator surat tes PCR, tes antigen atapun tes antibodi di bandar udara, terminal ataupun pelabuhan, ini akan terus mengetatkan protokol di pintu masuk kedatangan dengan tujuan mencegah imported case,” ungkapnya.

Wiku meminta masyarakat untuk menggunakan hasil tes PCR resmi yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan domestik.

“Ini bertujuan untuk menekan penularan yang berpotensi disebarkan dari para pelaku perjalanan yang masuk ataupun keluar antar daerah di Indonesia,” ucapnya.

Continue Reading

Hukum

Ditpolairud Polda Banten Tangkap Dua Pelaku Penyelundupan 24.000 Benih Lobster

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Banten menangkap dua pelaku penyelundupan 24.000 benih lobster. Puluhan ribu benih lobster itu hendak di bawa ke daerah Jawa Barat.

Wakil Direktur Polairud Polda Banten AKBP Abdul Majid menyatakan, kedua pelaku yakni berinisial M (26) dan CH (20) merupakan warga Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang.

“Dari tangan kedua pelaku ini kita amankan benih lobster yang berjumlah 24.000 ekor yang terdiri dari 18.000 ekor benih lobster jenis pasir dan 6.000 ekor jenis mutiara,” ujar Abdul Majid dalam keterangannya, Kamis 21 Januari 2021.

Abdul Majid menyampaikan, pihaknya menangkap kedua tersangka tersebut di Muara Binuangen, Desa Malimping, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Rabu 20 Januari 2021.

Pelaku dalam melakukan penjualan benih lobster tidak mengantongi izin perkarantinaan ikan di Banten. Karena itu, kedua pelaku terjerat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

“Semestinya yang bersangkutan mendapat lisensi. Apabila melakukan kegiatan ini harus mendapat izin dari perikanan dan sebagainya,” ujar Abdul Majid.

Abdul Majid menjelaskan, pelaku membanderol satu ekor benih lobster sebesar puluhan ribu rupiah. Jika dihitung per ekor diekspor ke luar negeri dengan harga Rp 250.000/ekor, dan jumlah bibit lobster ini sebanyak 24.000 ekor, maka pelaku meraup omzet Rp 6 miliar.

Sementara itu, Kepala Karantina Ikan di Banten, Hanafi menyatakan, tindak pidana yang dilakukan pelaku melanggar UU Perikanan. Nantinya untuk benih lobster yang diamankan akan dilepaskan lagi ke laut.

“Nanti akan kami lepaskan ke laut kembali,” ujar Hanafi.

Akibat perbuatannya, para pelaku tersebut dijerat UU Perikanan pasal 93 juncto Pasal 26 ayat 1 dengan ancaman 8 tahun penjara atau denda Rp 1,5 miliar.

HY

Continue Reading

Hukum

Bareskrim Serahkan Berkas Rizieq Shihab ke Kejagung

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas tahap 1 kasus itu kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait salah satu perkara yang mendera pentolan FPI Rizieq Shihab dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat dirawat di Rumah Sakit UMMI.

Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan bahwa berkas tersebut diserahkan pada Kejagung pada Rabu (20/1). Dijelaskannya, berkas perkara tahap 1 itu berisi hasil pemeriksaan terhadap tiga tersangka dalam perkara itu.

“Dalam berkas itu ada tiga tersangka yang semuanya sudah menjalani pemeriksaan,” ucapnya, Kamis (21/1). Mereka adalah  Rizieq Shihab,  Muhammad Hanif Alatas yang adalah menantu Rizieq, dan Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat.

Baca juga: Rizieq Shihab Dipindahkan ke Rutan Bareskrim Polri 

Meski sudah menjadi tersangka, dua dari tiga tersangka tersebut belum dilakukan penahanan. Sebagaimana diketahui, baru Rizieq yang ditahan. Namun penahanan tersebut dilakukan sejak Desember 2020 silam atas kasus dugaan pelanggaran prokes di Petamburan.

Dalam perkara ini, ketiga tersangka dijerat dengan pasat berlapis Pertama adalah pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman 6 bulan hingga 1 tahun penjara.

Kemudian, pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran. Ancaman hukuman untuk pelanggaran terhadap pasal ini adalah 10 tahun penjara.

Di samping itu, ketiganya juga dijerat dengan Pasal 216 KUHP, yakni dengan sengaja tidak mengikuti perintah yang dilakukan menurut undang-undang atau dengan sengaja menghalangi tindakan pejabat dalam menjalankan tugasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC