Connect with us

Opini

Rizal Ramli Soal Presidential Treshold: “Mereka Takut Banget Saya Gugat …”

Published

on

Oleh: Arief Gunawan*

Channel9.id-Jakarta. Waktu Indonesia mau merdeka bumiputera terdidik jumlahnya cuma sedikit. Lebih sedikit lagi lulusan universitas. Ketika Sukarno terjun ke lapangan politik, 1927, lulusan HBS (SMA) hanya 78 orang. Orang Belanda pertama-tama bikin sekolah pertanian. Disusul sekolah kedokteran. Sekolah hukum termasuk belakangan. Ilmu-ilmu humaniora lebih dulu mereka kembangkan.

Namun konstruksi konstitusi dan ketatanegaraan Republik ini dibangun oleh para ahli hukum bumiputera yang jumlahnya tak banyak itu. Mereka umumnya bukan hanya memiliki bobot intelektualitas dan pemahaman ilmu yang tinggi, tetapi juga bernyali.

Bernyali maksudnya berani mengambil keputusan yang memihak rakyat, yang tercermin dari produk konstitusi mereka yaitu UUD 1945, yang kini banyak diselewengkan elit kekuasaan. Sutan Sjahrir yang anak jaksa studi hukum di Leiden. Ali Sastroamidjojo, Mr Soepomo,  Iwa Kusumasumantri, dan lainnya.

Mereka memandang hukum sebagai Volkgeist (Jiwa Bangsa) yang waktu itu lagi sakit. Karena itu harus disembuhkan. Penyelewengan konstitusi kini justru dipertontonkan.

Salah satunya presidential treshold, ambang batas pencalonan presiden 20 persen yang diatur UU 7/2017 tentang Pemilu. Aturan ini seperti jagal. Menutup peluang figur potensial jadi presiden.

“Mahkamah Konstitusi sangat berwenang menghapusnya, sebagai satu-satunya lembaga yang ditugaskan mengawal UUD ‘45, agar betul-betul diterapkan dalam pembentukan undang-undang,” kata pakar hukum tatanegara Feri Amsari.

Presidential Treshold 20 persen nyatanya memang tidak diatur UUD ‘45. Pasal 6A ayat (2) UUD ‘45 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan presiden. Justru menegaskan setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden 20 persen  tidak dibenarkan,” tegas Feri Amsari.

Tokoh nasional Dr Rizal Ramli sendiri menggugat peraturan tersebut melalui judicial review. Mahkamah Konstitusi menolak meski Presidential Treshold bertentangan dengan UUD ‘45.

“Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi bahwa saya tidak punya legal standing untuk menggugat presidential threshold, kekanak-kanakan,” kata Rizal Ramli.

Presidential Threshold pernah digugat duabelas kali. Sebelas diantaranya diterima dan diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Para penggugat adalah individu, termasuk Rizal Ramli, maupun individu yang mewakili organisasi.

“Mereka takut banget saya gugat,” kata Rizal lagi.

Faktanya Rizal Ramli punya legal standing dalam melakukan gugatan.  Pada 2009 Rizal didukung sembilan partai yang tergabung dalam Blok Perubahan, antara lain Partai Buruh Sejahtera, Partai Kedaulatan, Partai PNBK dan lain-lain, untuk menjadi calon presiden.

“Itu bukti saya sebetulnya bisa mencalonkan diri,” ucap Rizal.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tidak masuk logika, sebab menyebut Rizal Ramli tak memiliki legal standing, karena tidak mewakili partai politik sebagai pihak yang berkepentingan dengan pencalonan presiden.

“Lho, yang mau kita ubah ini pola dan perilaku partai yang selalu dapat setoran dari calon presiden, karena presidential threshold 20 persen. Mereka tidak suka kalau dihapus,” kata Rizal.

