Connect with us

Nasional

Mendagri Ajak Semua Pihak Dukung Percepatan Vaksinasi di Papua

Published

on

Channel9.id-Jayapura. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak semua pihak untuk mendukung percepatan program vaksinasi Covid-19 di lima daerah di Provinsi Papua. Adapun kelima daerah itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika. Selain sebagai upaya mencegah penularan Covid-19, langkah ini juga untuk mendukung gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Papua pada 2 hingga 15 Oktober 2021 mendatang.

“Kami menyampaikan bahwa prinsip utamanya penonton ini adalah yang sudah divaksinasi,” ujar Tito saat melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Mahfud MD, di Stadion Lukas Enembe Jayapura, Jumat (10/9/2021). Kunjungan bersama tersebut untuk meninjau sejumlah persiapan venue PON XX.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Indonesia Peringkat Enam Dunia 

Tito menuturkan, percepatan vaksinasi ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Untuk mempercepat langkah tersebut, Presiden telah memerintahkan Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan jajaran pemerintah Provinsi Papua. Mendagri mengatakan, Presiden menginginkan agar penyuntikan dosis pertama vaksinasi rampung pada akhir September ini.

Lebih lanjut Tito menyampaikan, saat ini jajaran Polda dan Pangdam telah bekerja keras membantu pemerintah daerah Provinsi Papua untuk mempercepat laju vaksinasi. Pasalnya, sesuai dengan harapan Presiden, dosis pertama vaksinasi harus rampung disuntikan pada akhir September mendatang.

“Mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Papua, terutama di daerah 5 itu dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendorong masyarakat untuk mau divaksinasi,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Hadapi Pandemi, Mendagri: Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Menjadi Paralel

Published

on

By

Hadapi Pandemi, Mendagri: Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Menjadi Paralel

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, penanganan Covid-19 membutuhkan keserentakan antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah harus berlangsung secara paralel. Demikian disampaikan Mendagri saat mengikuti Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (20/9/2021).

Mendagri menuturkan, penanganan pandemi Covid-19, baik pada bagian hulu maupun hilir tak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Di lain sisi, pandemi ini menguji sistem politik desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. “Nah ini pengalaman baru bagi kita, perlu keserentakan pusat dan daerah menghadapi krisis nasional ini, dan ini menjadi tantangan bagi sistem desentralisasi kita yang dipilih oleh rakyat,” ujar Mendagri.

Baca juga: Menuju Indonesia Emas,  Minta Pemerintah Desa Serius Tangani Stunting

Karena itu, lanjut Mendagri, tantangan terbesar dari penanganan pandemi ini, yaitu membuat kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi paralel. Pasalnya, bila ada daerah yang gagal melakukan penanganan, maka akan berdampak kepada daerah lainnya. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat dan menerapkan sistem demokrasi. Dengan kondisi itu, membatasi mobilitas masyarakat secara ketat menjadi sulit.

Untuk membangun penanganan di daerah pada awal pandemi merebak, Mendagri meminta kepala daerah agar menjadi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Permintaan itu Mendagri sampaikan, setelah Presiden membentuk Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat. Kepala daerah dipilih, karena mereka dinilai memiliki sumber daya paling besar di antara jajaran lainnya di daerah. Apalagi, kepala daerah juga berperan sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Saya langsung saat itu mengeluarkan Surat Edaran, karena ini sangat komprehensif dan menjadi pengalaman baru bagi seluruh kepala daerah. Saya mengeluarkan surat edaran Kasatgas (Kepala Satuan Tugas) daerahnya harus kepala daerah,” terang Mendagri.

Tak hanya antara pemerintah pusat dengan daerah, membangun kebijakan secara paralel juga dilakukan pemerintah di tingkat pusat, yakni antara kementerian dan lembaga. Untuk membangun itu, kata Mendagri, Presiden setiap minggunya selalu memimpin rapat terkait perkembangan penanganan pandemi Covid-19. “Dalam situasi tertentu, bisa dua, tiga, (bahkan) empat kali seminggu dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Mendagri.

Selain itu, pada awal pandemi merebak, Kemendagri juga membentuk tim untuk mempelajari Covid-19, sehingga memahami bagaimana manajemen penanganannya. Hasilnya, Kemendagri telah menerbitkan tiga buku yang dihimpun dari berbagai sumber. Buku tersebut dijadikan sebagai literatur penanganan Covid-19, dan dibagikan kepada pemerintah daerah agar dapat dipelajari.

