Connect with us

Uncategorized

Melorot, Harga Emas Antam Turun Rp6.000

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dijual Rp947.000 per gram atau turun Rp6.000 pada akhir pekan, Sabtu, 20 November 2021. Sebelumnya, logam mulia Antam dijual Rp953.000 per gram pada Jumat (19/11).

Sementara itu, harga buy back emas Antam juga kompak anjlok Rp6.000 dan berada di level Rp845.000 per gram. Sebelumnya, harga beli kembali logam mulia ini dipatok Rp851.000.

Baca juga: Jokowi Minta PLN dan Pertamina Buka Lebar Kesempatan Investasi 

Berikut daftar harga emas Antam pada Sabtu, 20 November 2021:

  • Emas batangan 1 gram Rp956.000
  • Emas batangan 2 gram Rp1.852.000
  • Emas batangan 3 gram Rp2.753.000
  • Emas batangan 5 gram Rp4.555.000
  • Emas batangan 10 gram Rp9.055.000
  • Emas batangan 25 gram Rp22.512.000
  • Emas batangan 50 gram Rp44.945.000
  • Emas batangan 100 gram Rp89.812.000
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Dirjen Bina Adwil Kemendagri: Pembangunan Kota Cerdas, Padukan Dunia Fisik dan Digital

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah dituntut untuk mampu membangun infrastruktur cerdas berbasis teknologi informasi (TI). Sebab, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan perekonomian sudah sangat bergantung pada pengumpulan serta pengolahan data digital.

Penerapan itu dapat membantu merumuskan solusi atas permasalahan secara tepat, sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan efektif dan efisien. Pengelolaan data dan digitalisasi ini juga menjadi kunci dalam membangun kota cerdas atau smart city. Namun, dalam penerapannya, upaya ini tak semudah yang dibayangkan dan diucapkan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, pembangunan kota di masa mendatang akan bertumpu pada infrastruktur cerdas yang mampu mengintegrasikan dunia fisik dan digital dalam sistem energi, bangunan, serta industri. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara efisien dan keberlanjutan.

Baca juga: Menteri PPN: Pembangunan Kota Cerdas Akan Membantu Pemulihan Ekonomi

“Infrastruktur cerdas menggunakan kekuatan data dan teknologi. Kemudian, menciptakan platform di mana individu terlibat, belajar, dan beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan di antara beberapa pemangku kepentingan selama periode operasi mereka,” demikian disampaikan Safrizal melalui keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).

Safrizal menuturkan, berbagai kota besar di dunia, termasuk Indonesia, berlomba-lomba menerapkan TI dalam berbagai pelayanannya, mulai dari administrasi, transportasi, kesehatan, hingga pengelolaan sampah. Apabila dirunut, pada awalnya sistem digital lebih banyak digunakan oleh sektor swasta dalam pengembangan dan ekspansi bisnisnya.

Saat ini, kata Safrizal, semua pihak telah terhubung dan menghasilkan data untuk berbagai kepentingan. Kumpulan data tersebut kemudian menjadi big data yang dapat dimanfaatkan, salah satunya untuk mendukung pengelolaan sumber daya secara optimal dan mengatasi masalah seperti yang dihadapi daerah perkotaan. Sementara di lingkungan birokrasi, keberadaan big data ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, pemetaan suatu masalah, dan merumuskan solusinya.

“Semua yang serba manual itu lambat. Sekarang menggunakan big data dan mengolahnya secara digital. Pemerintah pusat dan pemda harus bekerja sama dalam membangun infrastruktur cerdas yang dapat digunakan bersama untuk kemajuan kota,” sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Safrizal, dalam konteks kehidupan bernegara, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Karena itu, seluruh komponen, baik pemangku kepentingan, perusahaan, maupun masyarakat secara perlahan harus terbiasa memanfaatkan TI.

Safrizal menjelaskan, pembangunan infrastruktur cerdas memiliki empat prinsip, yakni data, analitik, umpan balik, dan kemampuan beradaptasi. Dengan infrastruktur digital yang baik, menurutnya, taraf hidup masyarakat akan meningkat, karena seluruh kegiatan mereka berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif. Dengan demikian, urusan pelayanan dasar hingga ekonomi yang menopang hajat hidup orang banyak bisa bergerak dengan lincah.

“Hambatan-hambatan dalam pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat bisa diatasi dengan penerapan teknologi. Bisa berupa aplikasi bersama dan direplikasi ke daerah lain. Segala kemudahan ini tentunya akan meningkatkan perputaran roda perekonomian sehingga bisa menurunkan kemiskinan,” imbuhnya.

Namun demikian, menurut Safrizal, upaya membangun kota cerdas dan beradaptasi dalam pemanfaatan TI memiliki tantangan yang tidak mudah. Karena itu, Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil berkolaborasi bersama PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia menginisiasi kegiatan teknologi terpadu Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021, yang akan berlangsung di Surabaya pada 1 hingga 2 Desember mendatang.

Gelaran ini merupakan kolaborasi dari tiga pameran dan forum, antara lain Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) yang akan diselenggarakan untuk keempat kalinya. Forum lainnya, yakni Indonesia International Water Expo (IIWEX) dan Indonesia International Waste Expo (IIWAS).

Dalam acara ini, Kemendagri akan mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan kepala daerah, serta pihak swasta untuk membahas inovasi teknologi yang ramah lingkungan.