Sistem ambang batas presiden 20 persen merupakan legalitas dari sistem politik uang dan demokrasi kriminal yang merusak kehidupan bernegara. Mengakibatkan kekuatan uang jadi sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin di Indonesia. Kelompok utama yang mendukung sistem ini adalah bandar dan cukong.

“Saya yakin kalau berdebat soal ini hakim Mahkamah Konstitusi nggak berani. Mereka tidak percaya diri bisa menang argumen. Kami memang meragukan bobot intelektual hakim Mahkamah Konstitusi,” papar Rizal Ramli.

Hal lainnya,  48 negara di dunia menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia, tapi tidak memberlakukan presidential threshold.

“Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ketinggalan, karena kurang baca. 48 negara  sudah meninggalkan sistem presidential treshold,” tegas Rizal.

*Wartawan Senior

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Maaf Bu Menkeu, Indonesia Tidak Lebih Baik

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah, terutama pihak Kementerian Keuangan, makin sering mengutarakan Indonesia lebih baik dari banyak negara lain dalam hal dampak pandemi atas kondisi fiskal. Secara lebih khusus, tentang defisit anggaran dan rasio utang pemerintah atas Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasar sumber data yang sebagian besar serupa dengan Kemenkeu, yaitu dari International Monetary Fund (IMF), penulis memiliki pandangan berbeda.

Pada Rabu (3/3/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020, lebih baik dibanding berbagai negara lain. Defisit APBN sebesar Rp956,3 triliun, yang setara dengan 6,09 persen dari PDB disebut lebih rendah dibanding India, Filipina, hingga Malaysia.

Sebelumnya, pada Selasa (23/2/2021), Menteri Keuangan menyebut, rasio utang pemerintah mencapai 38,5% pada tahun 2020. Rasionya bertambah 8,5% atas PDB dari rasio tahun 2019. Namun, menurutnya hal itu terjadi ketika semua negara melakukan countercyclical, terutama menggunakan instrumen APBN yang menyebabkan defisit meningkat dan rasio utang publik meningkat.

Menkeu menilai kenaikan utang yang hanya satu digit tersebut masih lebih baik ketimbang negara lainnya. Dalam salah satu slide paparan Menkeu, besarnya tambahan rasio utang Indonesia memang tampak urutan keempat terendah dari tampilan data 16 negara. Campuran dari negara sebaya (peers) dan negara maju.

Pada slide yang sama, ditampilkan besaran rasio defisit atas PDB masing-masing negara. Tampak Indonesia menempati urutan kelima terendah.

Sebelumnya, Nota Keuangan dan APBN tahun 2021 secara khusus menyajikan grafik perbandingan rasio utang pemerintah dan perubahannya dari 11 negara. Negara emerging economies atau yang sebaya sebanyak 7 negara, termasuk Indonesia. Negara advanced economies sebanyak 4 negara. Data yang dipakai bersumber dari estimasi International Monetary Fund (IMF) pada World Economi Outlook (WEO) edisi Juni 2020. Tampak ingin memberi pesan, terdampak lebih kecil dari 7 negara lain dalam grafik itu.

Sebaiknya kita cermati lebih teliti berbagai besaran yang disampaikan di atas. Pertama, nilai PDB nominal tahun 2020 telah diumumkan oleh BPS pada 5 Februari 2021, yaitu sebesar Rp15.434,2 triliun. Cukup mengherankan, jika pihak Kemenkeu masih terus mengemukakan rasio defisit dan rasio utang yang berdasar prakiraan beberapa bulan lalu.

Besaran defisit realisasi sementara APBN 2020 adalah sebesar sebesar Rp956,3 triliun. Artinya rasio defisit atas PDB menjadi sebesar 6,20%.  Dari posisi utang pemerintah sebesar Rp6.074,56 triliun, maka rasionya atas PDB sebesar 39,36%. Keduanya lebih tinggi dari publikasi realisasi sementara APBN 2020 atau APBN Kita edisi januari 2021, yang hingga kini masih dipakai dalam paparan Kemenkeu.