Continue Reading

Nasional

Menkes Ungkap Strategi Penanganan Pandemi, Publik Harus Patuh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan agar masyarakat tetap waspada dan menjalankan empat strategi awal penanganan pandemi Covid-19.

“Presiden menyampaikan perlu dijelaskan ke publik bahwa dengan kondisi yang baik ini, kita tetap harus waspada dan tetap mengacu pada empat strategi awal penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya lewat siaran resmi, Senin (20/9).

Lebih lanjut, dia memerinci strategi pertama adalah agar semua pihak tetap dan harus memperkuat protokol kesehatan, yaitu 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker).

Kedua, tetap menjalankan strategi deteksi, yaitu melakukan pemeriksaan dini Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut perawatan (treatment) atau 3T.

Ketiga, dengan terus mempercepat strategi vaksinasi dan terakhir memperkuat strategi therapeutic atau pelayanan Rumah Sakit.

“Dari keempat strategi ini adalah upaya untuk mencegah lonjakan ketiga dari pandemi Covid-19 atau yang akan segera berubah menjadi endemi. Namun, tetap strategi ini harus tetap dijalankan,” katanya.

IG

Continue Reading

Nasional

SETARA Institute: Stop Kekerasan dan Lindungi Obyek Sipil Serta Penduduk di Papua

Published

on

By

SETARA Institute: Stop Kekerasan dan Lindungi Obyek Sipil Serta Penduduk di Papua

Channel9.id-Jakarta. Serangan kelompok bersenjata TPN (Tentara Pembebasan Nasional) OPM ke sejumlah sarana pelayanan publik hingga kemudian berakibat hilang nyawa dari para pekerja di sektor tersebut harus dikecam dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun.

“Pertikaian senjata antara TPN OPM dengan aparat penegak hukum Indonesia memang masih debatable apakah masuk dalam kategori hukum humaniter internasional, tapi ini bukan berarti pihak-pihak yang bertikai bisa mengabaikan begitu saja. Obyek sipil dan penduduk sipil harus mendapat perlindungan maksimal. Baik dari negara maupun dari kelompok bersenjata yang melakukan perlawanan,” kata Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute pada pernyataan pers, Senin (20/09/2021).

TPN OPM berulang kali menyerukan agar warna non Papua harus segera pergi meninggalkan Papua dan mereka yang masih tinggal dianggap sebagai bagian dari kombatan yang harus diperangi. TPN OPM tampaknya memiliki strategi melumpuhkan pelayanan publik agar dampaknya terjadi krisis kemanusiaan yang membuat konflik berkepanjangan sembari berharap ada international humanitarian intervention.

“Strategi semacam ini berakibat buruk dan kontra produktif. TPN OPM tidak menyadari bahwa aksi yang dilakukan dalam menyasar obyek sipil dan penduduk sipil akan membuat kehilangan simpati baik dari kalangan domestik, nasional maupun internasional. Metode TPN OPM untuk memperjuangkan hak kemerdekaannya akan dipertanyakan,” lanjutnya

Begitu juga patut dipertanyakan apa yang dilakukan oleh negara selama ini –dalam hal ini aparat Indonesia– keamanan insani tidak menjadi prioritas utama. Obyek sipil dan para pekerja di sektor tersebut seharusnya mendapat perlindungan maksimal, karena mereka berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan terhadap penduduk sipil dalam area konflik bersenjata.

Kebutuhan dasar dan infrastruktur penunjang bagi pelayanan publik masih jauh dari memadai. Sementara Kekerasan terhadap orang asli Papua terus terjadi, sedang pelangggaran HAM yang terjadi di masa lalu diabaikan. Pengerahan kekuatan bersenjata lebih diutamakan ketimbang memberikan perlindungan bagi warga, sehingga ibaratnya warga seperti “pelanduk yang mati ditengah”.

Kekerasan bersenjata siapa pelakunya dari kedua kubu tidak bisa dibenarkan. Korban sipil akan terus berjatuhan akibat siklus kekerasan.

“Setara Institute terus tanpa hentinya menyerukan agar baik aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata TPN OPM untuk mengambil langkah-langkah peredaan ketegangan dan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) sebagai tahap awal menuju penyelesaian konflik Papua yang menyeluruh. Wujudkan Papua tanah damai. Sudah saatnya dialog dikedepankan dan senjata ditanggalkan,” pungkanya.

Continue Reading

HOT TOPIC