Oleh: Mohammad Subkhi R*
Channel9.id-Jakarta. Paska seratus hari dilantiknya pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, beberapa lembaga survei merilis kinerja seluruh kementerian dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Ada yang memperoleh nilai sangat baik, baik, dan cukup bahkan kurang. Indikator tersebut didapatkan dari survei kepuasan publik di 13 provinsi terhadap seluruh lembaga negara tersebut.
Hasil survei dari Alvara Research Center menunjukkan posisi sepuluh besar teratas diduduki oleh TNI dengan tingkat kepuasan 85,2 persen. Posisi kedua yakni Polri dengan tingkat kepuasan 72,7 persen. Posisi ketiga, keempat masing-masing ditempati Mahkamah Agung (MA) 72,7 persen, dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan 72,4 persen. KPK berada di posisi kelima dengan tingkat kepuasan 71,1 persen dan keenam yaitu Kejaksaan Agung dengan tingkat kepuasan 70,1 persen.
Sementara peringkat ketujuh hingga kesepuluh diduduki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (65,3 persen), KPU (63,3 persen), Partai Politik (60,8 persen), dan MPR (60,2 persen). Adapun DPR berada di luar sepuluh besar, menempati posisi kesebelas dengan tingkat kepuasan 53,7 persen.
Untuk diketahui, survei ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Alvara pada akhir Januari hingga awal Februari dengan 1.000 responden dan margin error 3,16 persen, serta Tingkat Kepercayaan 95 persen. Adapun data diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia. Orang boleh saja berdebat mengenai hasil tersebut, silakan membuat survei baru sebagai bahan perbandingan sehingga kita mendapatkan hasil yang bisa sangat berbeda atau justru makin menguatkan temuan yang sudah ada.
Sementara itu, kinerja kementerian yang memuaskan publik berdasarkan hasil survei Alvara Research Center, sepuluh besar secara berurutan ditempati oleh Menteri BUMN Erick Thohir (4,02), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (3,95), Menteri Keuangan Sri Mulyani (3,94), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (3,91), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (3,88), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (3,88), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (3,86), Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro (3,85), Menteri Pariwisata Wishnutama (3,85), dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki (3,84). Dengan skala 1-6, semakin besar angkanya maka hasilnya semakin memuaskan publik.
Media Sosial dan Kepuasan Publik
Menilik hasil tingkat kepuasan publik di atas, kinerja TNI dan Polri sebagai lembaga negara memeroleh apresiasi publik terbaik dengan menempati posisi pertama dan kedua. Hasil tersebut seyogyanya menjadi pelecut semangat TNI-Polri untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Terutama Polri, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan publik dari segala macam gangguan yang ada di masyarakat tentunya menjadi sandaran besar oleh publik.
Sejak satu dekade terakhir terjadi perubahan kekuatan polisi di seluruh dunia, yakni telah menggunakan media sosial sebagai cara untuk membangun kedekatan dengan masyarakat luas. ‘Technology has played an important role in the transformative movement in these and other large urban American police departments, but technology is insufficient to alter the basic routines and practices of any police department’ (Manning, 2008: 164). Ada transformasi di dalam tubuh kepolisian di seluruh belahan dunia menghadapi perubahan yang begitu cepat dengan kehadiran internet, dan ditambah dengan munculnya media sosial.
Interaksi antarindividu yang tadinya dilakukan melalui perjumpaan fisik di sebuah tempat, belakangan memiliki pola yang semakin berubah. Keberadaan media sosial menjadikan kehadiran maupun perjumpaan fisik pada akhirnya bukan sebuah keharusan. Interaksi banyak dilakukan melalui media sosial, pun dengan distribusi informasi penting justru dapat dengan sangat cepat dan mudah. Hal tersebut sangat membantu kecerdasan pertemuan-pertemuan yang telah direncanakan, baik secara mendadak maupun yang sudah terencana jauh sebelumnya. Hal ini diakibatkan dari pemerolehan informasi penting yang bisa didapat secara tiba-tiba.