Kedua, IMF biasa melakukan perubahan estimasi (update) tiap beberapa bulan. Kondisi pandemi tahun 2020 membuat perubahannya lebih signifikan dari biasanya. Update data terkini IMF dilakukan pada Januari 2021, dalam publikasi “Fiscal Monitor Update”. Data proyeksi Indonesia termasuk di dalamnya, meski belum semua negara dimutakhirkan.

Dibandingkan update Juni 2020 dan Oktober 2020, beberapa negara menjadi lebih buruk, dan sebagian lebih baik dari prakiraan semula. Baik untuk kondisi tahun 2020, maupun tahun 2021. Data yang dipakai oleh paparan Menkeu dalam hal rasio utang adalah dari update Oktober 2020.

Ketiga, proyeksi WEO IMF atas rasio utang disajikan hingga tahun 2021. Dan sewajarnya analisis dampak pandemi atas hal ini adalah hingga tahun depan. Paparan Menkeu yang bersumber dari WEO IMF tidak menyajikan proyeksi hingga tahun 2021. Padahal, ada negara yang rasionya diproyeksikan turun atau stagnan pada tahun 2021. Sedangkan untuk Indonesia, masih akan naik secara signifikan.

Perhitungan tambahan rasio utang selama dua tahun berdasar estimasi WEO Januari 2021 memperlihatkan Indonesia termasuk yang terdampak buruk. Bertambah sebesar 8,1%, dari 30,6% pada tahun 2019 menjadi 38,7%. Diprakirakan oleh IMF masih akan meningkat menjadi 43,1% pada tahun 2021.

Artinya rasionya bertambah sebesar 12,5% selama 2 tahun. Jika yang dianalisis adalah tambahan selama 2 tahun itu, tampak Indonesia termasuk yang buruk dari 7 negara peers yang disajikan oleh Nota Keuangan dan APBN 2021. Hanya lebih baik dari Afrika Selatan.

Keempat, pada tahun 2019 atau sebelum pandemi, rasio utang Indonesia memang relatif lebih rendah dari negara peers. Apalagi jika dibanding dengan negara advanced economies yang pada umumnya memiliki rasio utang yang tinggi. Untuk menganalisis dampak pandemi, dapat dilihat dalam persentase kenaikannya. Bukan hanya membandingkan tambahan besaran rasionya saja.

Sebagai contoh, Jepang. Dalam grafik Nota Keuangan dan APBN 2021 serta paparan Menkeu (23/2/2021) dikesankan kenaikan yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Padahal dalam persentase kenaikan berdasar update terkini, Jepang hanya bertambah 10,27%. Dari rasio sebesar 234,6% pada tahun 2019, menjadi sebesar 258,7% pada tahun 2020. Bahkan, rasionya diproyeksikan tetap bertahan sebesar itu pada tahun 2021. Artinya, selama dua tahun, rasionya hanya naik 10,27%.

Sementara Indonesia naik sebesar 26,47%, dari 30,6% pada tahun 2019 menjadi 38,7% pada tahun 2020. Rasio diprakirakan masih meningkat menjadi 43,1% pada tahun 2021. Artinya kenaikan rasio selama dua tahun mencapai 40,85%.

Dengan cara analisis dampak berupa persentase kenaikan rasio utang, Indonesia termasuk kelompok negara yang paling terdampak. Lebih buruk dari kebanyakan negara.

Kelima, defisit anggaran sebaiknya dibandingkan pula dengan berapa besar alokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya. WEO IMF menyediakan data untuk hal tersebut, dan sempat dikutip beberapa kali oleh Kemenkeu. Data terkini yang dimutakhirkan oleh IMF nyaris tidak pernah dikedepankan lagi.