Continue Reading

Nasional

MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan atau kebijakan strategis dan berdampak luas, termasuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan Hakim Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan atas Perkara Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 4/PUU-XIX/2021, serta Nomor 6/PUU-XIX/2021 atas Uji Formil dan Uji Materil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada 25 November 2021.

Menurut Janses Sihaloho Koordinator Tim Advokasi Gugat Omnibus Law, yang merupakan kuasa hukum dari para pemohon yang tergabung dalam KEPAL (Komite Pembela Hak Konstitusional) menyatakan bahwa, “inkonstitusional bersyarat menjadikan DPR dan pemerintah dalam memperbaiki UU Cipta Kerja haruslah sesuai perintah Hakim Konstitusi, yaitu perlu adanya landasan hukum omnibus law, adanya partisipai publik yang bermakna, dan perubahan materi”. Kata Janses, Kamis 25 November 2021.

Gunawan mewakili Pemohon dari Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) menyatakan bahwa “Putusan MK ini menjadikan bangsa Indonesia memiliki pedoman tentang tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan mandat konstitusi”. Ungkap Gunawan.

Baca juga: Menaker Ida Fauziyah Insentifkan Sosialisasi UU Cipta Kerja

Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif IGJ sekaligus Pemohon uji Formil menilai bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi dasar hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja telah bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun masih terdapat inkonsistensi dari putusan MK tersebut”.

Lebih lanjut Rachmi menegaskan “Ini adalah kemenangan kecil rakyat atas inkonstitusional Omnibus Law UU Cipta Kerja, namun perjuangan masih tetap harus dilanjutkan mengingat Hakim MK masih menyatakan UU Cipta Kerja berlaku. Karena cacat formil dan bertentangan dengan Konstitusi, UU Cipta Kerja haruslah dianggap tidak berlaku dan pelaksanaan terhadap undang-undang beserta peraturan pelaksananya harus ditangguhkan. Inilah bentuk ketidak-konsistenan hakim MK atas putusannya”, tegas Rachmi.

Manseutus Darto, Sekjend SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), “mengapresiasi putusan MK ini, karena memunculkan adanya indikator partisipasi publik yang bermakna sebagai syarat kontitusionalitas pembentukan Undang-Undang”. Tutur Darto.

Menurut Agus Ruli Ardianyah yang mewakili Pemohon dari Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan bahwa “indikator partisipasi bermakna harus menjadi pedoman bagi DPR dan Pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Jangan seperti UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan gerakan petani”. Demikian disampaikan Agus Ruli.

Berdasarkan putusan MK ini, “maka pemerintah tidak boleh mengeluarkan terlebih dahulu kebijakan strategis dan peraturan perundang-undangan turunan dari UU Cipta Kerja di lapangan pertanian, perkebunan, dan perikanan, UU Cipta Kerja bermasalah secara konstitutional sehingga tidak bisa menjadi rujukan bagi aturan dibawahnya” demikian ungkap Andi Inda Fatinaware, Direktur Sawit Watch.

Sedari awal pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat yang jelas bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang. Sehingga, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus klaster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan menjauhkan pencapaian kedaulatan petani dan pangan di Indonesia.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) memandang bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang ini akan berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani, eksistensi kelompok-kelompok tani, dan kebudayaannya serta kedaulatan petani atas pangan, mengancam berkembangnya pertanian, melemahkan keterampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi-organisasi petani lokal, terlebih lagi para petani gurem yang akan terus mengalami diskriminasi”. Demikian tutur Said Abdullah.

Lebih lanjut, Muhammad Reza Sahib selaku Pemohon dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) “mengapresiasi putusan MK bahwa UU Cipta Kerja itu dalam proses pembentukannya syarat dengan kepentingan pemodal dan cacat formil, sehingga memberi waktu untuk gerakan kewargaan mengonsolidasikan diri dalam memperkuat DEMOKRASI”. Tutup Reza

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Dorong Terciptanya Digital Government

Published

on

By

Channel9.id-Sleman. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berinisiatif mendorong terciptanya transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh Indonesia melalui pendekatan digital government.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, setidaknya ada 5 strategi kunci untuk mendorong terciptanya Digital Government.

“Pertama, yang harus kita lakukan adalah pengembangan SDM,” kata Zudan saat menjadi panelis di Webinar “Beyond Unicorns – Building the Foundations for Digital Government in Indonesia”, yang diselenggarakan The World Bank, Jumat (12/11).

Kedua, lanjutnya, perlu adanya political will yang kuat dari seluruh stake holder untuk menjaga keberlanjutan program digitalisasi pemerintahan yang fondasi-fondasinya telah terbentuk.

“Di Dukcapil, kami bersepakat sejak 2004 program kami yang bernama SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) itu tidak boleh diganti, tapi perbaikannya dilakukan terus menerus,” kata Zudan.

Ketiga, perlu adanya kesadaran bersama antar masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk membangun suatu ekosistem pemerintahan digital.

“Digital government hanya dapat terwujud bila ekosistemnya mumpuni,” ungkap Zudan.

Keempat, perlu adanya integrasi data lintas sektor dengan Dukcapil selaku pengelola big data kependudukan Indonesia sebagai integratornya.

Terakhir, Zudan berujar, diperlukan adanya kesadaran bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mau mengimplementasikan program nasional Satu Data Indonesia dan Satu Data Kependudukan.

“Saatnya kita mengimplementasikan one data policy, dan sekaligus di dalamnya satu data kependudukan untuk semua keperluan,” pungkasnya.

 

Continue Reading

HOT TOPIC