Polri dan Optimalisasi Media Sosial
Polri sebagai institusi negara, memiliki tanggungjawab besar untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga. Sejak kelahirannya, 1 Juli 1946, Polri memiliki motto Rastra Sewakotama yang artinya “Abdi Utama bagi Nusa Bangsa” atau “pelayan terbaik bangsa/rakyat”. Menghadapi era digital, dengan masifnya media sosial, ada pembaruan program di institusi Polri yang dicanangkan sejak Jenderal Polisi H.M Tito Karnavian, Ph.D., menjabat sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Ia mencanangkan program ‘promoter’, akronim dari profesional, modern dan terpercaya. Program tersebut, dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga Polri, sehingga dilanjutkan kembali di era Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.
Kelanjutan program ‘promoter’ di tubuh Polri, dari Kapolri sebelumnya merupakan sebuah tradisi yang mestinya dikembangkan di lembaga-lembaga negara lainnya. Sehingga tidak ada lagi adagium, ganti pemimpin ganti kebijakan. Sebuah program yang bagus sudah semestinya dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya dengan menambahkan inovasi dan kreatifitas baru untuk melengkapi dan mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat perubahannya.
Salah satu program promoter ini yakni ‘Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi’. Konkritnya yaitu optimalisasi media sosial sebagai praktis pelayanan publik dari Polri kepada masyarakat luas. Pada akun facebook resmi Polri, hingga tulisan ini dibuat, dengan nama Divisi Humas Polri, telah disukai 909,219 dan yang mengikuti 942,000 pengguna fb. Sementara di akun twitter dengan nama @DivHumas_Polri dengan jumlah pengikut 1,3 juta.
Adapun akun instagram yaitu @divisihumaspolri dengan pengikut 634 ribu pengguna instagram, dan ketiga akun media sosial tersebut sudah terverifikasi dengan tanda contreng biru, sebagai bukti verifikasi resmi yang dikeluarkan oleh masing-masing media sosial untuk memastikan keaslian sebuah akun dan mencegah penipuan yang dilakukan oleh akun palsu. Demikian pula Polri telah memiliki channel youtube dengan nama DIV HUMAS POLRI dengan jumlah subscriber mencapai 379000.
Melalui masing-masing platform media sosial tersebut Polri dapat berinteraksi secara langsung kepada warganet ke seluruh pelosok Indonesia. Demikian pula menginformasikan hal-hal penting, terutama mengenai hoaks yang trennya bukannya menyurut akan tetapi makin intens. Kasus mutakhir misalnya mengenai hoaks virus corona, penimbunan masker yang merupakan kepentingan publik pun ditanggulangi oleh Polri berkoordinasi dengan Kominfo yang menemukan sekurangnya 177 jenis hoax seputar virus corona hingga 8 Maret 2020. Setidaknya lima kasus hoax seputar telah dilaporkan Kominfo ke pihak Polri dan segera ditindaklajuti. Untuk penanganan kejahatan siber (cyber crime) pun disediakan akun resmi di facebook, twitter, dengan nama @CCICPolri dan instagram @ccicpolri sebagai Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang sudah terverifikasi contreng biru, dengan jumlah 139ribu pengikut, serta disediakan pula laman (website) patrolisiber.id.
Optimalisasi media sosial oleh Polri sebagai bentuk pelayanan kepada publik sebuah langkah ‘promoter’ yang jitu dan senantiasa perlu dikembangkan secara terus-menerus. Semangat di era digital yang cepat ini mesti ditangkap dengan ketepatan pula, supaya masyarakat luas mendapatkan pelayanan prima dari korps Polri dari pusat hingga ke daerah-daerah tingkat kecamatan di seluruh penjuru tanah air. Tidak mengherankan sekiranya survei Alvara Research Center terhadap kinerja 100 pertama lembaga-lembaga negara, Polri mendapat tingkat kepuasan publik di peringkat dua besar teratas. Kepuasan publik ini mesti dijaga dan didukung terus dengan meningkatkan kinerja Polri tak kenal henti.
*Pemerhati Keamanan Publik