Dua negara yang menjadi contoh dalam paparan Menkeu sebagai memiliki rasio defisit yang lebih besar dari Indonesia adalah Malaysia dan Jepang. Malaysia mengalami defisit 6,5% dari PDB. Namun, IMF menginformasikan (update Januari 2021) bahwa alokasi untuk respon atas pandemi covid-19 sebesar 7,9% dari PDB. Jepang memang mengalami defisit sebesar 14,2%, namun alokasi respon pandeminya mencapai 44% dari PDB. Sedangkan, Indonesia dengan defisit sebesar 6,2%, hanya mengalokasikan sebesar 3,6% dari PDB.

Bagaimanapun, penulis percaya Pemerintah telah bekerja keras mengatasi dampak pandemi, serta cukup berhati-hati mengelola fiskal dan utangnya. Namun, penjelasan seolah Indonesia lebih baik dalam artian terdampak lebih kecil dari negara lain dalam hal fiskal dan utang tidak lah berdasar data yang memadai. Indonesia memang bukan yang terdampak paling buruk, namun tidak termasuk yang lebih baik dari banyak negara lain.

Upaya penjelasan demikian juga kurang jelas kegunaannya bagi sosialisasi kebijakan. Jika pun Kemenkeu ingin melakukan perbandingan antar negara, lakukan dengan cara dan data yang lebih fair serta berdasar data terkini.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading

Opini

Terkoyaknya Harapan Nasabah Jiwasraya

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Senandung duka yang lirih terus mengiringi langkah lunglai sekitar 5,3 juta orang nasabah asuransi jiwasraya menunggu kepastian nasib simpanannya.

Bertahun mereka menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli polis asuransi dari sebuah perusahaan asuransi tertua milik Pemerintah yang sudah berusia lebih dari satu setengah abad itu, dengan tujuan untuk menggantungkan harapan dan ketenangan masa depan dan masa tua hidupnya kelak di kemudian hari.

Dengan label perusahaan asuransi milik pemerintah, meski dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah mantera terpercaya, untuk menggaet para nasabah Jiwasraya mau berinvestasi di perusahaan tersebut.

Sesungguhnya niat para pendiri republik ini, mendorong lahirnya sebuah badan usaha Asuransi sangatlah mulia. Mereka ingin mendidik masyarakat untuk terlatih merencanakan masa depanya, di tengah dinamika kehidupan yang terkadang penuh dengan ketidakpastian itu.

Namun dengan peristiwa yang menimpa para nasabah Jiwasraya saat ini, membuat luka yang dapat merobek mimpi dan harapan mereka. Justru lahir dari badan usaha pelat merah, yang dibangun dari niat mulia para pendirinya.

Awal Masalah

Pada tanggal 17 Oktober 2019 Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu Rini M. Soemarno melaporkan ke Kejaksaan Agung perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan No.: SR–789/MBU/10/2019.

Berdasarkan laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT–33/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, sejak itu mulailah kasus di Asuransi Jiwasraya ini menjadi ramai di publik.

Dari pemeriksaan dapatlah diketahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Sehingga sampai dengan bulan Agustus 2019 PT. Asuransi Jiwasraya berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp13,7 triliun.

Potensi kerugian tersebut timbul, karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan.

Apa Itu JS Saving Plan

Pada tahun 2013 dengan bangga Jiwasraya memperkenalkan produk barunya yang bernama “JS Saving Plan”. Yaitu sebuah jenis produk investasi sekaligus asuransi jiwa.

Dalam produk JS Saving Plan ini, Jiwasraya menawarkan proteksi selama lima tahun tetapi memiliki masa investasi satu tahun. Artinya, setiap tahun terdapat klaim jatuh tempo yang harus dibayarkan, kecuali nasabah meminta perpanjangan polis atau roll over.

Namun nantinya, kendati klaim telah dibayarkan masa proteksi personal accident tetap berlangsung hingga tahun kelima.

Tentu ini sebuah tawaran jenis produk yang menyenangkan bagi para investor, mengingat fasilitas yang diberikan bagus, dan nilai return yang lebih tinggi dari pada bunga yang ditawarkan deposito dan obligasi saat itu. Sehingga tidak mengherankan peminatnya sangat banyak.

