Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan koordinasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga ada kesepahaman antara yang dikerjakan di tingkat pusat dan daerah.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri melalui telekonferensi dengan topik “Persiapan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2021” di Ruang Rapat Mendagri, Jakarta, Selasa (29/12).
“Kami mohon kiranya nanti kalau dari pemerintah pusat sudah melakukan sinkronisasi data, kemudian skema programnya, tiap-tiap K/L kami sarankan kita melaksanakan semacam Rakor (rapat koordinasi) pusat dan daerah yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, sehingga mereka paham apa yang kita kerjakan tingkat pusat dan apa yang harus mereka kerjakan di tingkat daerah,” ucapnya.
Baca juga: Mendagri, Mensos, dan Menkeu Terbitkan SKB untuk Percepat Pemutakhiran DTKS
Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan pada dua hal yakni pemutakhiran data dan eksekusi. Terkait pemutakhiran data, ia berharap agar kelurahan juga dapat melakukan verifikasi dan update data dengan mekanisme yang sama yang dilakukan desa. Tentunya dengan melibatkan pemerintah kota tersebut.
“Libatkan Pemerintah Tingkat II dan Tingkat I, karena meskipun menggunakan agen-agen jaringan dari Kementerian, kalau tidak melibatkan pemerintahan daerah, nanti akan muncul perasaan tidak dilibatkan. Sementara mereka dianggap sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab. Jadi, mereka dilibatkan dalam verifikasi, paling tidak memberikan endorse bahwa data itu akurat,” tegasnya.
Selanjutnya, mengenai eksekusi yang akan dilakukam oleh K/L sebagai perwakilan pemerintah pusat, Tito pun berharap ada sinkronisasi antara K/L yang satu dengan yang lainnya, terutama tentang skema bantuan sosial (Bansos).
“Saran kami, perlu dilakukan sinkronisasi, antara K/L memberikan skema Bansos, baik dari Kemensos, Kementerian UKM, Kemendikbud, kemudian juga ada Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Sehingga dapat diketahui nanti dari sinkronisasi ini siapa yang dapat “double”. Kalau dapatnya “double” mungkin tidak apa-apa, tapi yang agak rawan adalah mereka yang harusnya mendapat, tapi tidak dapat, itu yang biasanya akan ribut,” tuturnya.
Tito juga berharap ada sinkronisasi skema bansos antara pusat dan daerah. Ia menyebut, jika Presiden Joko Widodo fokus bansos untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
“Harus ada sinkronisasi skema bansos pusat dengan daerah, karena daerah-daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Desa memiliki anggaran tersendiri juga, anggaran jaring pengaman sosial dalam APBD mereka tahun 2021. Tadi sesuai rapat terbatas (ratas) dengan Bapak Presiden prinsipnya bahwa untuk bansos ini baik secara umum dipusatkan oleh pemerintah pusat, daerah ini agar melaksanakan lebih fokus kepada pengembangan UMKM,” pungkasnya.