Adapun Investasi dalam produk JS Saving Plan, dibandrol dengan tarif mulai dari Rp100 juta hingga Rp 5 miliar untuk setiap polis. Nasabah dapat membeli lebih dari satu polis sehingga bisa memiliki nilai polis di atas Rp5 miliar.

Sehingga di tahun 2017 saja, porsi premi produk JS Saving Plan menyentuh 75,3% dari total premi jiwasraya, dan dapat kita predikis jumlah preminya pasti mencapai triliunan rupiah juga yang harus dibayarkan jiwasraya kepada nasabah.

Investasi Sembrono Manajemen Jiwasraya

Adapun investasi sembrono yang dilakukan dengan melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya adalah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan resiko tinggi (high risk) untuk mengejar keuntungan besar (high return) semata.

Seperti penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 Triliun dari Aset Finansial, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk, dan hanya 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45). .

Selain itu penempatan Reksadana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 Triliun dari Aset Finansial, dimana 98 persennya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk, dan hanya 2 persen nya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik.

Buruknya Laporan Keuangan Jiwasraya

Persoalan keuangan di PT.Asuransi Jiwasraya kalau kita membaca laporan dari OJK, sudah terjadi sejak lama, namun terjadi pembiaran masif oleh pemilik otoritas di negeri ini, hal tersebut dapat kita lihat dari kronologis masalah di bawah ini :
– Tahun 2004, perusahaan memiliki cadangan yang lebih kecil dari seharusnya, insolvency mencapai Rp 2,769 triliun.

– Tahun 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibanding kewajiban.

– Lalu BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2006 dan 2007 karena diduga penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya.

– Tahun 2008, defisit nilai ekuitas perusahaan semakin melebar menjadi Rp 5,7 triliun dan Rp 6,3 triliun pada 2009.

– Tahun 2009, mulailah diambil langkah untuk re-asuransi (penyelamatan jangka pendek). Dan langkah tersebut membawa nilai ekuitas surplus Rp 1,3 triliun per akhir tahun 2011. Bapepam-LK meminta agar perusahaan memiliki alternatif penyelesaian jangka panjang.

– Namun perlu kita ketahui jika per akhir 2011, jika skema re-asuransi masih diterapkan maka Jiwasraya masih surplus Rp 1,6 triliun. Namun jika tidak menerapkan skema tersebut, maka Jiwasraya mengalami defisit Rp 3,2 triliun.

– Tahun 2012 Bapepam-LK memberi izin produk JS Proteksi Plan (produk bancassurances dengan Bank BTN, KEB Hana Bank, BPD Jateng, BPD Jatim dan BPD DIY).

-Tahun 2013, direksi Jiwasraya menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan konvergen IFRS (nilai buku Rp 278,2 miliar), direvaluasi menjadi Rp 6,56 triliun dan mencatatkan laba sebesar Rp 457,2 miliar.

– Tahun 2015 Audit BPK menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang perusahaan di mana laporan aset investasi keuangan overstated (melebihi realita) dan kewajiban understated (di bawah nilai sebenarnya).

– Tahun 2017 OJK memberi sanksi pada perusahaan karena terlambat menyampaikan laporan aktuaris 2017. Laporan keuangan tahun itu masih positif, pendapatan premi JS Saving Plan mencapai Rp 21 triliun, meskipun perusahaan terkena denda sebesar Rp 175 juta.

– Namun April tahun 2018, OJK dan direksi Jiwasraya mendapati adanya penurunan pendapatan premi karena guaranteed return JS Saving Plan juga turun.

Melihat rententan permasalahan yang terjadi di PT.Asuransi Jiwasraya yang dibiarkan oleh pemangku otoritas keuangan di republik ini, tentu tidaklah bijak jika kemudian kesalahan dan dosa kolektif pemangku otoritas keuangan dan Asuransi, dialihkan juga menjadi beban yang harus ditanggung oleh para nasabah Jiwasraya.

Upaya Restrukturisasi

Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN telah berusaha memperbaiki kinerja perusahaan asuransi Jiwasraya dengan telah melakukan 3 kali perombakan susunan direksi Jiwasraya sejak tahun 2018 guna menyelesaikan ekuitas negatif dan memenuhi kewajiban kepada nasabah Jiwasraya. Namun tindakan itu tidak juga berhasil.

Setelah audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Kanaka Puradiredja Suhartono terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun buku 2019 dengan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, memberikan energi pada manajemen Jiwasraya yang menyatakan siap menjalankan rencana strategis melalui restrukturisasi polis.

Adapun pelaksanaan restrukturisasi memiliki dua landasan hukum, yakni Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 71/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Secara teori Restrukturisasi sebuah perusahaan adalah hal yang biasa, karena pada dasarnya pengertian restrukturisasi perusahaan itu adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Nah sampai pada pengertian dan definisi tentu restrukturisasi bukanlah masalah, tetapi dalam konteks persoalan di perusahaan Asuransi ini, justru ini menjadi masalah bagi nasabah setia pemilik Polis Jiwasraya.

Adapun rencana strategis yang akan diimplementasikan ke dalam program restrukturisasi direncanakan akan dimulai Agustus 2020 lalu, apabila mendapat konfirmasi pendanaan dari pemegang saham.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan posisi aset perusahaan di akhir 2019 tercatat sebesar Rp 18,13 triliun. Sedangkan posisi kewajiban pada tahun buku 2019 berada di angka Rp 52,74 triliun, dengan nilai ekuitas tercatat minus Rp 34,61 triliun, sehingga angka tersebut jika ditambah sampai dengan bulan Maret 2021 ini, tentu jauh lebih besar lagi.

Dari data Laporan keuangan ini, kita dapat melihat bahwa tingginya liabilitas Jiwasraya karena produk-produk masa lalu yang tidak mencerminkan produk asuransi yang wajar karena memberikan garansi bunga tetap yang tinggi dan tidak realistis.

Dilema Restrukturisasi Bagi Nasabah

Memang melihat kondisi Jiiwasraya saat ini, maka opsi restrukturisasi adalah suatu langkah baik, jika ingin ada kepastian pengembalikan aset nasabah, yang diprediksi berkisar antara 60-70%.

Hal ini kemudian diperkuat oleh penyampaian rencana restrukturisasi oleh Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya untuk Program Jangka Panjang, Mahelan Prabantarikso, yang juga menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jiwasraya itu menjelaskan dalam menawarkan restrukturisasi kepada pemegang polis, perseroan melihat akan ada tiga kemungkinan yang terjadi.

Pertama, yakni nasabah yang menyetujui restrukturisasi; kedua, nasabah yang tidak menyetujui restrukturisasi. Dan ketiga, nasabah yang tidak mengambil keputusan apakah setuju atau tidak terhadap tawaran restrukturisasi.

Jika ada nasabah yang tidak setuju atau tidak merespon restrukturisasi, maka polis mereka akan tetap berada di Jiwasraya sebagai piutang bersama aset dan liabilitas yang tidak bersih.

Penyampaian rencana restrukturisasi kepada nasabah pemegang polis Jiwasraya beraroma ultimatum dengan ungkapan “Anda ikut serta dalam kebijakan Restruturisasi dengan kepastian pengembalian atau tinggal dengan tetap memegang polis jiwasraya dengan Ketidakpastian pengembaliannya.

Padahal menurut pemegang polis asuransi Jiwasraya Saving Plan mengaku tak pernah dilibatkan dalam penyusunan skema restrukturisasi, Bahkan, skema restrukturisasi yang ditawarkan tak dijelaskan secara gamblang kepada para pemegang polis. “Nasabah hanya disodori hasil akhir yang tidak ada satupun opsi yang adil bagi kami.

Persoalannya bukan ikut atau tidak ikut kebijakan restrukturisasi. Berdasarkan release yang disampaikan oleh Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ), kebijakan restrukturisasi ini, selain melakukan pemotongan simpanan dana nasabah sampai 40%, juga dalam restrukturisasi ini, Jiwasraya akan menghentikan pengembalian dana nasabah yang sudah jatuh tempo, dan mengembalikannya melalui cara cicilan sampai dengan maksimal 15 tahun tanpa bunga.Tentu hal ini sangat berat bagi 5,3 juta nasabah Jiwasraya.

Setelah direstrukturisasi, nantinya polis-polis dari produk baru tadi akan dipindahkan secara bertahap ke IFG Life.

Harapan Para Nasabah

Persoalan gagal bayar asuransi ini haruslah menjadi fokus utama perusahaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dimana penyelesaian yang diharapkan nasabah adalah diberikan jaminan kepastian kepada nasabah yang ada, bahwa investasi mereka aman dan hak-hak mereka akan dikembalikan sebagaimana mestinya.

Tidaklah etis tentunya, ketika kesalahan pengelolaan oleh manajemen PT. Asuransi Jiwasraya, juga dosa kolektif pengawas dan semua lembaga pemerintah yang punya otoritas mengawasi sektor keuangan dan asuransi tidak dilakukan dengan baik, menjadi beban juga para nasabah.

Juga tidaklah berlebihan ketika para nasabah Jiwasraya berharap agar perusahaan tersebut kembali ke khittah nya sesuai dengan misi perusahaan yaitu “Membantu setiap keluarga Indonesia memiliki kepastian perlindungan mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera” bukan sebaliknya justru menjadi lembaga yang terpercaya untuk merobek harapan para nasabahnya sendiri. Semoga.

Penulis: Kepala Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

Opini

KLB Demokrat dan Kemungkinan Terjadi Ke Depan

Published

on

By

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Hari ini, suka tidak suka bahwa realitas politik menunjukkan, Demokrat punya dua “Nakhoda”. Tampaknya dua Nakhoda ini punya arah politik yang berbeda. Satu ingin berlabuh ke “utara” dan satu lagi ke “selatan.”

Karena itu, menurut prediksi saya, ada empat kemungkinan yang bisa terjadi ke depan.

Pertama, Moeldoko dan AHY “bersepakat” melakukan proses pertukaran kepentingan politik, dengan memunculkan Ketum yang baru di luar Moeldoko dan AHY dan berbagi posisi struktural.

Tampaknya ini sulit terwujud karena masing-masing lebih cenderung mempertahankan posisi dan harga diri dihadapan para pendukung masing-masing di Demokrat. Selain itu, dua sosok ini berbeda jauh status dan posisi strukturnya ketika mereka berkarir di instasi yang sama sebelumnya.

Kedua, tetap berisikukuh pada posisi masing-masing sebagai Ketua Umum yang sah. Pada kemungkinan kedua ini dipastikan akan menguras tenaga, pikiran dan biaya politik yang luar biasa. Dengan situasi ini, citra dan reputasi Demokrat berpotensi semakin tergerus di mata publik.

Ketiga, SBY turun gunung sebagai mediator untuk melakukan pertukaran kepentingan politik antar Moeldoko dan AHY. Bisa saja hasilnya, melahirkan kepemimpinan transisi yang disepakati kedua pihak yang ditugaskan menyelenggarakan Kongres Sangat Luar Biasa (KSLB) dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.

Keempat, melaui proses pengadilan. Pola ini tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar karena hanya memutuskan ke-legal-an dari dua kepengurusan.

Sayangnya, walaupun salah satu dari keempat kemungkinan di atas yang ditempuh, saya berhipotesa posisi Demokrat berpotensi menurun dalam kontestasi politik ke depan.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading

HOT TOPIC